Musim pemilihan Gubernur Jawa Barat telah tiba. Eka Santoso, Hendra Suwenda, dan sejumlah kolega sesama anggota Fraksi PDI Perjuangan kini mengembangkan kegiatan baru: lari pagi di Kompleks Perumahan DPRD di kawasan Cipangeran Indah, Cimahi, Bandung, lantas dilanjutkan dengan diskusi panjang tentang calon gubernur yang diajukan partai. Diskusi yang serius. Pimpinan tertinggi telah menyodorkan Rudi Harsa Tanaya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, satu-satunya calon Gubernur Jawa Barat dari partainya. Tapi Eka dan kawan-kawannya menolak.

Itulah dinamika politik lokal yang mencuat di saat pencalonan gubernur memasuki tahap kedua: penelitian dan sosialisasi. Skala persoalannya memang tak melampaui batas-batas partai pemenang pemilu itu. Tapi inilah PDI Perjuangan yang terbelah. Eka Santoso dan kawan-kawan seaspirasi menentang penunjukan Rudi sebagai calon tunggal. Eka, yang kini menjabat Ketua Dewan, bersikukuh: calon gubernur tidak hanya satu. Ia sudah mempersiapkan surat protes yang siap ditandatangani rekan-rekannya dan segera dibawa ke Jakarta.

Rudi dicalonkan secara aklamasi dalam Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan setempat, 15 Januari lalu di Bogor, saat para pimpinan cabang dari 29 cabang seluruh Jawa Barat memilih Rudi sebagai calon pemilik kursi orang nomor dua di Jawa Barat. Bukan apa-apa, mereka lebih tenang jika posisi nomor satu di provinsi itu ada di tangan kader berbaju loreng, tentara.

Keputusan rapat kerja daerah ini semakin kuat setelah dikukuhkan oleh keputusan DPP PDI Perjuangan yang diteken oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, yakni lewat SK DPP No. 108/II/2003 yang ditandatangani di Jakarta, 4 Februari lalu.

Keputusan Jakarta inilah yang rupanya tidak memuaskan kelompok Eka Santoso. Kelompok yang menyebut dirinya kubu Banteng tradisionalis ini mengklaim sudah memiliki dukungan dari separuh anggota fraksi, yang totalnya ada 30 kursi, dan delapan pengurus cabang partai, untuk mengusung protesnya itu. Itulah klaim yang lantas dibantah anggota Dewan yang lainnya. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat, Rahardi Zakaria, dukungan riil kelompok Eka hanya tinggal tiga sampai lima orang. "Semuanya sudah kembali ke kandang. Kini organisasi solid," kata Zakaria.

Versi manakah yang benar? Yang terang, Lenteng Agung—kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Selatan—berseberangan dengan sikap Eka dan kawan-kawan. Pendirian mereka jelas: Eka boleh protes keras-keras, tapi itu tak akan mengubah keputusan yang telah disepakati. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan keputusan tersebut sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. "Silakan mereka datang ke DPP, tapi keputusan itu sudah final," katanya.

Segenap persyaratan telah mereka tempuh. Pramono berpendapat seharusnya pencalonan wakil gubernur di Jawa Barat tidak perlu dipermasalahkan karena sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dalam partai. "Sehingga, jika ada anggota atau simpatisan yang tidak setuju, berarti tidak mengikuti disiplin partai," katanya.

Rudi, yang posisinya kini berada di atas angin, tenang-tenang saja menghadapi kelompok yang menggoyang dirinya. Terutama setelah ia mendapat jaminan dari ketua fraksi bahwa dukungan anggota Dewan kepadanya lebih besar ketimbang kepada Eka. "Silakan mereka protes langsung ke Jakarta," kata pengusaha keturunan asal Ciomas, Bogor, tersebut.

Suara para politikus Banteng di Jakarta justru mengkhawatirkan langkah Eka, yang ingin ngelurug ke Jakarta: "Bisa habis karier politik dia jika nekat melawan DPP yang secara prosedural sudah sah." Ancaman ini memang tidak main-main, pencalonan Rudi ini sudah memakan korban di Bandung. Korban pertamanya adalah Lumi Darmawan Dayan, anggota fraksi yang dipecat dari partai karena membangkang terhadap pusat. Jika Eka tetap ngotot, bisa saja tragedi Tarmizi Suhardjo terulang lagi di Bandung. Waktu itu, Tarmizi bersikeras mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI, meski ditolak Mega. Dan akhirnya dia dipecat sebagai Ketua PDIP Jakarta.

Edy Budiyarso, Upiek Supriyatun, Rinny Srihartini (Bandung)