Dedaunan yang melambai-lambai dikibas angin yang berembus pelan memang membantu menghilangkan gerah dan mengusir keringat penduduk Desa Sumberkelampok, Kabupaten Buleleng, Bali. Tapi sinar tajam matahari tak sepenuhnya bisa dihindari.

Desa berpenduduk 2.141 jiwa itu memang terasa panas. Penyebabnya bukan padatnya permukiman. Wilayah desa yang terbentang lebih dari 3.000 hektare itu terlihat lebih gersang dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Tegakan pohon tak banyak lagi. Hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian monokultur atau permukiman.

Itu sebabnya, kendati berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, Sumberkelampok bersama lima desa lainnya dari jauh terlihat sebagai bintik cokelat di tengah hijaunya taman nasional seluas 15 ribu hektare itu. Lebih bergeser ke arah laut, pemandangan kering semakin mencolok. Terlebih bila jejeran terumbu karang di dasar laut dangkal diamat-amati, akan terlihat puing-puing kehancurannya.

Pemandangan seperti itu sudah terlihat sejak 1998. Geliat reformasi yang kebablasan membuat penduduk di enam desa dalam wilayah Taman Nasional menyerobot lahan, menebangi hutan, dan menjadikannya sebagai lahan pertanian. Seiring dengan itu, para nelayan pun makin berani melemparkan bom buat menangkap ikan di laut.

Akibatnya, menurut Kepala Taman Nasional Bali Barat, Soediro, hutan berubah menjadi lahan pertanian dan perumahan. Aksi ini memang tak merembet ke jantung wilayah Taman Nasional. Tapi kesannya manusia dengan alam seakan tak bisa didamaikan di situ. Untuk menyelamatkan yang satu, harus mengorbankan yang lain.

Tidak bisakah diambil pola pengembangan yang mendamaikan kebutuhan manusia dengan konservasi? Jalan tengah ini yang digagas akhir pekan lalu di kantor Taman Nasional di wilayah Cekik, Desa Gilimanuk. Ide ini dilontarkan oleh Ni Made Indrawati, aktivis Kelompok Usaha Bersama (KUB), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sejak 1993 melakukan advokasi kepada masyarakat perihal kelestarian alam. Konsep yang diajukannya dikenal sebagai desa konservasi.

Lahirnya pemikiran tentang desa konservasi, menurut Indrawati, berlatar belakang konflik antara penduduk dan upaya konservasi. Selama ini, katanya, posisinya yang lemah membuat masyarakat senantiasa dipojokkan sebagai biang kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi tanpa ada upaya untuk memberi alternatif bagi masyarakat agar tak merusak hutan buat menyambung penghidupannya.

Sebetulnya, konsep itu bukanlah sesuatu yang baru. Taman Nasional Kerinci Seblat sudah mulai merintis desa konservasi sejak 1994. Hasilnya cukup bagus. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan akhir tahun lalu, laju penggundulan hutan (deforestasi) bisa ditekan. Selain itu, masyarakat diakui eksistensinya dengan pemberian hak memanfaatkan hutan di zona pengelolaan bersama. Jumlah desa yang berada di wilayah taman nasional ini mencapai 468 buah.

Keberhasilan model seperti itulah yang akan diterapkan di Bali. Sayangnya, baik Indrawati maupun pihak Taman Nasional Bali Barat belum punya gambaran yang jelas bagaimana sosok konsep desa konservasi dan penerapannya di lapangan.

Indrawati lebih berfokus pada pencarian upaya untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Alasannya masuk akal. Jika penduduk masih bergantung pada hutan, godaan untuk menjarah dan bahkan mengambil burung jalak bali sangat mungkin dilakukan. Tapi, untuk meningkatkan kondisi ekonomi penduduk desa, Indrawati terjebak pada upaya sertifikasi lahan milik negara untuk rakyat. Ini sesuatu yang bukan saja di luar kewenangan Taman Nasional, tapi juga amat rawan dan bisa memicu problem lingkungan di kemudian hari.

Belum adanya konsep yang jelas membuat gagasan itu masih jauh dari realita. Sebagai perbandingan, penerapan konsep sejenis di Taman Nasional Kerinci Seblat memerlukan waktu empat tahun untuk persiapan dan perumusan konsep. Tak hanya itu. Berbagai lembaga dalam dan luar negeri, termasuk Bank Dunia, ikut terlibat dalam pembuatan crash program bagi pengembangan penduduk.

Meski masih jauh, komitmen berbagai pihak yang terkait (stakeholder) untuk mewujudkan konsep itu sudah terbentuk di Bali. "Kalau sejalan dengan misi (konservasi), kami akan membantu," ujar Soediro. Hanya, di kalangan akar rumput, sejauh pengamatan TEMPO, ide ini belum bergema.

Di tengah sukacita dan komitmen pengguliran gagasan desa konservasi, pengelola Taman Nasional malah membuka kawasan konservasi buat kegiatan bisnis. Kini ada tiga investor yang membuka usahanya di wilayah Taman Nasional. Dua di antaranya mendirikan hotel, satu lainnya membuka perusahaan budi daya kerang mutiara.

Yang belakangan dipersoalkan kalangan pencinta lingkungan adalah lokasi kedua hotel—Waka Shore dan Menjangan Resor—yang berada di dalam kawasan konservasi. Selain itu, seiring dengan beroperasinya hotel, masuk pula 34 ekor kuda Australia ke kawasan Taman Nasional.

Yang mendatangkan kuda itu adalah Menjangan Jungle and Beach Resort, hotel eksklusif yang berada di tengah kerimbunan hutan Taman Nasional. Puluhan kuda tinggi kekar ini, menurut Manajer Umum Resor Menjangan, Garlia Soeriadilaga, dimaksudkan sebagai salah satu daya tarik bagi hotelnya. Setiap tamu yang menyewa kuda ini dipungut biaya US$ 45 (sekitar Rp 400 ribu) tiap jam.

Nada keprihatinan karena pengelola lebih memajukan urusan bisnis ketimbang ancaman virus asing segera mencuat. "Karena merupakan kawasan konservasi, tidak etis mendatangkan flora maupun fauna dari luar," komentar Ketut Sarna, guru besar di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Singaraja. Menurut dia, hal ini karena hewan asing berpotensi menyebarkan berbagai jenis hama dan penyakit yang tak dikenal di Bali. Garlia sendiri mengaku sudah memenuhi semua prosedur untuk mendatangkan binatang itu. Lagi pula, hotel, menurut Soediro, berada di wilayah zona pemanfaatan, dan hewan-hewan tak akan dibiarkan lepas di alam terbuka.

Persoalan dua hotel tersebut tak berhenti sampai di situ. Aktivitas hotel dengan kegiatan ekoturismenya dikhawatirkan mengganggu ketenangan jalak bali (Lencopsar rothcshildi). Taman nasional di Bali bagian barat adalah habitat hewan yang belakangan jumlahnya menurun drastis. Musuh paling besarnya adalah manusia. Selain ancaman ditangkap karena laku dijual Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, di alam, hewan ini perlu lokasi yang jauh dari penduduk agar dapat berkembang biak.

Indrawati percaya, berbagai persoalan itu bisa diselaraskan melalui konsep desa konservasi. Untuk itu, menurut dia, akan dilakukan pertemuan yang membicarakan pelaksanaan konsep ini di Bali. Senyampang itu, katanya, pihaknya bekerja sama dengan pengelola Taman Nasional untuk melakukan berbagai tindakan jangka pendek agar laju kerusakan bisa ditahan.

Agus Hidayat, I Made Mustika (Singaraja)