Negeri ini, suatu ketika, pernah jadi jempolan program Keluarga Berencana (KB). Punggawa dari berbagai negara datang berkunjung, menimba ilmu dan kiat jitu mengendalikan populasi. Semboyan dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja, menggema di setiap sudut kampung. Seperti mantra ampuh yang wajib dipatuhi setiap orang yang ingin hidup sejahtera.

Tapi, itu kisah di zaman Orde Baru. Kini, lima tahun setelah rezim lama tumbang, pamor KB mulai surut. Tak ada lagi pembagian gratis alat kontrasepsi. Operasi vasektomi untuk para bapak dan tubektomi untuk para ibu tak lagi dibuat cuma-cuma. Tak ada lagi medali untuk pasangan yang setia ber-KB selama lebih dari 25 tahun. Tak ada pula barisan kader posyandu (pos pelayanan terpadu), petugas garis depan pelaksana program KB, yang diundang ke pesta-pesta kenegaraan.

Bahkan, yang membuat hati gentar, "Baby boom siap mengejutkan Indonesia," kata Rita Serena Kalibonso. Aktivis yang juga Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan, Jakarta, ini menyampaikan sinyal peringatan baby boom di tengah diskusi Komisi VII DPR bidang kependudukan dan kesejahteraan, yang membahas Rancangan Undang-Undang Kesehatan di Gedung MPR-DPR Senayan, Jakarta, awal Januari lalu.

Rita menjelaskan, ada banyak faktor yang memungkinkan ledakan populasi di Indonesia. Sejak krisis ekonomi mendera, mulai 1997, jumlah orang miskin terus membengkak memprihatinkan. Jika kita gunakan standar Bank Dunia, orang miskin berpendapatan kurang dari US$ 2 atau Rp 18.000 sehari, berarti ada 105 juta penduduk Indonesia yang rentan kemiskinan. Kalangan inilah yang kian gagap menggapai akses alat kontrasepsi untuk KB. Apalagi, pemerintah di masa krisis ekonomi hanya sanggup memenuhi 15 persen kebutuhan kontrasepsi kalangan miskin—85 persen lagi mesti dicarikan tambalan dari bantuan luar negeri. Tidaklah mengherankan jika kemudian muncul lonjakan kelahiran bayi-bayi yang tak dikehendaki (unwanted children).

Pertanda yang mencolok dari fenomena unwanted children, menurut Rita, adalah peningkatan kasus aborsi atau pengguguran kandungan. Satu dasawarsa silam, kasus aborsi masih berkisar 750 ribu-1 juta per tahun. Sekarang, insiden tersebut diperkirakan mencapai 2 juta per tahun. Yang membuat prihatin, 5.580 jiwa perempuan melayang setiap tahun karena standar pelayanan aborsi yang ala kadarnya. Maklum, aborsi di negeri ini sering dilakukan sembunyi-sembunyi dengan bantuan dukun, dokter di klinik gelap, juga bidan yang tak berpengalaman.

Pertanda nyata yang lain adalah kian maraknya kasus perdagangan bayi, terutama di wilayah perbatasan negara. Keluarga miskin yang punya banyak anak cenderung tergoda menjual bayi-bayi mereka (lihat, Ada Uang, Ada Bayi). Harus diakui, seperti biasa, tidak tersedia data memadai yang menggambarkan peningkatan jual-beli bayi ini. Namun, sejak tahun 2001, kasus ini ditempatkan sebagai agenda serius yang dibahas Kepolisian RI dan Polisi Kerajaan Malaysia.

Tapi, betulkah keadaan di atas cukup menggambarkan adanya ancaman baby boom di Indonesia?

Siswanto Wilopo, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, tidak sepenuhnya setuju. Tren pertambahan penduduk sejauh ini belum menampakkan adanya lampu merah yang layak diwaspadai. Tadinya, menurut Siswanto, pertumbuhan penduduk tahun 2000 diduga akan mencapai 1,65 persen. Ternyata, hasil sensus menunjukkan pertumbuhan yang terjadi hanya 1,45 persen. "Ini mengejutkan karena terjadi di tengah krisis ekonomi," katanya. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk seperti ini, kira-kira sepuluh tahun lagi jumlah penduduk kita akan mencapai 240 juta jiwa.

Siswanto menegaskan, kelambanan pertumbuhan penduduk ini tak lain adalah hasil gencarnya penanaman kesadaran ber-KB selama berpuluh tahun. Masyarakat tidak keberatan ber-KB meskipun harus merogoh kantong sendiri. Harga alat kontrasepsi cukup bervariasi, dari Rp 3.000 untuk pil paling sederhana untuk sebulan pemakaian sampai Rp 600 ribu untuk satu susuk implant.

Tingginya kesadaran ini antara lain bisa kita dapati di Puskesmas Jatihandap, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, Jawa Barat. Puskesmas yang melayani 6.000 peserta KB ini selalu mencatat tingkat keberhasilan tinggi. Lebih dari 90 persen peserta KB setiap bulannya hadir di Puskesmas Jatihandap untuk periksa dan memperbarui metode KB yang digunakan.

Kesadaran ber-KB juga tampak pada Rahman, lelaki pengangguran yang tinggal di kawasan kumuh Perak Timur, Surabaya. Setahun yang lalu Rahman terkena PHK dari pabrik tempatnya bekerja. Nah, di tengah kesulitan ekonomi, Rahman tetap mengupayakan agar istrinya terus ber-KB. "Anak saya sudah dua. Kalau istri hamil lagi, kami mau makan apa?" katanya.

Namun, Siswanto Wilopo mengakui, kesadaran masyarakat tak bisa dijadikan patokan mutlak. Apalagi, saat ini terjadi begitu banyak perubahan sosial yang berpeluang menciptakan baby boom secara mendadak. Meluasnya kemiskinan dan belum adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi, Siswanto menegaskan, akan menciptakan multiplier effect alias efek berganda yang bukan main.

Orang yang melarat bisa dipastikan jauh dari akses pendidikan. Lalu, mereka yang kurang pengetahuan akan dengan gampang mengabaikan pentingnya KB. Efek selanjutnya, jumlah anak bertambah, angka putus sekolah meroket, angka pengangguran menggembung, kesehatan memburuk, tingkat kecerdasan menurun, kualitas hidup merosot, dan jurang kemiskinan pun makin dalam. Akhirnya, terciptalah lingkaran setan yang tak berujung-pangkal.

Penting pula jadi pertimbangan, di tengah situasi rawan ekonomi ini, pemerintah mulai tahun ini, tepatnya Juni 2003, menyerahkan pengelolaan KB pada daerah. Itulah desentralisasi. Tahun ini, juga tahun depan, anggaran pengadaan alat kontrasepsi senilai Rp 244 miliar masih ditanggung pemerintah pusat. Sesudah 2004, nakhoda pengendalian penduduk akan berpindah ke pemerintahan daerah.

Titik inilah yang cukup krusial. Kunci utama kelak akan dipegang para camat dan bupati, yang hingga kini tampaknya masih kelewat sibuk bertarung berebut kursi jabatan dan mengeruk kekayaan daerah. Kelangsungan program KB, investasi masa depan, pun menjadi taruhan.

Padahal, jika komitmen para camat dan bupati itu kendur, sangat mungkin terjadi kelangkaan alat kontrasepsi. Akibatnya, risiko gagal KB makin luas karena kesinambungan pasokan alat kontrasepsi yang tidak terjaga. "Baby boom pun bisa muncul," kata Siswanto.

Perkiraan yang moderat, dengan asumsi kendurnya komitmen pemerintah daerah, pertumbuhan penduduk melejit minimal menjadi 1,6 persen per tahun. Walhasil, diperkirakan sepuluh tahun lagi jumlah penduduk akan melambung sampai 245 juta-250 juta jiwa. Dan bukanlah angka itu benar yang jadi soal. Populasi yang terus membengkak akan menimbulkan tekanan hebat pada kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Itulah sebabnya, kini saatnya digalang kesadaran akan pentingnya ber-KB. "Tentu saja, dengan metode yang disesuaikan dengan semangat reformasi. Tak perlu model komando seperti zaman Orde Baru," kata Siswanto.

Penting pula agar para pejabat tinggi dibuat melek huruf atas pentingnya KB. Jangan lagi ada komentar nyleneh yang menyimpan bom waktu, seperti niat membubarkan KB yang dilontarkan Wakil Presiden Hamzah Haz tahun lalu.

Mardiyah Chamim, Dwi Arjanto, Hilman, Sam Cahyadi, Kukuh (Surabaya), Upik S. (Bandung)