Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia
Penulis : Bondan Kanumayoso
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, 2001

Indonesia era 1950-an dikenal sebagai periode turmoil and change, masa penuh pergolakan, jatuh-bangun kabinet, korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Ada pembangunan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang timpang, ideologi sektarian dan kedaerahan yang kental. Di samping itu, masa tersebut juga ditandai dengan diletakkannya suatu kekuatan baru—ekonomi dan politik—institusi militer, yang memegang peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini selama lebih dari 30 tahun.

Itulah periode yang secara substansial tidak mengubah basis material dan struktur ekonomi-politik di negeri ini, tapi memunculkan aktor-aktor ekonomi dan politik yang dikenal sebagai kapitalis-birokrat nasional—peran yang tadinya di tangan kaum kapitalis-kolonial. Hal ini tentu berbeda dengan tesis penulis yang terdapat dalam kata pendahuluan buku Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, Menguatnya Peran Ekonomi Negara: nasionalisasi menyebabkan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia (hlm. 15).

Meski tak begitu detail, penulis buku ini telah mengungkap peranan (baca: manuver) Angkatan Darat terhadap keputusan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, sekaligus mendukung segala keputusan politik Presiden Sukarno dalam mencetuskan Demokrasi Terpimpin dengan Ekonomi Terpimpin-nya. Memang, Harold Crouch (1986), Ulf Sundhaussen (1986), Yahya Muhaimin (1990), Herb Feith (1995), serta Daniel S. Lev (1966), sebagaimana menjadi referensi penulis—minus Richard Robison dengan The Rise of Capital (1986)—telah memaparkannya. Tapi buku ini mencoba mengutarakan sesuatu yang lain.

Isu nasionalisasi hanya satu aspek, fragmen pinggiran dari masa peralihan Indonesia yang sedang menuju kepada suatu bentuk: dari penjajahan yang terlanggengkan ke satu titik melalui liberalisasi dan humanisasi yang universal sifatnya. Sayangnya, perubahan berhenti pada istilah, para pelaku, berbagai jargon (nasionalisasi, Ekonomi Terpimpin, sosialisme ala Indonesia), dan radikalisasi proses pengambilalihan perusahaan Belanda (penyitaan ratusan perusahaan oleh ribuan buruh). Di luar itu, berlangsung suatu model atau corak perekonomian dengan watak kapitalisme di masa kolonial, suatu kapitalisme rente (rent-capitalism) dan kapitalisme semu (erzast-capitalism).

Sayang, pembahasan tentang perdebatan konseptual pro-nasionalisasi (Mr. Soebagio Reksodipoero dkk.) dengan mereka yang kritis dan bahkan menolak nasionalisasi (Hatta dkk.) kurang disentuh dalam buku ini. Padahal perdebatan ini dapat mengukur kesiapan pelaksanaan nasionalisasi secara esensial, bukan pada tataran retorikanya an sich.

Ada benarnya bahwa nasionalisasi itu semakin menguatkan peran negara (hlm. 97ff)—sebatas negara yang memainkan peran dan fungsinya sebagai legislator. Undang-Undang No. 86 /1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda "berjasa" menempatkan para perwira militer (Jenderal Ibnu Sutowo di Pertamina, dan lain-lain) pada jajaran direksi berbagai perusahaan milik negara hasil nasionalisasi. Tapi itu bukan peran negara yang dipahami sebagai lembaga yang mempraktekkan sistem sosialisme.

Sementara nasionalisasi dan program Ekonomi Terpimpin dipandang sebagai wahana militer untuk memperkuat basis materialnya, dan dekrit presiden dan Demokrasi Terpimpin untuk posisi politiknya, golongan politik progresif (termasuk PKI)—meski dengan motif berbeda—juga ikut bergerak untuk kemenangan kedua "proyek" Sukarno itu. Di lapangan, mereka mengerahkan ribuan buruh, menyita perusahaan-perusahaan Belanda. Di Konstituante, mereka mendukung upaya koalisi Sukarno dan Jenderal Nasution untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Dari sini tampaklah golongan politik sipil progresif hanya menang dalam pertempuran (winning the battle), tapi militerlah yang menang dalam perang (winning the war).

Togi Simanjuntak, sejarawan, peneliti Riset Ekonomi Sosial Indonesia (RESI) Jakarta