Layu sebelum berkembang, begitulah nasib rencana aliansi tujuh partai Islam. Baru dua kali bertemu membicarakan konsep, sebuah kesalahpahaman terjadi.

Bermula dari ruang lobi Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (FPDU) di lantai dua Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR Senayan, Jumat siang pekan lalu. Sedianya, tujuh partai Islam—yakni Partai Nahdlatul Umat (PNU), Partai Kesejahteraan Umat (PKU), Partai Keadilan (PK), PPII Masyumi, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII), dan Partai Al Islam Sejahtera (PAS)—menggelar rapat membahas rencana aliansi mereka. Ini adalah salah satu syarat agar partai-partai alit itu bisa ikut Pemilu 2004 seperti diamanatkan Pasal 142-143 Undang-Undang Pemilu, yang disahkan dua pekan lalu. Suka tak suka, mereka harus menempuh cara itu. Kecuali PAS dan PII yang partai baru, mereka adalah partai peserta Pemilu 1999 yang wajib memenuhi pasal tentang electoral threshold.

Belum lagi rapat dibuka, sebuah ketegangan terjadi. "Pak Asnawi, ente bagaimana? Kenapa PAS dan PII sengaja tak diundang? Katanya kita mau bicara soal masa depan partai Islam, kenapa kami sengaja tak dilibatkan?" ujar pendiri PAS, Abdul Qadir Djaelani.

Asnawi Latief, Ketua FPDU, fraksi gabungan lima partai Islam itu, mencoba menjelaskan. Namun Abdul Qadir keburu emosional. Qadir menolak menandatangani daftar hadir dan mencoret nama pengurus PII dari daftar hadir. Qadir keluar ruangan. Rapat pun bubar tanpa hasil.

Sebagai fasilitator, keruan saja Asnawi masygul dan kecewa berat. Soalnya, bos Partai Kebangkitan Umat itu sudah berbesar hati bakal sukses menggandeng rekan-rekannya. "Hancur sudah harapan. Saya kecewa sekali," ujar Asnawi kepada TEMPO.

Selain ribut soal undangan, sebenarnya memang berat mempersatukan tujuh partai Islam itu. Maklum, dari tujuh partai itu, hanya PKU dan PPII Masyumi yang secara yuridis mendapat mandat penuh dari pengurus untuk meleburnya. Sisanya, baru taraf menjajaki kemungkinan, atau malah mencoba melihat peta kekuatan.

Buktinya, sebuah kabar tak sedap muncul. Kamis malam pekan lalu terjadi aksi "menyalip di tikungan". Presiden PK, Hidayat Nurwahid, dan sekretaris jenderalnya, Anis Matta, menggelar pertemuan di rumah K.H. Syukron Ma'mun, Ketua Umum PNU. Pertemuan ini oleh Asnawi diduga bermaksud mementahkan rencana aliansi. "Dugaan saya, mereka memang mau berduaan saja," ujar Asnawi. Dugaan yang logis, soalnya kolaborasi PNU dan PK sudah cukup untuk memenuhi persyaratan electoral threshold yang menyatakan partai peserta Pemilu 1999 bisa mengikuti Pemilu 2004 jika minimal meraih dua persen kursi DPR. Nah, gabungan PNU (5 kursi) dan PK (7 kursi) sudah melewati angka dua persen itu.

Benarkah dugaan Asnawi? "Teman-teman PK bersilaturahmi ke rumah K.H. Syukron membicarakan demokrasi dan problem bangsa dalam arti luas. Kebetulan mereka satu alumni Pondok Gontor. Kami tak menyalip kawan-kawan karena sama sekali tak bicara soal bergabungnya PK dan PNU," kata Slamet Suryanto, salah seorang Ketua PNU, kepada TEMPO.

Ihwal PNU yang tak begitu berhasrat duduk bersama "rombongan" Asnawi lebih karena amanat musyawarah kerja dan pimpinan partainya yang telanjur memutuskan maju ke Pemilu 2004 dengan nama partai baru. "Itu amanat dari pengurus cabang seluruh Indonesia. Kami tak bisa menganulir kalau tidak lewat musyawarah serupa," kata Slamet.

Serupa dengan PNU, Partai Keadilan juga memilih maju sendiri. Partai yang meraih tujuh kursi di DPR itu sudah merilis nama baru, yakni Partai Keadilan Sejahtera. "Kami terikat dengan amanat internal partai. Tapi, sepanjang aliansi dengan kawan-kawan partai Islam lainnya lebih bermaslahat untuk umat, prinsipnya kami siap bergabung," ujar Hidayat Nur Wahid kepada TEMPO.

Adakah harapan aliansi hidup lagi? Sumber TEMPO di FPDU dan Partai Keadilan menyebut dengan pesimistis. "Saya kira PK sadar bahwa mereka mau dijadikan perahu penyelamat. Karena itu, mereka hati-hati. Belum lagi adanya sejumlah figur di partai pengajak yang selama ini punya masalah soal integritas. Lagi pula ada sejumlah kasus money politics di sejumlah DPRD," ujar sumber itu.

Memang, kalau dengan partai baru boleh ikut pemilu, untuk apa aliansi? Rupanya, kekhawatiran partai baru tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2004 itu tetap jadi ganjalan. Karena itu, rencana aliansi tidaklah dihapus benar, meski masih basa-basi.

Adi Prasetya