KURSI Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) selalu panas. Kali ini giliran Widjanarko Puspoyo, yang sedang duduk di situ, yang disorot curiga setelah instansinya tiba-tiba diberi kewenangan istimewa mengimpor gula lagi. Ada apa? ”Saya jamin tidak ada main-main soal harga,” kata politikus dari PDIP yang sebelumnya besar di Golkar itu. Berikut petikan wawancara dengannya.

Kenapa Bulog harus jadi penyangga gula lagi?

Ketika stok gula meningkat, otomatis harga jatuh. Pabrik gula membelinya dan tampil layaknya penyelamat. Padahal mereka justru bagian dari permainan. Ini terjadi karena tidak ada yang menyangga bisnis gula.

Dicurigai, Bulog ingin kembali mengutip rente.

Kalau bentuknya monopoli, kita boleh curiga. Ini pernah terjadi di zaman Orde Baru. Tapi niat saya cuma ingin menyelamatkan industri gula di dalam negeri.

Apakah benar Bulog minta komisi 2,5 persen untuk setiap kerja sama operasi?

Tidak ada pungutan apa pun. Buat saya, sudah baik kalau Bulog dapat untung Rp 100 per kilogram. Semua sudah ada perhitungan biayanya, mulai provisi bank, biaya bunga, gudang, bea masuk, sampai pajak.

Kenapa Anda minta Bulog mengimpor gula seharga US$ 245-250 per ton, padahal ada yang lebih murah?

Harga terakhir yang disepakati US$ 236 milik Cargill. Jadi, lebih murah dari yang diisukan. Bahkan ini termurah sepanjang sejarah Bulog. Di zaman Orde Baru, harganya bisa sampai US$ 270.

Apa kaitan skema baru ini dengan kepentingan PDIP dan pengusaha gula seperti Gunawan Jusuf dan Gunawan Muchlis?

Saya tidak ada kaitan apa pun dengan Gunawan Jusuf ataupun Gunawan Muchlis. Saya cuma sekali ketemu Gunawan Muchlis sekitar bulan November 2002. Dia datang minta izin impor gula, dan kami tolak.

Kabarnya, Muchlis disokong Kepala BKPM Theo F. Toemion.

Theo datang ke sini dan merekomendasi PT Lampung Bintang Semesta (perusahaan milik Gunawan Muchlis). Saya katakan, perusahaan ini kurang layak. Katanya bisa memproduksi 500 ribu ton gula, tapi kok pabriknya kurang memadai.

Kalau keluarga Istana?

Sedari awal saya diwanti-wanti Pak Taufiq Kiemas agar hati-hati dan tidak main-main dengan bahan pokok. Saya juga dipesan agar menolak mereka yang pakai jalur KKN. Makanya, sejak Bambang Sukmonohadi (besan Presiden Megawati—Red) minta izin impor beras, saya selalu menolaknya. Saya tidak mau jadi korban skandal seperti pejabat sebelumnya.