SETIAP kali ada pasar yang terbakar?apalagi jika sebelumnya diketahui pemerintah punya rencana merenovasinya?pasti muncul prasangka bahwa api sengaja diciptakan. Pasar atau fasilitas publik yang lain biasanya dihuni banyak orang. Perundingan untuk merehab atau membangun lebih baik biasanya alot, bertele-tele, dan menjengkelkan. Orang gampang menuduh pemerintah sengaja mengambil jalan pintas: bakar.

Anggapan semacam itu juga muncul ketika api melahap Pasar Tanah Abang, Selasa sampai Rabu lalu?kebakaran keempat sejak cikal bakal pasar dibangun pada 1740 itu menewaskan dua orang dan memangsa sekitar 2.000 kios. Tentu anggapan semacam ini seharusnya diselidiki oleh polisi. Tapi hanya memelihara prasangka buruk semata?dalam hal ini ke alamat pemerintah DKI Jakarta, yang berencana merenovasi Tanah Abang tahun ini?hanya akan membuat persoalan penting yang lebih nyata terlupakan.

Persoalan penting itu adalah buruknya peralatan pendukung di fasilitas-fasilitas publik. Sebuah survei pada 1997 sudah memberikan alarm bahwa peralatan pemadam kebakaran di Tanah Abang tidak memadai. Sejumlah hidran di sekitar pasar ternyata tak meneteskan air setitik pun.

Kondisi di dalam pasar yang sumpek, berjejal, nyaris tak ada ruangan yang kosong untuk dilalui petugas pemadam kebakaran, membuat pasar itu sangat rawan api. Tangga pengunjung pun dijejali pedagang, membuat melangkah pun sulit di sana. Di atap-atap kios, juga antarkios, kabel-kabel listrik berseliweran begitu saja. Kondisi "lampu merah" seperti ini ditengarai dialami oleh hampir semua pasar di Jakarta.

Maka, tak ada jalan lain, sarana pengamanan haruslah diperbaiki. Adalah tanggung jawab pemerintah DKI untuk melakukannya. Hidran harus dipastikan berfungsi. Cek secara berkala harus menjadi menu wajib terus-menerus. Hanya dengan cara begitulah pemerintah DKI bisa terhindar dari tuduhan sengaja "lalai" dari kewajibannya. Di Tanah Abang, pasar pakaian terbesar di Asia Tenggara itu, ditaksir kerugian mencapai angka ratusan miliar.

Tanah Abang hanya sebuah contoh betapa minimnya perhatian pemerintah pada fasilitas publik. Bus kota adalah contoh yang lain. Angkutan rakyat ini adalah sebuah kotak berjalan dengan manusia bertumpuk-tumpuk bak ikan pindang. Semua ada di dalam bus kota: pengamen, pengemis, copet, jambret, dan anak-anak sekolah yang siap tawuran (syukur belakangan ini angka tawuran berkurang). Dulu Jakarta memperkenalkan bus khusus, patas alias cepat terbatas. Semua penumpang mendapat tempat duduk di bus ber-AC walau membayar lebih mahal. Bus itu hanya berhenti di halte yang ditentukan. Apa yang terjadi hari ini? Bus patas, bus biasa, ya sama saja. Penumpang berjejal, bus berhenti mengangkut dan menurunkan penumpang di mana saja. Bagi kaum usia lanjut, bus kota adalah mimpi buruk.

Jakarta segera mencoba bus khusus yang lain: disebut busway?aneh namanya, tapi begitulah adanya. Mirip konsep patas, busway kelak hanya berhenti di halte yang kini sudah mulai ditentukan. Tapi, sampai kapan busway bertahan dengan aturannya, ini yang sulit diterka jawabannya.

Jadi, jangan naik bus di Jakarta. Naik saja fasilitas publik yang lain: kereta rel listrik Jabotabek. Ini juga luar biasa penuhnya di pagi dan petang hari. Dan jangan coba-coba mengantuk di atas kereta. Jangan. Anda bisa terlempar begitu saja. Sebab, nyaris tak ada pintu di atas kereta yang bisa ditutup selagi kereta berjalan. Dan anehnya, pengelola kereta tak kelihatan berupaya memperbaiki pintu yang antitutup ini.

Buruknya fasilitas publik bukan hanya monopoli Jakarta. Di banyak daerah, kondisinya serupa.

Maka seharusnya wakil-wakil rakyat menjadikan fasilitas publik ini sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin daerah. Seorang gubernur atau bupati yang tidak peduli dengan fasilitas publik tidak layak dipilih sebagai orang pertama daerah yang seharusnya mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat.