MENGAPA seorang Kwik Kian Gie sampai berani mengatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai terkorup? Mungkin Kwik sudah tidak tahan melihat partainya dinodai orang-orang korup?setidaknya itu analisis Ugiek Sugiharjo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari PDIP. Atau, menurut taksiran seorang anggota legislatif yang dekat dengan Presiden Megawati, Kwik hanya menyambung lidah Ketua Umum Partai Banteng Bulat itu. "Bu Mega gerah dengan perilaku anggota PDIP yang negatif, padahal mereka itu sedikit," ujar sang anggota.

Namun, disuruh atau tidak, Kwik sudah lama kesal dengan perilaku "miring" anggota DPR dari PDIP. Ingatlah ketika mencuat dugaan suap untuk memuluskan divestasi saham pemerintah di Bank Niaga, Juni 2002. Saat itu dua anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDIP, Meilono Suwondo dan Indira Damayanti, mengadu kepada Kwik. Kepada Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Banteng itu keduanya menceritakan "kebusukan" kader PDIP. Mereka juga heran kenapa partai seolah menutup mata, tak mau mengambil tindakan pencegahan atau sanksi atas kasus itu.

Saat itu Dudhi Makmun Murod, seorang anggota DPR dari PDIP, dilaporkan membagi-bagikan amplop dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional senilai US$ 1.000 dan US$ 1.500 kepada 11 anggota Komisi Keuangan DPR asal Fraksi PDIP untuk mengegolkan divestasi saham pemerintah itu. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2002 di Hotel Park Lane Jakarta. Namun Dudhi membantah tudingan miring itu. "Tak pernah saya bagi-bagi amplop berisi uang dolar dari BPPN itu," ujarnya.

Ada lagi kasus di DPRD DKI Jakarta. Agung Iman Soemanto, Ketua Fraksi Banteng, dikabarkan menjadi juru bayar Gubernur Sutiyoso yang tengah berupaya mencalonkan diri kembali. Tapi Agung yang bekas kepala satuan tugas kantor sekretariat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, membantah uang Rp 1,6 miliar itu berasal dari Sutiyoso. Uang itu, katanya, berasal dari patungan para pengusaha untuk korban 27 Juli 1996.

Kwik juga jengkel saat terjadi divestasi saham Indosat, Januari yang lalu. Ia mencurigai kader PDI Perjuangan yang menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, menerima komisi dari proses divestasi itu. Tentu saja Laksamana membantah tohokan Kwik. "Semua persoalan tentang Indosat sudah saya jelaskan di depan DPR. Saya bersedia digantung di depan umum kalau melakukan korupsi," tantangnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Yakobus Kamarlo Mayongpadang, sepakat dengan Kwik?walau belakangan Kwik agak "melunak". Menurut Yakobus, PDIP harus berterima kasih kepada Kwik sebab masih mau memberikan data. "Lebih baik panggil Kwik secepatnya dan minta datanya tentang orang-orang yang korup itu. Kalau dibiarkan, orang-orang sontoloyo itu hanya memanfaatkan Partai untuk kepentingan dirinya sendiri," kata Yakobus, yang juga anggota Fraksi PDIP di DPR.

Di mata Yakobus, anggota PDIP itu bisa dibagi tiga kelompok. Ada kelompok SD. Ini jelas bukan singkatan dari sekolah dasar, melainkan seperti dulu alias tak luntur komitmennya. Ada yang sudah SMP alias sudah mulai pamer kekuasaan dan materi. Ada lagi kelompok SMU. Apa ini? "Sudah main uang. Apa saja diuangkan. Berdasarkan pengamatan, saya berani mengatakan apa yang disampaikan Kwik ada benarnya," kata politikus yang mengusulkan agar kelompok SMU segera diberi sanksi ini. Kalau tidak, dia yakin akan terjadi erosi idealisme di PDIP.

Yakobus ada benarnya. Kelompok SMP bisa dengan mudah dikenali jika Anda, para pembaca, datang ke pelataran parkir DPR. Di sana berbaris sederet mobil mewah seperti Jaguar, Chrysler, Mercedes, dan BMW model mutakhir. Sebagian milik kader PDIP. Bahkan seorang sumber membisiki TEMPO: ada seorang wakil rakyat dari PDIP yang sebelum masuk DPR hanya punya dua mobil, kini punya delapan mobil.

Jangan kaget dulu. Sudah bukan berita lagi bahwa beberapa anggota DPR dari PDIP membeli tanah dan rumah di berbagai tempat, sering pelesir ke luar negeri.

Perilaku suka pamer itu, menurut Emmy Hafild, Sekretaris Jenderal Tranparansi Internasional Indonesia, justru ditunjukkan oleh suami Presiden Megawati, Taufiq Kiemas. "Lihat saja kemewahan ulang tahun suami Presiden di Bali. Juga perjalanan Presiden ke beberapa negara," kata Emmy.

Selain soal Kiemas, sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan kerap menjadi broker untuk jabatan-jabatan basah di perusahaan BUMN. Ada yang diketahui melakukan tawar-menawar untuk mengegolkan undang-undang, persetujuan, atau hal lain yang bisa "jadi duit".

Sementara itu, di tingkat provinsi maupun kabupaten, sering terdengar jual-beli suara untuk mendukung calon-calon kepala daerah yang perlu suara?sekaligus mengabaikan calon dari partai sendiri. Di berbagai tempat, calon dari PDIP memang kalah suara dalam perebutan jabatan bupati dan lainnya, padahal mereka mayoritas di daerah itu.

Permainan buruk begini sebenarnya bisa dikurangi jika audit kekayaan berjalan baik. Seharusnya data kekayaan mereka diumumkan luas kepada publik agar publik mudah mengawasi. Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mendata kekayaan calon anggota legislatif itu. Namun ribuan lembar foto kopi formulir milik Panitia Pemilihan Indonesia yang diisi menjelang Pemilihan Umum 1999?tersimpan di sebuah gudang di Bogor?tak pernah diumumkan KPU kepada publik. Data ini akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan hasil pencatatan kekayaan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Data Komisi Kekayaan jadi tidak berarti.

Karena tak ada data pembanding, setiap serangan untuk dugaan korupsi wakil rakyat bagai "menembak dengan pistol air". Termasuk tembakan oleh Kwik ini. Kelemahan Kwik saat membuat pernyataan itu, menurut seorang anggota DPR asal Fraksi PDIP, ada pada data otentik. "Kalau saja Kwik tunjuk hidung, menunjuk nama dan memberikan data yang akurat, Ibu Mega akan mempertimbangkan kader seperti itu untuk diberi sanksi," ujar sumber tersebut.

Walau tanpa melansir data, Kwik tidak asal bunyi rupanya. Menurut Abdullah Hehamahua, Ketua Legislatif KPKPN, pihaknya sedang memeriksa tujuh anggota DPR, dua di antaranya berasal dari PDI Perjuangan. Mereka diperiksa lantaran tidak bisa membuktikan hartanya secara sah. Ada kejanggalan-kejanggalan dalam laporan kekayaan mereka. Kekayaan yang mereka miliki dinilai jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya sebagai anggota legislatif.

Empat di antara sebelas orang itu diperiksa secara khusus lantaran dipandang tidak kooperatif. "Awalnya mereka berjanji akan menyerahkan dokumen penunjang laporan kekayaan mereka. Tetapi sudah lama janji itu tidak dipenuhi. Itu adalah indikasi mereka bertindak tidak jujur," ujar Hehamahua.

Tapi bagaimana menindaknya? Ini yang repot. Sebab, seperti kata Pradjoto, pengamat hukum perbankan, mekanisme hukum tidak berjalan setelah Kwik berujar dan KPKPN bertindak. "Karena aparat penyelenggara hukum juga sedang bermasalah yang sama, yaitu korupsi," kata Pradjoto. Dengar saja pemeo lama: bagaimana mau membersihkan rumah dengan sapu yang sudah kotor.

Ahmad Taufik, Tomi Lebang, dan Endri Kurniawati

Yang Kaya, yang Terkenal
Rp 245,4 miliar Arifin Panigoro anggota DPR Rp 59,8 miliar Megawati & Taufiq Kiemas Presiden dan suami Rp 26,1 miliar Laksamana Sukardi Menteri Negara BUMN	Rp 22 miliar Meilono Suwondo Anggota DPR Rp 9,6 miliar Indira Damayanti Anggota DPR Rp 7,8 miliar Kwik Kian Gie Kepala Bappenas	Rp 4,5 miliar Sutjipto Wakil Ketua DPR Rp 4,5 miliar lebih Theo Syafei Anggota DPR Rp 1 miliar Jacob Nuwa Wea Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi