Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 52/XXXI/24 Februari - 02 Maret 2003
   
Laporan Utama

Gelembung Kritik dari Kwik

Kwik Kian Gie adalah pengagum Megawati. Suatu malam di tengah Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia pada 1993 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kwik, yang waktu itu lebih dikenal sebagai pengamat ekonomi yang tajam, seperti bisa menerawang masa depan. "PDI akan besar dan hebat di tangan Megawati," kata Kwik kepada TEMPO. Padahal, dalam kongres yang penuh intrik politik itu, Megawati diganjal sedemikian rupa oleh konspirasi politik Orde Baru yang tak menghendaki Megawati, anak Bung Karno, memimpin partai sayap nasionalis tersebut.

Sejarah kemudian berbicara. Beberapa tahun kemudian, Megawati akhirnya memimpin partai yang kemudian diberi nama PDI Perjuangan dan meraup suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1999. Namun Kwik bukan pencinta buta. Ketika PDIP menjadi si Banteng Gemuk dan Megawati menjadi presiden, Kwik, yang diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam kabinet Megawati, tetap menjaga sikap kritis yang menjadi "trademark"-nya.

Pekan lalu, ia mengkritik PDIP sebagai partai paling korup. Ini bukan yang pertama. Suara minor telah berkali-kali dilemparkannya kepada pemerintah?lembaga tempat ia sendiri berada di dalamnya. Banyak orang marah: mengapa Kwik memilih berkoar dari luar, sementara dia adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri? Tidakkah ia, sebagai anggota kabinet, sebaiknya berjuang dari dalam? Tapi Kwik adalah Kwik. Ia berjanji tak akan meninggalkan kebiasaannya bersuara keras. Polemik yang disebabkan oleh kritik Kwik pekan lalu mungkin bukan yang terakhir. Itu tampaknya akan terus berlanjut.



Episode PDIP Terkorup

9 Oktober 2002

Kwik mendukung upaya pemanggilan oleh polisi terhadap 11 anggota DPR dari PDIP yang diduga menerima suap. Isu suap ini bermula dari pengakuan Indira Damayanti, anggota DPR dari PDIP, yang pernah menolak uang pelicin dari pihak tertentu. Pengakuan Indira itu dinilai oleh koleganya di DPR sebagai pencemaran nama baik. Namun Kwik membela Indira. "Pencemaran nama baik itu kan kalau orang bercerita bohong. Kalau orang bercerita benar, masa nama baik dicemarkan?" kata Kwik.

26 November 2002

Kwik meminta Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk pemerintah dibubarkan. "Bukan saya tidak antikorupsi. Omong kosong korupsi bisa ditangani seperti yang dilakukan KPKPN," kata Kwik. Ia juga mengkritik cara KPKPN yang mengumumkan kekayaan pejabat dan menampilkan wajahnya di media massa. "Saya tahu banyak penguasa yang korup, tapi banyak juga yang baik-baik. Kasihan kan mereka," katanya.

1 Januari 2003

Presiden Megawati Soekarnoputri meneken instruksi presiden pada 30 Desember 2002 mengenai pemberian release and discharge alias pembebasan tuntutan hukum kepada sejumlah konglomerat hitam. Kwik berang. "Masyarakat akan marah karena maling-maling itu dibebaskan. Padahal seharusnya para obligor jahat itu diberi hukuman seberat-beratnya," kata Kwik.

8 Januari 2003

Rumah Kwik dipakai untuk membentuk Kaukus Penyelamat Bangsa. Kaukus ini menghimpun anggota DPR yang dinilai kritis dan bersih dari korupsi. Anggota Fraksi PDIP yang terlibat dalam kaukus ini di antaranya Meilono Suwondo, Julius Usman, dan Haryanto Taslam. Kwik sendiri bukan anggota kaukus ini. "Target Kaukus adalah mengoreksi diri sendiri dan mengembalikan citra DPR," kata Kwik.

10 Januari 2003

Kwik mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan tarif telepon. Akibatnya, ia ditelepon dan dimarahi Taufiq Kiemas, suami Presiden. Dimarahi, ia malah balik berang. "Dia itu jabatannya apa? Kok,

17 Februari 2003

Dalam rapat koordinasi nasional pendayagunaan aparatur negara di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kwik mengkritik korupsi yang mengoyak tubuh PDIP.

18 Februari 2003

DPP PDIP akan segera memanggil Kwik untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya ke media massa bahwa PDIP merupakan partai yang terkorup. Pramono Anung, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, di sela-sela rapat paripurna Dewan di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

19 Februari 2003

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea diberitakan meminta Kwik mundur dari jabatannya setelah mendengar pernyataan Kwik soal korupsi di tubuh PDIP. Jacob, tokoh PDIP, membantahnya kepada pers di Hotel Borobudur, Jakarta.

19 Februari 2003

19 Februari 2003

Di rumah Kwik sendiri di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, malam itu anggota PDIP yang tergolong kelompok putih, yaitu Arifin Panigoro (Ketua Fraksi PDIP di MPR), Meilono Suwondo, Julius Usman, dan Firman Jaya Daely, menggelar pertemuan dengan salah satu acaranya meminta kejelasan pernyataan Kwik.

Di Istana Negara, Jakarta, Taufiq Kiemas, anggota DPR dari PDIP dan suami Presiden Megawati, juga berkomentar terhadap pernyataan Kwik.

20 Februari 2003

Akhirnya Kwik mengakui bahwa dirinya bersalah dalam pernyataannya. Pernyataannya bahwa PDIP partai terkorup berkonotasi kuantitatif, tapi tanpa disertai perhitungan. Demikian kata Kwik setelah dia bersama dua tokoh PDIP, Laksamana Sukardi dan Jacob Nuwa Wea, bertemu secara tertutup.



Silang Sengketa di Sekitar Kwik

Pendukung Kwik:

Meilono Suwondo


"Itu bagian dari otokritik" (sebelum Kwik minta maaf) "Kwik cuma cari popularitas" (setelah Kwik minta maaf).

Haryanto Taslam

"Kwik akan mendapat dukungan dari anggota PDIP lainnya."

Sophan Sophiaan

"Saya kira partai itu tidak korupsi, tapi oknum-oknum di dalam partai" (sebelum Kwik minta maaf); "Ucapan Kwik sangat oportunistis" (setelah Kwik minta maaf).

Ugiek Sugiharjo (anggota DPRD PDIP DKI Jakarta)

"Pernyataan itu dikeluarkan Kwik karena ia sudah sangat kesal."

Abidin Ramli (Wakil Ketua DPD PDIP Sul-Tra)

"Saya sangat mendukung pernyataan yang dilontarkan Pak Kwik."

Peni Suprapto (Ketua PDIP Malang, Jawa Timur)

"Statemen itu adalah introspeksi atau mawas diri. Pak Kwik mengingatkan teman-teman untuk mengerem sedikit saja tindakan korupsi. Jika mau korupsi, ya direm sedikit, jangan keterlaluan."

Penggada Kwik:

Anggota DPR Taufiq Kiemas

"Pak Kwik periksa kesehatanlah. Masa, dia benar sendiri, sedangkan yang 38 juta (warga PDIP) salah."

Seorang fungsionaris PDIP Banyumas

"Daerah memanas gara-gara pernyataan tersebut."

Wakil Ketua MPR dari PDIP, Sutjipto

"Kwik marah karena gagal menjadi Gubernur BI."

Kelik M. Nugroho, TNR


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
30/XXXVII/15 - 21 September 2008

 

Berita lainnya

Iqbal di Sel Polres Jakarta Pusat, Billy di Jakarta Barat - 18 Sep 2008 | 07:53 WIB
Wenger: Arsenal Kurang Insting Pembunuh - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Bate Tak Kuasa Hadapi Madrid - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Ditinggalkan Dua Bintang, Tim Amerika Masih Berpeluang - 18 Sep 2008 | 07:34 WIB
Hasil dan Klasemen Liga Champion   - 18 Sep 2008 | 07:33 WIB
Polisi Tilang Puluhan Pembalap Liar - 18 Sep 2008 | 07:31 WIB
Pemerintah Amerika Keluarkan Surat Utang untuk Bank Sentral - 18 Sep 2008 | 07:26 WIB
BI Mataram Siapkan Rp500 Miliar Uang Pecahan - 18 Sep 2008 | 07:17 WIB
Diduga Korupsi, Pejabat Departemen Pendidikan Ditahan - 18 Sep 2008 | 07:13 WIB
Muenchen Cemerlang - 18 Sep 2008 | 07:07 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data