Percayakah Anda bahwa kepiawaian calon presiden dalam berdebat bisa menjadi jaminan dalam kepemimpinannya mendatang? (14 - 21 Februari 2003)
Ya
	32.6%	345
Tidak
	65.9%	698
Tidak tahu
	1.5%	16
Total	100%	1.059

KOOR jawaban terdengar nyaring dari sejumlah partai politik, ?Calon presiden kami siap berdebat.? Begitulah tanggapan mereka tentang usul perlunya debat terbuka bagi calon presiden. Tak terkecuali PDI Perjuangan dengan calonnya Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikritik karena lebih banyak diam, berteriak senada. ?Sudah menjadi ketua umum partai, pemenang pemilu lagi, masa, enggak bisa berdebat,? ujar Roy B.B. Janis, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menilai debat merupakan pendidikan yang baik bagi calon presiden. Forum debat dinilai penting karena bisa dijadikan bukti bahwa calon presiden bersedia berbagi masalah dan mencari penyelesaian bersama. Di situ mereka menggelar visi, misi, dan berbagai programnya, plus siap dikritik.

Masalahnya: apakah ada jaminan bahwa calon yang fasih berdebat akan piawai juga saat mengelola negara? Bukan tak mungkin, calon tersebut pintar omong doang, tapi prakteknya nol. Itulah yang diyakini 65,9 persen dari total 1.059 responden. Sedangkan yang percaya bahwa kepiawaian berdebat bisa menjadi jaminan ada 32,6 persen.

Memang, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Alvin Lie, kemampuan orasi dan debat tidak ada korelasinya dengan kemampuan memimpin dan mengelola negara. Kalaupun debat dikelola dengan baik, itu hanya bisa dipakai untuk memaksa calon presiden mengemukakan visi dan strateginya. Jika tidak, itu malah bisa menjadi debat kusir dan provokasi antarpendukung. Baginya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar jago pidato, ?Tapi pemimpin yang bisa menjadi teladan, bisa mengukuhkan kebersamaan bangsa, mengangkat rasa percaya diri, dan memulihkan kesejahteraan.?

Jajak Pendapat Pekan Depan: PDI Perjuangan melakukan korupsi. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan partai-partai lain. Pengakuan jujur itu dilontarkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie, dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta, pekan lalu. Begitu dilansir media massa, kejujuran itu berbuah kecaman. Kwik diserang kanan-kiri. Fungsionaris PDI Perjuangan, yang kini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, misalnya, meminta agar Kwik mundur dari partai. ?Itu overdosis!? ujar Pramono Anung, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP. Bahkan pentolan partai ini, Taufiq Kiemas, menyarankan agar Kwik pergi ke psikiater. Tapi, di luar itu, ada juga orang ?Banteng Bulat? yang bisa memahami ungkapan Kwik. Haryanto Taslam dan Meilono Suwondo termasuk dalam kelompok ini. Mereka menyebut omongan Kwik sebagai otokritik agar partai mawas diri. Cuma, mereka tak setuju jika PDIP dibilang terkorup. Alasannya, masih ada partai yang lebih korup. Toh, gegeran Kwik itu hanya berlangsung dalam hitungan hari. Setelah Kwik sowan ke Megawati, sebuah langkah yang khas terjadi di PDI Perjuangan: masalah itu dianggap selesai. Belajar dari kasus Kwik ini, sebuah pertanyaan layak dilontarkan: ?Setujukah Anda bila ada fungsionaris partai yang kritis dan melakukan otokritik diminta mengundurkan diri?? Apa pun jawaban Anda, suarakan lewat www.tempointeraktif.com.