MUHAMMAD Djamal Do'a, anggota parlemen dari Fraksi Persatuan Pembangunan, mengangkat tangannya sembari berteriak, "Interupsi!" Dahi Soetardjo Soerjogoeritno, yang tengah memimpin rapat paripurna DPR RI pada Senin pekan lalu itu, langsung berkerenyit. Maklum saja, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu baru selesai membacakan surat Presiden Megawati Soekarnoputri yang menyodorkan tiga nama calon Gubernur Bank Indonesia, yakni Miranda Swaray Goeltom, Cyrillus Harinowo, dan Burhanuddin Abdullah, ketika Djamal menyuarakan interupsinya. Ketiga nama itu diajukan Presiden untuk menggantikan Syahril Sabirin, yang habis masa jabatannya pada 17 Mei 2003.

Tanpa menunggu dipersilakan, Djamal langsung mengatakan, "Saya mau kandidat Gubernur Bank Indonesia harus sudah bayar pajak 10 tahun ke belakang." Mendengar hal itu, sejumlah anggota DPR kontan tersenyum. Mereka tahu persis siapa yang hendak ditembak oleh politikus dari Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung Burhanuddin ini. Sasaran Djamal siapa lagi kalau bukan Miranda Goeltom. Seperti diketahui, pertengahan 2001 lalu, beberapa anggota parlemen pernah menggugat Miranda karena dia belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri. Kini, dua tahun kemudian, Djamal kembali mengungkit masalah itu persis ketika Miranda secara resmi dicalonkan menjadi Gubernur BI.

Djamal Do'a agaknya sudah tak sabar untuk mulai bertarung, padahal Badan Musyawarah DPR belum menentukan jadwal persidangan yang khusus membahas pencalonan tiga kandidat tersebut. Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR, yang nantinya bertugas meneliti dan menguji (fit and proper test) ketiga calon, pun belum mendapatkan tembusan surat Presiden dari tangan Ketua DPR Akbar Tandjung. Menurut Ketua Komisi IX, Max Moein, kemungkinan besar pengujian tersebut baru bisa dilakukan April nanti karena DPR akan reses pada 7 Maret mendatang. "Makin cepat makin bagus," kata Max. Namun agaknya sudah banyak anggota parlemen yang kebelet membicarakan pencalonan ini, termasuk Djamal.

Djamal sendiri menolak jika dianggap sebagai petarung yang sudah tak sabar untuk mengayun-ayunkan kapak perang. Menurut Djamal, interupsinya hanyalah sinyal bagi para kandidat bahwa jalan mereka menjadi orang nomor satu di bank sentral tidaklah mudah. "Interupsi saya tidak terkait dengan salah satu calon, tapi semuanya," ujar Djamal, yang namanya mencuat ketika mempersoalkan dana bantuan presiden (banpres) tahun lalu. Menurut Djamal, pembayaran pajak hanyalah salah satu indikasi keterbukaan. Kalau cuma soal visi, katanya, semuanya pasti akan bisa menyampaikan dengan mudah dan gamblang. Karena itu, "Saya masih belum bisa menyebut nama," ujarnya.

Sementara Djamal masih menyimpan rapat-rapat nama jago partainya, koleganya yang juga sekretaris fraksi, Endin Soefihara, justru mengisyaratkan bahwa partai berlambang Ka'bah ini sudah menentukan sikap. Menurut Endin, ada kriteria yang mesti dipenuhi para calon, di antaranya integritas, moralitas kehidupan, ketaatan membayar pajak, kepatutan jumlah kekayaan, dan masalah keluarga. "Semua calon mungkin sama-sama punya banyak kelemahan, tapi akan kita pilih yang kekurangannya paling sedikit," kata Endin. Lalu, tanpa tedeng aling-aling, ia menunjuk nama Burhanuddin. "Kalaupun ada kesalahannya dalam penyelewengan uang Yayasan Keluarga Karyawan BI, bukan Burhanuddin yang melakukannya. Kebetulan saja dia jadi ketuanya," Endin buru-buru menambahkan.

Selain Partai Persatuan Pembangunan yang siap dengan calonnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengindikasikan bahwa kubu banteng gemuk ini sudah punya calon. Presiden Megawati Soekarnoputri sendiri yang kabarnya memilih Harinowo sebagai pengganti Syahril. Harinowo dipilih karena tidak terlibat dalam masalah pengucuran bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jadi, dia tidak seperti Miranda, yang namanya masuk dalam daftar 80 orang yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan tersangkut masalah BLBI. Meskipun Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Roy B.B. Janis, mengaku belum mendapatkan instruksi dari Megawati soal siapa yang bakal dipilih PDIP, kencondongan kepada Harinowo terkesan kuat karena persyaratan bebas BLBI itu juga datang dari Mega.

Dengan PDI Perjuangan menguasai 153 (30,6 persen) dari 500 kursi di parlemen, posisi Harinowo memang cukup kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada Burhanuddin, yang didukung Partai Persatuan Pembangunan, yang punya 58 kursi (11,6 persen). Namun bandul bisa berayun ke mana-mana karena tiga fraksi besar lain, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Reformasi, plus Fraksi TNI, belum menentukan pilihan. Ketiga fraksi itu setidaknya menguasai 254 kursi atau lebih dari separuh kursi yang ada di parlemen. Komposisi di Komisi IX tak berbeda jauh dengan DPR. Dengan posisi seperti di atas, bola memang masih liar.

Ketua Fraksi Golkar, Marzuki Achmad, mengatakan bahwa fraksinya masih belum menentukan siapa yang bakal dipilih. Tapi sumber TEMPO mengungkapkan bahwa pilihan Golkar tinggal dua, yakni Miranda dan Burhanuddin Abdullah. "Kita berat kalau menerima Harinowo," kata sumber tadi. Salah satu alasannya, Harinowo dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan tokoh ini kebetulan adalah kerabat dari seorang anggota PDIP. Pokoknya, ada gejala nepotisme. Namun, menurut Marzuki, belum ada satu pun calon yang datang ke Fraksi Golkar. "Kita sih menunggu dilamar," ujarnya berkelakar. Posisi yang sama diambil Fraksi Kebangkitan Bangsa. Menurut ketuanya, Rodjil Gufron, Fraksi Kebangkitan Bangsa baru akan melakukan rapat dan konsolidasi pada pekan ini. "Kita masih lihat-lihatlah, siapa yang kira-kira pantas," kata Rodjil.

Berbeda dengan keempat fraksi tadi, Fraksi Reformasi tampaknya akan mengambil sikap lain. Menurut Ketua Fraksi Reformasi, Ahmad Farhan Hamid, fraksinya mungkin akan mencoba mencari calon yang lain. "Kalau dari tiga calon tersebut, tampaknya kita berat bisa menerima salah satunya," ujarnya tanpa ragu. Melihat track record calon yang ada, demikian Farhan, Fraksi Reformasi belum melihat ketiganya memiliki visi dan wawasan yang bagus sebagai Gubernur BI. Namun, pada tahap awal ini, fraksi gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan itu masih akan mencoba mendengar apa yang akan disampaikan oleh ketiga calon dan juga pandangan masyarakat mengenai mereka. "Tapi tentu saja kita sudah punya catatan yang cukup untuk memutuskan siapa yang paling pantas. Kalau tidak ada, ya, kita minta Presiden mengajukan calon yang lain," kata Farhan.

Suara yang sama dikemukakan oleh anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi Reformasi, Rizal Djalil. Menurut Rizal, ketiga calon tersebut bukanlah yang terbaik dari nama-nama yang pernah disebut sebagai kandidat Gubernur BI. "Mengapa harus dari dalam semua? Apakah betul di luar tidak ada yang bagus?" Rizal menyoal. Dia menambahkan, kecuali PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, tampaknya ada indikasi kuat menolak paket pertama kiriman Megawati ini. "Kita dengar dulu apa yang akan mereka sampaikan. Tapi tampaknya kita masih mau melihat apakah ada calon yang lebih bagus," kata Rizal.

Tak bisa dimungkiri bahwa bola masih begitu liar. Dan kondisi seperti sekaranglah yang disebut ekonom Faisal Basri sebagai situasi yang memungkinkan terciptanya pasar bagi koruptor. "Dengan adanya tiga calon, otomatis tercipta pasar bagi terjadinya korupsi dan pemerasan," katanya. Apalagi calon Gubernur BI sekarang ini lumayan kaya. Berdasarkan data yang ada di Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tahun 2001, Miranda Goeltom diketahui memiliki kekayaan Rp 5,6 miliar plus US$ 59.600, sementara Burhanuddin memiliki Rp 1,9 miliar. Sedangkan Harinowo mengaku paling miskin. "Mobil saya ya Daihatsu Espass itu," katanya.

Di luar dugaan, aksi ngamen di DPR—untuk menghimpun duit dari para calon—sudah dimulai. Menurut Faisal, ada satu kandidat yang belum apa-apa sudah dimintai duit ratusan juta rupiah. "Mana mungkin saya punya uang sebesar itu?" kata Faisal menirukan sumber tadi. Harinowo sendiri mengaku sudah mendapatkan telepon dari orang yang katanya anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR. Tapi, karena pernah mengalami hal yang sama pada tahun 2000—ketika dia diajukan sebagai kandidat Deputi Gubernur BI—Harinowo minta sekretarisnya mengecek si penelepon. "Sejauh ini sih bukan," katanya.

Dengan mekanisme yang ada, siapa pun memang bisa bermain. Bukan tidak mungkin Syahril Sabirin akan menduduki jabatan Gubernur BI kembali. Sebab, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memang memungkinkan hal itu. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden memiliki kesempatan mengajukan calon sebanyak dua kali. Jika dua pencalonan ternyata ditolak, gubernur yang lama akan menduduki posisinya semula. Bila tidak, deputi atau deputi senior bisa naik jenjang menjadi gubernur, asalkan disetujui presiden dan DPR. Jadi, masih terbuka berbagai kemungkinan dan... kejutan.

M. Taufiqurohman, Febrina Siahaan