Presiden Megawati terlalu banyak diam, dan akhir-akhir ini sikapnya rada meruncing terhadap pers. Mega merajuk, pemberitaan pers timpang dan sering melanggar kepatutan. Sebaliknya, wartawan kecewa karena jarang bertemu muka dengan Presiden, yang terkesan sengaja membungkam diri. Dua hal ini membuat banyak orang menganjurkan supaya Presiden punya juru bicara resmi untuk membantunya.

Mungkin Megawati akan sukar mengindahkan anjuran yang tidak buruk niatnya itu. Megawati bukan saja lebih suka memilih diam, tapi dia juga pelawan yang berhati keras. Struktur pribadi yang telah memberinya rasa aman itu acap kali bisa jadi kendala. Usul perbaikan sering ditampik, karena khawatir akan mengurangi kemandirian dan citra kesendiriannya, bila menerima sesuatu yang datang dari luar. I did it my way, begitulah barangkali semboyannya.

Walau tak mudah, harus dicari cara untuk mengatasinya, kalau kendala itu betul ada. Juru bicara yang diperlukan itu adalah untuk presiden, bukan untuk Megawati pribadi. Terlepas dari ada atau tidaknya kekhususan kepribadian—setiap pribadi memang khas dan unik—peranan itu senantiasa dibutuhkan. Di mana pun di dunia ini, juru bicara atau sekretaris pers adalah perlengkapan biasa yang otomatis disediakan bagi semua pejabat utama negara.

Presiden kita adalah kepala negara dan kepala pemerintahan republik. Adanya negara dan pemerintah ialah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, res publica. Publik berhak ikut serta dalam penyelenggaraan kepentingannya tersebut. Karena itu dari waktu ke waktu masyarakat ingin tahu dan ingin selalu bisa mengikuti proses pemerintahan, yang akhirnya menyangkut nasibnya juga. Maka komunikasi umum mutlak dibutuhkan. Untuk itu perlu ada pers, dan di pihak lain perlu ada juru bicara pemerintah sebagai penghubung.

Di Indonesia, pemerintah adalah presiden. Kebijakan pemerintah selalu memerlukan dukungan masyarakat. Juru bicara yang baik diharapkan bisa membantu membentuk opini yang menguntungkan, atau setidaknya mengurangi tentangan, andai kata pendapat masyarakat masih belum sesuai. Yang pasti, salah paham tidak pernah perlu terjadi.

Partisipasi masyarakat yang mendukung, dan memberi toleransi bila ada kesalahan, amat bermanfaat bagi kepemimpinan yang efektif. Juru bicara bukan saja harus menguasai teknik komunikasi, tapi perlu punya daya persuasi juga. Dengan adanya juru bicara, terjamin juga teraturnya pertemuan dengan pers, tersedianya akses dengan mudah setiap saat dibutuhkan, dan isi informasinya pasti bisa diandalkan.

Nyatalah bahwa juru bicara berfungsi dua: melayani kepentingan masyarakat untuk ikut mengetahui dan menentukan sikap, dan kepentingan presiden untuk dimengerti dan memperoleh persetujuan rakyat. Tidak pernah terpikir bahwa Presiden Megawati merasa tidak butuh pengertian dan dukungan rakyat. Mungkin kesukarannya cuma dalam memilih siapa juru bicaranya, karena pernah terdengar kabar bahwa Megawati memang sedang mencari calon yang tepat.

Kualifikasi juru bicara yang dipilih harus memenuhi standar yang cukup tinggi. Soalnya keadaan sudah cukup runyam, ditambah dengan keinginan Megawati untuk memperoleh yang terbaik menurut seleranya. Syaratnya bukan sekadar yang lancar bicara, berpenampilan menarik, dan gayanya representatif, tapi yang matang dan bisa menimbulkan kepercayaan pada yang dihadapinya. Di lain pihak, juru bicara itu haruslah yang bisa dipercayai Presiden secara penuh juga.

Sukar menemukan semua kualifikasi itu secara komplet dalam diri seseorang. Tapi itu bisa diatasi dengan memberi beberapa staf pendamping, walaupun juru bicara tetap hanya satu. Kalau memang punya niat, Megawati bisa mendapatkan juru bicaranya segera. Mungkin tidak dalam satu hari, tapi pasti tidak lebih lama dari dua minggu.