Pantaskah Hamzah Haz ramai-ramai menunaikan ibadah haji di tengah krisis ekonomi yang masih membelit negeri ini? (07 - 14 Februari 2003)
Ya
	17.2%	1.179
Tidak
	60.0%	4.109
Tidak tahu
	22.8%	1.558
Total	100%	6.846

ROMBONGAN besar kafilah haji Wakil Presiden Hamzah Haz akhirnya bertolak ke Tanah Suci. Mereka ternyata tak hanya meninggalkan berbagai kerepotan di Tanah Air, tapi juga di Arab Saudi. Gara-gara rombongan 107 orang ini, rombongan anggota DPR seperti A.M. Fatwa, Soetardjo Soerjogoeritno, dan Karimun Usman gagal mampir di Jeddah dan telantar di Mekah. Biro perjalanan yang mereka pakai—yang sama dengan kafilah Hamzah—rupanya mendahulukan meladeni rombongan Hamzah. ”Saya sih tidak masalah dengan Wapres, tapi rombongannya (yang besar) itu, lo!” ujar Usman mangkel kepada Tempo News Room pekan lalu.

Suara sumbang tentang besarnya rombongan Hamzah tak menjadi monopoli Usman. Sebelumnya, di Tanah Air, sekeranjang kritik dan penyesalan juga terlontar. Mashadi, anggota Komisi Luar Negeri DPR, menilai Hamzah tak sensitif terhadap krisis ekonomi yang masih membelit negeri ini. Hal senada diungkap Ketua Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki. Bahkan ia juga menyoroti penggunaan paspor dinas bagi anggota rombongan Hamzah. Teten menilai penggunaan paspor nonfiskal tersebut ada unsur korupsinya. ”Berapa juta yang seharusnya didapat negara dari fiskal keberangkatan haji itu?” ujarnya.

Besarnya rombongan Hamzah—yang dinilai Teten mengesankan adanya pamer kekayaan—juga dipandang miring oleh sebagian besar responden jajak pendapat www.tempointeraktif.com. Mayoritas dari mereka, yakni 60 persen dari total 6.846 orang, menilai tidak pantas Hamzah Haz ramai-ramai menunaikan ibadah haji di tengah krisis ekonomi yang masih membelit negeri ini. Sedangkan 17,2 persen responden menilai sebaliknya. Sisanya, yakni 22,8 persen, menyatakan tidak tahu.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Jangan beli kucing dalam karung. Masyarakat harus tahu dan dapat menilai calon presiden yang mereka pilih. Petuah itu diucapkan cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menanggapi berkembangnya wacana tentang perlunya debat terbuka bagi calon presiden dalam Pemilu 2004. Debat seperti itu merupakan pendidikan yang baik bagi calon presiden. Ia mengusulkan agar sistem debat mendatang dibuat ala Amerika Serikat: masing-masing calon presiden mendapat pertanyaan yang sama dari para wartawan senior sehingga timbul dialog dua arah. Ketua DPR Akbar Tandjung juga setuju diadakannya debat seperti ini karena lewat debat itulah calon presiden dapat menyampaikan visi dan misinya jika ia terpilih. Jika debat jadi terlaksana, tak hanya para calon yang unjuk suara. Masyarakat luas juga mesti bisa ikut nimbrung. ”Masyarakat membutuhkan itu,” katanya. Dari kubu PDI Perjuangan, keluar suara serupa. Cuma, mereka mengusulkan agar debat seperti itu dilakukan pada putaran final saja, yakni pada saat calon presidennya tinggal dua kandidat. Syarat itu diajukan, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Mangara Siahaan, ”Agar nanti tidak terjadi pokrol bambu, enggak keru-keruan. Jangan bikin murah kursi presiden!” Pertanyaannya, ”Percayakah Anda bahwa kepiawaian calon presiden dalam berdebat bisa menjadi jaminan dalam kepemimpinannya mendatang?” Apa pun jawaban Anda, suarakan lewat www.tempointeraktif.com.