SUDAH beberapa pekan tumpukan kertas itu tergeletak di meja Sekretariat Presiden. Menurut seorang pejabat Istana, Presiden Megawati sampai membolak-baliknya berkali-kali sebelum mengambil keputusan. Itu memang bukan sembarang berkas. Isinya adalah segepok riwayat hidup para tokoh keuangan ternama yang mesti segera dipilih sang RI-1 untuk diajukan ke parlemen sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Dari situ, Presiden mesti memilih sedikitnya tiga nama, dari paling banyak lima, yang dibolehkan ketentuan.

Pada 17 Mei mendatang, masa jabatan Syahril Sabirin sebagai gubernur bank sentral memang akan berakhir. Dus, kursi nomor satu di Kebon Sirih, markas badan otoritas moneter itu, akan segera kosong. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, tiga bulan sebelum masa jabatan seorang gubernur usai, Presiden harus mengajukan nama-nama kandidat untuk dipilih para wakil rakyat. Itu berarti paling telat daftar calon harus sudah masuk ke Senayan Senin ini. "Bila terlambat diajukan, Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang," kata bekas Deputi Gubernur BI Bidang Hukum, Achjar Iljas.

Lantas, kepada siapa Presiden menjatuhkan pilihannya? Untuk menyaring nama, Mega punya persyaratan "sederhana". Ketua Fraksi PDIP Roy Janis menuturkan, bosnya telah menggariskan siapa pun calonnya haruslah mereka yang tak pernah terlibat masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Syarat lainnya, dia harus mengerti seluk-beluk bank sentral secara profesional dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Yang juga penting, tak boleh calon yang punya latar belakang partai politik tertentu. "Supaya independensi BI bisa terjaga," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie, yang namanya juga sempat dijagokan sementara kalangan.

Kwik hakul yakin syarat terakhir itu sudah menjadi harga mati buat Mega. Ia menuturkan pengalamannya. Dulu, sewaktu Mega baru terpilih menjadi presiden, dia didaulat sejumlah karyawan BI untuk mengambil langkah. Ketika itu wajah bank sentral lagi coreng-moreng setelah Syahril Sabirin, sang gubernur, dijadikan terdakwa kasus korupsi Bank Bali, dan para deputinya serentak mengundurkan diri.

Atas persetujuan Mega, Kwik lantas membentuk Kaukus Penyelamat BI, yang terdiri dari wakil lima partai besar. Hasilnya, pada akhir 2001 mereka pun mengajukan nama Bambang Sudibyo dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Burhanudin Abdullah, yang dijagokan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai calon Gubernur dan Deputi Senior Gubernur BI. Tapi Mega sontak menolaknya. "Gubernur BI jangan dari partai," kata Kwik menirukan Mega. Karena itulah Kwik yakin sebagian nama yang kini santer disebut-sebut, seperti dia sendiri, Laksamana Sukardi dari PDIP, atau Bambang Sudibyo dari PAN, tak bakal laku.

Jadi, siapa yang disorongkan Mega ke parlemen? Menurut seorang pejabat Istana, ada dua nama yang sejak awal serius ditimang Presiden. Keduanya berlatar belakang profesional dan "orang dalam" BI. Mereka adalah Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom dan Cyrillus Harinowo, salah satu Direktur BI yang sudah setahun ini menyepi ke Washington, Amerika.

Tapi, dalam perkembangan terakhir, masuklah nama satu kandidat lain. Dialah Burhanudin Abdullah, mantan Deputi Gubernur BI dan bekas Menteri Perekonomian di era Presiden Wahid, yang dikenal dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Masuknya nama Burhanudin mendampingi Miranda dan Harinowo dikonfirmasi oleh Endin Soefihara, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi PPP. "Ketiganya tercantum dalam surat yang dikirim Presiden ke DPR sejak Jumat malam kemarin," ia memastikan.

Di luar itu sempat beredar sejumlah nama lain. Syahril Sabirin sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk dipilih kembali jika sekiranya dicalonkan Presiden. Sambil mengutip Pasal 41 Undang-Undang No. 23/1999, Syahril dengan mantap menyatakan dirinya masih boleh dipilih untuk satu masa jabatan lagi. Beberapa kalangan juga menyebut-nyebut nama Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, juga Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe. Tapi Neloe sejak pagi-pagi telah menampik. "Kalau memimpin bank komersial, saya sanggup. Tapi bank sentral saya tidak tahu banyak," ujarnya berterus terang.

Sebelum hilang dari bursa, Aulia pernah keras berupaya. Figur yang dikenal punya hubungan intim dengan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung ini disebut-sebut telah gencar bergerilya di Senayan. Ditanya ihwal pencalonannya, ia tak menyembunyikan minatnya. "Semua itu rezeki Allah, kunfayakun (kalau Tuhan menghendaki terjadi, maka terjadilah—Red.)," katanya.

Aulia benar. Untuk sementara ini, ia memang tak dikehendaki naik ke puncak Kebon Sirih. Menurut sumber TEMPO di Istana, dengan mempertimbangkan riwayat para bakal calon, nama Aulia dan Syahril telah lebih dulu dicoret dari daftar.

Penyebabnya, integritas Aulia diragukan. Ia, misalnya, pernah disangkut-pautkan dengan skandal tender pengadaan kertas uang senilai US$ 7 juta yang kemudian dimenangi PT Pura Barutama dan berbuntut sengketa panjang. Syahril lebih lagi. Meski telah dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, ia sempat divonis bersalah dalam kasus korupsi Bank Bali, dan perkaranya masih menunggu vonis majelis kasasi.

Meski telah dicantumkan dalam daftar, Miranda dan Burhanudin pun sejatinya tak pas benar dengan selera Mega. Miranda pernah punya cacat. Dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, bersama Aulia, namanya tercantum dalam daftar 80 orang pejabat dan mantan pejabat BI yang diduga terlibat penyelewengan pencairan dana BLBI.

Adapun ihwal Burhanudin, menurut sumber itu Mega memasukkan namanya semata untuk mengakomodasi permintaan Wakil Presiden Hamzah Haz yang sedari awal telah kuat menjagokannya. Kompromi ini diambil Mega karena, meski dikenal dekat dengan Partai Ka'bah, Burhanudin yang lama meniti karier di bank sentral itu masih masuk kategori kalangan profesional.

Alhasil, pilihan Presiden Megawati sebenarnya lebih condong ke Harinowo. Sumber TEMPO menjagokannya sebagai kandidat yang paling memenuhi persyaratan sang RI-1. Dia orang dalam yang tahu seluk-beluk BI, tak tersangkut BLBI, serta punya hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Yang juga penting, ia ternyata punya pertalian batin khusus dengan Partai Banteng Bulat. Tak lain, Harinowo adalah menantu seorang anggota Fraksi PDIP di DPR.

Toh, Mega boleh berkehendak tapi parlemenlah yang akan menentukan. Dan di Senayan, satu tambah satu tak selalu sama dengan dua. Semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Di atas kertas, meski telah dicalonkan Istana, semua calon masih bisa terpental. Undang-undang telah menetapkan, bila merasa tak sreg dengan usulan Presiden, para wakil rakyat berhak menolak dan mengembalikan daftar calon ke Istana. "Akan kami tolak bila tak pas dengan kriteria," ujar Paskah Suzetta, Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR.

Bila itu yang terjadi, Presiden kembali harus menyerahkan nama calon baru ke gedung wakil rakyat. Dan jika "singa Senayan" kembali menggeleng, menurut undang-undang, gubernur sekaranglah—Syahril Sabirin—yang harus diangkat kembali.

Jadi, jalan bagi para calon masihlah sangat panjang. Tapi, yang pasti, kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Rizal Djalil, suka tidak suka dalam proses pemilihan nanti akan berlaku sebuah "hukum": lebih dari soal kualitas, yang bakal menang adalah mereka yang sanggup mendulang dukungan paling banyak. "Calon yang baik kerap gagal tampil karena tak punya dukungan," kata Rizal. Dan telah menjadi rahasia umum, suara di Senayan tidaklah gratis. Artinya, kandidat yang berkantong teballah yang akan punya kans lebih besar.

Masih di seputar urusan fulus, kompetisi memperebutkan kursi strategis ini juga akan dibumbui kepentingan lain yang tak kalah dahsyatnya. Di mata pengamat hukum perbankan Pradjoto, salah satunya adalah nafsu menggalang dana politik sebesar-besarnya untuk menang dalam Pemilu 2004 yang sudah di depan mata. Semua orang tahu, kata Pradjoto, Gubernur BI punya akses yang nyaris tak terbatas ke seluruh perbankan di Indonesia. Karena itulah, katanya lagi, "Setiap partai politik jadi amat berkepentingan dengan BI."

Dan karena itu juga, Menteri Kwik lalu menyimpulkan dengan sinisnya: "Jangan kaget, biasanya kandidat yang gemar korupsilah yang malah jadi."

Nugroho Dewanto, Febrina Siahaan, Iwan Setiawan, E. Karel Dewanto