Terlalu Banyak Lubang Korupsi Biarpun masih percaya, mayoritas responden meminta agar pemerintah serius mengelola keberangkatan haji. |
NIATNYA ingin khusyuk beribadah, tapi apa daya nasib berkata lain. Sekitar 200 anggota jemaah haji yang semestinya sudah tiba di Tanah Suci, Mekah, tiga pekan silam harus terlunta-lunta. Pesawat Indonesian Airlines tidak bisa segera berangkat. Bukan karena cuaca buruk, melainkan karena Kerajaan Arab Saudi tidak memberikan izin mendarat kepada maskapai penerbangan swasta yang masih bau kencur itu.
Setelah terkatung-katung selama lima hari di Jakarta, akhirnya mereka bisa berangkat pada Senin malam dua pekan silam. Toh, peristiwa ini telah mencoreng wajah pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. Aneh betul, memang. Kesalahan seperti itu masih saja terjadi. Padahal pemerintah bukan sekali ini saja mengelola ibadah yang melibatkan ratusan ribu orang itu.
Apa yang sebenarnya terjadi? Rekomendasi pemerintah, khususnya Departemen Agama, yang paling berkompeten, ternyata jatuh pada maskapai yang tak bonafide. Akibat urusan fee pendaratan yang tak tuntas diselesaikan, mereka terhambat masuk Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Indonesian Airlines merupakan pendatang baru di antara dominasi maskapai haji (biasa), yang selama ini dipegang duopoli Garuda dan Saudia Airlines.
Manajemen pesawat haji yang amburadul ini akhirnya menjadi setitik nila bagi pemerintah. Rekomendasi yang begitu gampang diberikan untuk maskapai anyar itu menyisakan bau amis kolusi, bahkan korupsi. Uniknya, mayoritas responden ternyata masih menaruh kepercayaan pada pemerintah dalam mengurus ibadah haji. Alasan mereka, urusan haji ini menyangkut dua negara. Sehingga, kalau terjadi apa-apa, pemerintah sebagai penyelenggara bisa langsung dimintai tanggung jawabnya.
Banyak lagi alasan pemaaf lain yang dikemukakan responden sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini. Kepercayaan publik itu harus tetap dijaga—bukan malah diselewengkan berkali-kali. Jika pemerintah tidak segera memperbaiki pelbagai kesalahan yang pernah terjadi, kepercayaan mereka bisa saja luntur. Jadi? Siapa pun yang kebagian tugas mengurus haji, uruslah soal haji ini sebaik mungkin. Sudah monopoli, bayarnya mahal lagi.
| Apakah Anda masih percaya pada pengelolaan haji yang dilakukan pemerintah? | | Ya | 58% | | Tidak | 42% | | | | Jika ya, apa alasan Anda? | | Ibadah haji menyangkut hubungan dua belah negara, sehingga kehadiran pemerintah tetap dianggap perlu | 60% | | Pemerintah telah bertahun-tahun mengelola pemberangkatan haji | 52% | | Beberapa keteledoran itu cuma kesalahan kecil | 45% | | Hanya pemerintah yang bisa mengelola masalah ini | 27% | | | | Jika tidak, apa alasan Anda? | | Pengelolaan yang dilakukan pemerintah tidak profesional | 57% | | Terlalu banyak oknum yang hanya ingin mengeruk keuntungan | 50% | | Setiap tahun selalu saja muncul berbagai masalah | 40% | | Masalah ini muncul karena monopoli yang dilakukan oleh pemerintah | 38% | | | | Menurut Anda, apa kelemahan pelaksanaan haji yang dilakukan pemerintah? | | Birokrasinya berbelit-belit | 54% | | Terlalu banyak lubang korupsi | 53% | | Biaya ibadah haji menjadi sangat mahal | 38% | | Banyak hal yang tidak perlu justru menjadi bagian pelaksanaan ibadah haji | 31% | | Kurangnya koordinasi dengan para agen perjalanan | 4% | | Pemerintah tidak serius dalam menangani masalah yang sering muncul | 5% | | Kurangnya pengawasan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan | 1% | | | | Melihat kekacauan terjadi, bagaimana seharusnya pelaksanaan ibadah haji di waktu mendatang? | | Pengelolaannya harus terus diperbaiki | 48% | | Pihak swasta diikutkan dalam pengelolaan ibadah haji | 35% | | Pemerintah melepaskan sepenuhnya kepada biro pelaksana perjalanan ibadah haji | 11% | | Orang bebas berangkat haji sendiri | 5% | | Belajar dari negara lain yang sukses dalam hal ini | 1% | | |
Metodologi jajak pendapat :
Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama de-ngan Insight. Data diambil dari 516 responden di lima wilayah DKI pada 31 Desember 2002 hingga 2 Januari 2003. Taksiran parameter dari kesalahan sampel (margin of error) diperkirakan 5 persen. Penarikan sampel dikerjakan melalui metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan unit kelurahan, RT, dan ke-pala keluarga. Pengumpulan data dilakukan lewat kombinasi antara wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon.
Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974
|