Ini barangkali contoh nyata dari ungkapan ketiban pulung. Hingga lima tahun lalu, tak sekali pun Abdul Salam Syafaruddin pernah bermimpi jadi haji di usia muda. Maklumlah, pegawai negeri sipil di instansi TNI itu, waktu itu, hanya bergaji sekitar Rp 500 ribu sebulan. "Boro-boro buat mikirin naik haji," katanya.

Tapi namanya juga nasib baik. Tak dinyana, komandan satuan tempat dia bertugas mengusulkannya menjadi salah satu warga Kodam Siliwangi untuk berhaji. Gratis, seluruh biaya ditanggung TNI Angkatan Darat. Itulah berkah dari sebuah pengabdian.

Lain Salam, berbeda pula pengalaman Totok Soekarno. Tiga tahun sebelumnya, aktivis yang layak disebut marbot atawa penjaga masjid Universitas Padjadjaran ini pun diberangkatkan Pemda Jawa Barat untuk berhaji. Tak seperti Salam, yang cukup berbekal kekhusyukan, Totok memiliki tugas tambahan. Ia berangkat sebagai anggota tim pembimbing haji daerah Jawa Barat. Tugasnya membantu kelancaran ibadah para jemaah haji yang berasal dari pelosok Jawa Barat itu. Tugasnya berat, sampai-sampai usai ziarah berat badan Totok luruh lima kilogram. Tapi yang penting dia kini haji.

Salam dan Totok hanyalah dua dari sekian banyak orang yang beruntung dapat berangkat haji cuma-cuma. Tak hanya anggota TNI, pegawai negeri, anggota DPR, atau mereka yang dekat dengan birokrat yang bisa meraih kesempatan tersebut. Ada pula jatah khusus untuk dokter, ulama, bahkan wartawan. Praktek tersebut hingga kini masih berlangsung, meskipun tidak sebanyak saat Orde Baru. "Dulu pejabat yang pergi itu bisa puluhan orang, kini paling lima orang," kata Muchtar Adam, anggota Komisi Agama DPR.

Menurut Muchtar, praktek inilah yang membuat biaya perjalanan haji di Indonesia tergolong mahal. Meski disebutkan gratis karena tergolong haji "abidin" alias "atas biaya dinas", toh pihak penerbangan, hotel, dan segala macam akomodasi di Arab Saudi tetap saja harus dibayar. Anggaran negara hanya menyumbang sedikit untuk perjalanan cuma-cuma ini. Pada akhirnya, para jemaah hajilah yang dibebani ongkos ekstra tersebut, melalui ongkos naik haji yang tergolong tinggi itu. Tahun ini ongkos naik haji US$ 2.600 hingga 2.800 atau Rp 27 hingga 30 juta.

Kini pemberlakuan otonomi daerah justru berdampak negatif pada beberapa sisi pelaksanaan haji. Misalnya, kebijakan tentang "haji abidin" yang tadinya berada di pusat, turun ke daerah, hingga tingkat kabupaten. Pada saat pusat mengempiskan, daerah malah menggembungkannya. Untuk musim haji tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bandung malah memberangkatkan 34 jemaah haji dalam tim haji daerah.

Selain menjadi pembimbing, masih ada cara lain untuk berhaji gratis. Seperti yang dialami anggota DPR Ali Masykur Musa, yang tergabung dalam rombongan yang diketuai A.M. Fatwa, tahun lalu.

Usai melakukan perjalanan dinas ke Havana, Kuba, rombongan anggota DPR ini singgah dulu ke Mekah. Seperti memang telah direncanakan, sisa waktu kunjungan yang masih seminggu itu mereka habiskan di Tanah Suci. Ketujuh anggota DPR ini tentu saja menggunakan paspor biru dengan biaya dari anggaran kunjungan ke Kuba. Apakah Ali Masykur ketagihan untuk berbuat serupa nanti? "Nggak, agak kapok," katanya. Menurut Ali Masykur, visa dari Saudi bahkan baru mereka dapatkan sehari sebelum jadwal perjalanan ke Kuba itu. "Itu pun setelah keluar surat sakti dari seseorang," kata Ali Masykur. Ia menolak memberitahukan siapa orang yang sangat berkuasa tersebut.

Cara gratis lainnya, mungkin seperti para "penumpang liar" dalam keberangkatan rombongan Wakil Presiden Hamzah Haz. Lebih dari setengah kompi rombongan ini menggunakan paspor biru alias dianggap sebagai perjalanan dinas. Padahal, sejatinya hanya 23 orang anggota rombongan itu yang benar-benar fungsional, baik sebagai dokter pribadi, ajudan, maupun pengawal resmi Wakil Presiden. Meskipun Sekretaris Wakil Presiden, Prijono Tjiptoherijanto, menyatakan hanya ke-23 orang tersebut yang dibiayai negara, paling tidak dengan berpaspor biru anggota rombongan lainnya pun bebas dari kewajiban membayar fiskal. Sedaaap?.

Darmawan Sepriyossa, Upiek Supriyatun, Kukuh Setyo Wibowo