Lonceng dari puluhan gereja berdentang-dentang. Hari menjelang siang di Sirait Uruk, Porsea. Dalam hitungan menit, jalan masuk menuju Desa Sosor Ladang tertutup oleh ratusan warga. Di ujung jalan, pabrik bubur kertas Toba Pulp Lestari (dulu Inti Indorayon Utama) seperti sedang menunggu vonis.

Lonceng berantai siang itu tak mengundang warga Porsea untuk beribadah. Itu tanda berkumpul. Warga sepakat untuk menentang beroperasinya kembali pabrik pulp yang pekat dengan limbah berbahaya itu.

Penolakan warga dari enam kecamatan di Porsea itu tak main-main. Menurut Ketua Umum Forum Bonapasogit, Martin Sirait, masyarakat akan terus menentang sampai pabrik yang sedang melakukan uji coba produksi itu ditutup lagi. Janji direksi bahwa Toba Pulp akan ramah lingkungan dan meneteskan sebagian dari pendapatannya ke masyarakat tak digubris. "Sudah tak ada kompromi," kata Martin.

Bagi sebagian besar warga Porsea, kisah tentang pabrik pulp seperti buku yang harus ditutup. Perusahaan ini identik dengan kesengsaraan—dan itu tak perlu diperpanjang (lihat Dari Indorayon ke Toba Pulp). Selama sembilan tahun, mulai ketika Indorayon dibuka pada 1989 dan ditutup pada 1998, masyarakat terus tertekan: manajemen dinilai arogan, lingkungan bau telur busuk, hutan berangsur gundul, dan air Danau Toba susut perlahan-lahan.

Pemerintah boleh punya hitungan lain. Industri bubur kertas termasuk sepuluh komoditi ekspor andalan. Memutar Indorayon berarti memasukkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Direktur Utama Toba Pulp, Wagimin Wongso, pabrik itu akan menyerap 5.000 tenaga kerja.

Selain itu, ada pula soal dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar pabrik. Wagimin berjanji akan menyerahkan semua pekerjaan non-inti (bukan pengolahan kayu menjadi pulp) kepada masyarakat. Diperkirakan akan ada bisnis komunitas senilai Rp 100 miliar per tahun yang berputar di Porsea. Ini jumlah yang sangat lumayan untuk sebuah kawasan yang selama ini bergantung pada sumber alam.

Bukan itu saja. Masih ada janji yang lain: satu persen dari penjualan bersih Toba Pulp (yang tahun ini akan membuat 150 ribu ton pulp) akan disisihkan untuk pemberdayaan warga. Ini di luar Rp 5 miliar yang sudah dikucurkan sebagai dana awal yayasan yang akan dibentuk pemda dan masyarakat.

Sayangnya, janji-janji itu tampaknya sudah tak punya daya pikat lagi. Setidaknya bagi warga Porsea yang telanjur patah arang. Martin mengatakan, mereka sudah pernah memberi kesempatan agar Indorayon tidak arogan dan ramah lingkungan. Sepuluh tahun lalu, ketika tabung klorin bocor, manajemen pabrik berjanji melakukan perbaikan total. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Sejumlah persoalan limbah secara beruntun masih saja menghantam warga.

Menurut Martin, sebagian besar warga juga tak merasakan hidupnya lebih baik dengan pabrik ini. Dana Rp 5 miliar tak punya arti. Kalau dibagi rata ke seluruh penduduk se-Porsea, katanya, paling banter tiap orang hanya mendapat Rp 10.000. "Kami ingin udara bersih, bukan duit," katanya.

Konsultan Pembangunan Berkelanjutan, Peter Gerhard, pernah mendata kerugian ekonomi yang dialami masyarakat karena pabrik ini. Pendapatan masyarakat merosot karena hutan rusak, tangkapan ikan air tawar menurun, dan pasokan air minum menipis. Sementara itu, biaya kesehatan dan transportasi meningkat karena udara tercemar dan jalan rusak. Padi puso tak bisa dipanen. Penurunan tingkat produksi padi mencapai 60-100 persen, tergantung jarak dan kualitas cemaran udara.

Memang betul, ada yang menikmati kehadiran Indorayon. Tapi, kata Gerhard, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Tenaga kerja lokal yang dipekerjakan hanya 4.000, sekitar satu persen jumlah penduduk. Pendapatan masyarakat sekitar pabrik memang naik. Namun banyak petani, terlebih yang bukan karyawan, justru tertekan karena harga kebutuhan pokok di lokasi pabrik meningkat.

Dari total kapasitas produksi pulp nasional tahun 1997 yang besarnya 4,4 juta ton, Indorayon menyumbang 5 persen atau 221 ribu ton pulp. Tapi total setoran pajak, fiskal, iuran, dan retribusi selama tiga tahun (1994-1997) tercatat hanya Rp 165,5 miliar. Ini tak sebanding dengan kerugian dan penderitaan masyarakat karena rusaknya ekosistem.

Selain itu, ada juga kerusakan jalan dan jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana perbaikan Rp 2,5 miliar tiap tahunnya. Padahal, retribusi jalan yang dibayar pabrik ini ke pemerintah daerah hanya Rp 700 juta tiap tahunnya.

Fakta lingkungan dan ekonomi yang menyeramkan itu seperti payung hitam yang terus membuntuti Indorayon. Perusahaan memang sudah meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Dengan dukungan kuat pemerintah, mereka berjanji akan bekerja dengan paradigma baru: ramah lingkungan dan tak arogan.

Sayangnya, bagi masyarakat yang menentang, Indorayon seperti kartu mati yang tak bisa lagi dimainkan. Genderang perang rupanya telah ditabuh: pabrik itu harus lenyap dari bumi Toba dan Samosir.

Atau lonceng gereja akan kembali berdentang-dentang.

Leanika Tanjung, Bambang Soedjiartono (Porsea)

Dari Indorayon ke Toba Pulp
Setelah empat tahun mati suri, Januari lalu Indorayon lahir kembali dengan nama baru: Toba Pulp Lestari. Sejumlah janji memikat ditebar ke masyarakat. Inilah perjalanan panjang perusahaan pulp milik pengusaha Sukanto Tanoto yang kontroversial ini.

1989
Indorayon berdiri. Meskipun dinilai salah lokasi (pabriknya dekat permukiman), pabrik pulp raksasa ini terus beroperasi. Untuk membuat 240 ribu ton bubur kertas dan 60 ribu ton rayon setahun, pabrik ini menebang hutan alam, merusak jalan, dan menyusutkan permukaan air Danau Toba. Ketika ditutup sembilan tahun kemudian, 1998, Indorayon sudah memproduksi 1,6 juta ton pulp dan 229 ton rayon.

1989
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggugat pemerintah yang memberi izin operasi Indorayon karena mencemari lingkungan. Gugatan ini gagal di pengadilan.

1990
Konflik dengan masyarakat mulai meletup. Pemicunya adalah pencemaran air, bau, jalan rusak, dan hujan asam yang mengakibatkan kerusakan atap rumah. Pemda Kabupaten Tapanuli Utara menghitung kerugian rusaknya jalan akibat lalu lintas truk pengangkut kayu mencapai Rp 30 miliar tiap tahun.

November 1993
Tabung penampung klorin meledak. Ribuan warga mengungsi meski Indorayon mengatakan kecelakaan itu tak berbahaya. Sehari setelah ledakan, pecah kerusuhan. Ratusan rumah karyawan Indorayon yang berada di dekat pabrik ludes dibakar warga.

1994
Kolam penampungan limbah jebol, satu jembatan tak berfungsi, Sungai Asahan tercemar. Publik menuntut Indorayon ditutup. Pemerintah tutup kuping dan menunjuk auditor lingkungan Amerika Serikat, Labat Anderson, melakukan kajian total dampak lingkungan.

Desember 1995
Meskipun masyarakat menjerit, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) memberi predikat Biru (artinya: perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah cukup baik) kepada Indorayon. Perusahaan ini menggaet lagi predikat Biru pada 1997.

Juni 1998
Indorayon ditutup sementara. Presiden Habibie menunjuk Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba melakukan audit total. Hasilnya, Indorayon dinyatakan membawa kerugian ekonomis dan dampak negatif ganda, seperti pergeseran tata ruang, kehilangan mata pencaharian, rusaknya prasarana umum, tumbuhnya konflik sosial, dan merebaknya sikap antimiliter.

Maret 2001
Sony Keraf memberi kesempatan Indorayon beroperasi lagi, asal ada perbaikan sikap manajemen. Seperti membangunkan macan tidur, pernyataan ini mengundang reaksi keras masyarakat. Aksi penolakan kembali digelar besar-besaran.

November 2002
Kerusuhan pecah di Porsea. Puluhan warga ditangkap, termasuk pemimpin Serikat Rakyat Bersatu (SRB), Musa Gurning, yang gencar menentang. Pemerintah membentuk Tim Sosialisasi dan Reoperasionalisasi Indorayon, yang dipimpin Menteri Jacob Nuwa Wea. Tim ini bertugas menjembatani pertentangan warga dengan Indorayon.

22 Januari 2003
Pemerintah mengizinkan Indorayon beroperasi dengan nama baru: Toba Pulp Lestari. Manajemen yang mengaku sudah minta maaf pada alam, Tuhan, dan masyarakat, berjanji akan bekerja dengan paradigma baru.

LT, TNR