Dahi Direktur Utama PLN, Eddie Widiono Suwondo, berkerut. Ia menatap laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia Maintaining Stability Deepening Reforms. Matanya menyusuri angka-angka yang dimuat dalam tabel harga listrik di negara-negara ASEAN.

Dalam laporan tersebut harga jual listrik di Indonesia ternyata lebih mahal dibanding tarif listrik di beberapa negara seperti Laos, Vietnam, dan Thailand. Untuk tarif pelanggan rumah tangga, harga yang harus dibayar oleh pelanggan PLN adalah sekitar 3,72 hingga 9,97 sen dolar atau setara dengan Rp 330 sampai Rp 900 per kilowatt jamnya. Sedangkan di Vietnam, harga bervariasi mulai 1,62 hingga 5,48 sen dolar. Di Thailand, harga 1,62 hingga 5,48 sen dolar. Yang paling murah adalah Laos, dengan harga 0,13 sampai 1,29 sen dolar.

Kesenjangan harga listrik ini layak diklarifikasi, paling tidak sebelum PLN menaikkan tarif lagi tahun depan. Juga perlu dikaji mengapa PLN tidak bisa menjual listrik lebih murah, padahal pelanggannya jauh lebih banyak. Lagi pula PLN dan perusahaan listrik di ketiga negara tersebut menggunakan pembangkit yang mengandalkan pinjaman luar negeri yang sama-sama dipatok dalam dolar. Lalu, apa pasal tarif PLN mahal?

Kurtubi, pengamat energi dan kelistrikan, mengatakan ada dua sebab utama. Pertama, PLN harus merogoh biaya yang tidak sedikit untuk membeli bahan bakar minyak bagi pembangkit listrik. "Padahal harga BBM dalam negeri terus naik mengikuti harga jual internasional. Akibatnya, ongkos produksi PLN juga ikut naik," tuturnya. Untuk menghemat biaya, Kurtubi menyarankan agar PLN mengganti bahan bakar dengan gas yang lebih murah.

Usul Kurtubi itu tentu layak dipertimbangkan. Soalnya, untuk membeli BBM, pada tahun ini PLN mesti menganggarkan Rp 13 triliun. Sedangkan kalau belanja gas dan batu bara, hanya sepertiganya.

Kedua, struktur keuangan PLN amat terbebani oleh kolusi tender listrik swasta. Harga proyek yang merupakan warisan Orde Baru digelembungkan berkali lipat. Untuk pembangkit listrik swasta Paiton I, misalnya, PLN menurut Kurtubi harus membayar dua kali lipat lebih besar dibanding yang seharusnya.

Walhasil, selama enam tahun terakhir, pengeluaran PLN untuk membayar listrik swasta meningkat sangat tajam. Menurut sumber di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, biaya pembelian listrik swasta pada tahun-tahun terakhir mencapai sekitar 30 persen dari seluruh biaya yang dikeluarkan PLN. "Listrik swasta jelas sangat memberatkan keuangan PLN," tuturnya mengakui.

Komisaris independen PLN, M. Ikhsan, juga mengemukakan pendapat serupa. Tarif listrik dinaikkan, katanya, antara lain karena proyek untuk membangun pembangkit sering kali menelan ongkos lebih mahal dibanding angka yang dianggarkan dalam APBN. Soalnya, proyek tersebut dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang terbebani bunga. Dan pemerintah baru membayarnya kelak kemudian hari, setelah proyek selesai. "Bisa Anda bayangkan, pinjaman ini tidak selesai satu atau dua tahun," kata Ikhsan, sedikit merinci.

Tapi Eddie Widiono punya jawaban lain. Menurut lelaki yang memulai kariernya di PLN sejak tahun 1977 itu, listrik swasta memang membebani anggaran perusahaan. Namun, langkah ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang bertekad menghilangkan proteksi di sektor kelistrikan untuk bersiap-siap masuk ke pasar internasional. Harga listrik pun terpaksa disesuaikan berdasarkan hitungan yang ekonomis untuk berinvestasi. Selain itu, subsidi bagi PLN juga dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah langsung menalangi selisih antara harga jual dan harga produksi kepada konsumen.

Lain halnya di Thailand, tempat wewenang untuk menentukan harga jual listrik ada di tangan pemerintah, bukan pada Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)?perusahaan listrik milik pemerintah. Selain menyubsidi tarif listrik, pemerintah juga ikut menanggung pajak yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan. "Di Indonesia, pajak kepada pelanggan dibebankan kepada PLN," ucap Eddie.

Keterbatasan dana juga berdampak pada PLN, yang sampai tak mampu memperbaiki instalasinya. Satu kawat penghantar, misalnya, harus menanggung beban jauh di atas kapasitasnya sehingga arus listrik yang hilang karena sebab teknis (technical losses) juga makin besar. Otomatis inefisiensi di tubuh PLN kian menggelembung saja.

Apa pun alasannya, karena tarif PLN naik, harga-harga kebutuhan juga meningkat. Kalau begini terus-menerus, mungkin kita terpaksa menggunakan sumber penerangan alternatif?bisa lampu teplok, bisa juga petromaks.

Dewi Rina Cahyani, Tempo News Room