KEPUTUSAN pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan tarif telepon secara serentak, yang disetujui parlemen,mendorong aksi penolakan dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, pengusaha, dan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi korban. Ironisnya,dengan alasan kepentingan ekonomi bangsa jangka panjang, pemerintah malah tetap mengeluarkan Inpres Release & Discharge untuk mengampuni para konglomerat pengemplang utang yang merusak perekonomian bangsa.

Ini tidak adil karena kerugian negara ratusan triliun rupiah yang merupakan tanggung jawab konglomerat tersebut memaksa penjualan aset strategis negara ke pihak asing dan memaksa rakyat menanggung beban berupa kenaikan harga-harga.

Dalam merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo B. Yudhoyono justru menyatakan adanya upaya penunggangan oleh pihak-pihak tertentu.

Menyikapi seluruh situasi nasional di atas, kami para alumni UI yang tergabung dalam Iluni UI Jakarta menyatakan:

1. Menyesalkan pernyataan Menko Polkam tersebut yang merupakan cara represif secara psikologis terhadap mahasiswa dan masyarakat pengunjuk rasa lainnya. Hal ini mengandung ancaman dari pihak pemerintah dan merupakan upaya rezim penguasa untuk memecah-belah aksi mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan Amanat Penderitaan Rakyat.
   

   
   

2. Mendukung penuh seluruh aksi menolak kenaikan harga tersebut sebagai tuntutan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
   

   
   

3. Menuntut penghematan biaya-biaya pemerintah serta pemberantasan KKN yang biayanya harus ditanggung masyarakat.
   

   
   

4. Menuntut pembatalan Inpres Release & Discharge untuk mengampuni konglomerat pengemplang utang karena jenis pengampunan ini tidak dikenal dalam tata hukum RI, merusak tatanan hukum perdata dan pidana, serta bertentangan dengan prinsip keadilan rakyat.
   

   
   

5. Pemerintah harus menyadari bahwa berkembangnya penolakan terhadap kenaikan harga menjadi isu yang mendelegitimasi pemerintahan Mega-Hamzah merupakan konsekuensi politis yang logis sebagai cermin akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
   

DEWAN PENGURUS HARIAN

ILUNI UI JAKARTA

Ekki Agustyoso

Ketua Umum