?Tepatkah pemerintah mengumumkan kenaikan harga sejumlah komoditas dan fasilitas publik secara berbarengan?? (3 - 10 Januari 2003)
Ya
	13,5%	122
Tidak
	85,1%	769
Tidak tahu
	1,4%	13
Total	100%	904

PROTES boleh, mogok silakan, tapi maaf saja, harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan telepon akan tetap naik. Apa mau dikata, itulah sikap resmi yang diambil pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pekan lalu. Sikap tak populer itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, usai Sidang Kabinet Paripurna Program-Program Pemerintah 2003 di Sekretariat Negara. ?Mungkin Maret atau April harga bisa turun lagi. Namanya juga dunia, ada bentuk pasar, supply dan demand,? kata Djatun enteng.

Keputusan itu bagai minyak yang disiramkan di atas bara api. Aksi-aksi demonstrasi penentangan kenaikan harga, baik dari mahasiswa, buruh, maupun pengusaha, makin meruyak di seantero kota di Tanah Air. Sikap yang mereka ambil tak kalah keras daripada sikap pemerintah. Seperti kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Sutrisno. ?Para pengusaha akan terus mendukung usaha meminta penurunan harga, terutama BBM, sampai pemerintah ngeh (tersadar),? ujarnya kepada Tempo News Room.

Sulit dimungkiri, munculnya aksi penentangan dari berbagai komponen masyarakat itu terjadi karena mereka amat keberatan dengan kenaikan harga yang dilakukan secara berbarengan, sementara sejak krisis ekonomi lima tahun lalu, hidup terasa makin menyesakkan. Inilah yang disuarakan mayoritas responden jajak pendapat yang dilakukan www.tempointeraktif.com. Sebanyak 85,1 persen dari 904 orang menyatakan langkah pemerintah mengumumkan kenaikan harga komoditas dan fasilitas publik secara berbarengan tidak tepat. Sementara itu, hanya 13,5 persen responden yang menyatakan langkah itu sudah tepat.

Jajak Pendapat Pekan Depan: ?Menggoyang pemerintahan Megawati agar tak sampai tahun 2004.? Tudingan tak main-main itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, usai sidang kabinet pekan lalu. Kali ini sasaran tembaknya adalah kelompok post-power syndrome, golongan yang tak puas, dan aliran-aliran radikal yang tak nyaman dengan kebijakan pemerintahan. Yudhoyono tak menyebut secara spesifik siapa kelompok yang dimaksud. Yang jelas, gerakan radikal ini menggunakan massa untuk mengganggu keberlangsungan pemerintahan. Sejumlah kelompok seperti Front Pembela Islam, Badan Eksekutif Mahasiswa UI, dan Partai Rakyat Demokratik, mengaku tak masalah kalau yang dituding Yudhoyono adalah mereka. Dalam urusan ini, BEM UI terus terang menyebut Mega tak memakai logika. Alasannya, ia lebih memilih memeras rakyat dengan menaikkan harga ketimbang memaksa para konglomerat melunasi utangnya. Tapi Ketua MPR, Amien Rais, mengkritik pernyataan Yudhoyono. ?Saya mengharapkan, dalam keadaan seperti ini, jangan ada yang paranoid!? katanya. Berdasar perdebatan di atas, sebuah pertanyaan layak diajukan. ?Setujukah Anda bahwa sekarang ada gerakan radikal yang menggunakan massa untuk menggoyang Megawati?? Apa pun jawaban Anda, suarakan lewat www.tempointeraktif.com.