”Apakah perjanjian damai RI-GAM di Jenewa, Swiss, bisa menciptakan kedamaian yang langgeng di Aceh?” (6 - 13 Desember 2002)
Ya
	31,8%	169
Tidak
	56,4%	300
Tidak tahu
	11,8%	63
Total	100%	532

PERDAMAIAN tak dipungut dari pucuk pohon. Setelah saat manis penekenan kesepakatan perdamaian di Jenewa, Swiss, 9 Desember berlalu, perdamaian itu harus diperjuangkan. Dan, ini tak mudah. Hanya sehari sesudahnya, klaim terjadinya pelanggaran sudah muncul. Sedikitnya enam orang dari Gerakan Aceh Merdeka diklaim telah dibunuh oleh tentara Indonesia dalam operasi di Aceh Timur dan Barat. Ini menurut juru bicara sayap militer GAM, Sofyan Daud, saat dihubungi Tempo News Room.

Beberapa hari kemudian, giliran Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu, mengklaim GAM telah melakukan 24 pelanggaran dalam waktu sepekan setelah kesepakatan damai. Kali ini, Ryamizard memang minta agar masalah itu tak dibesar-besarkan. Tujuannya, ”Agar tak mengganggu proses perdamaian.” Tapi ia gamang juga. ”Kalau begini terus, proses perdamaian tidak akan jelas,” katanya.

Kegamangan serupa ternyata dialami juga oleh responden jajak pendapat www.tempointeraktif.com. Sebagian besar dari mereka, yakni 56,4 persen dari total 532 responden, tidak percaya perjanjian damai di Jenewa bisa menciptakan kedamaian yang langgeng di Aceh. Sedangkan 31,8 persen menyatakan percaya, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Untuk memangkas kegamangan para responden dan cita-cita perdamaian bisa terwujud, dengar saja pesan Direktur Henry Dunant Centre (HDC) Sedunia, Martin Griffiths, usai bertemu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta beberapa waktu lalu: upaya membangun kepercayaan dari kedua belah pihak mutlak diperlukan. Tanpa itu, berlembar-lembar kertas perjanjian damai tak akan ada artinya.

Jajak Pendapat Pekan Depan: ”Kami akan segera menghentikan bantuan ekonomi dan program pemulihan (ekonomi) Indonesia.” Kalimat bernada ancaman itu dilontarkan Sun Ta-chien, anggota parlemen Taiwan dari Partai People First, menanggapi penolakan Indonesia terhadap rencana kunjungan Presiden Taiwan, Chen Sui-bian, pekan lalu. Ancaman itu tak boleh dilihat sebelah mata. Sebab, dalam praktek, kucuran uang dari Taiwan ke Indonesia lumayan besar. Menurut Sun Kuo-hua, anggota parlemen dari Partai Kuomintang, negerinya telah membenamkan investasi US$ 17 miliar serta membuka peluang bagi 100 ribu pekerja. Jika benar ancaman tersebut dilakukan, jelas itu akan bikin repot Indonesia. Pengangguran di negeri ini akan makin menumpuk. Penolakan Indonesia adalah karena negeri ini menganut prinsip satu Cina. Sebab itu, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa, Indonesia tak akan menerima kunjungan pemerintah Taiwan sampai kapan pun. Atasan Marty, Menteri Hassan Wirajuda, idem ditto. Bahkan, terhadap ancaman Taiwan itu, ia tak terlalu risau. Alasannya, bisnis punya logika sendiri. Sepanjang masih bisa meraup untung, pebisnis akan tetap ngendon di sini. Nah, dari wacana di atas, sebuah pertanyaan layak diajukan, ”Yakinkah Anda, investasi Taiwan akan tetap mengucur, meski Indonesia tak akan pernah menerima kunjungan pemerintah Taiwan?” Apa pun jawabannya, suarakan lewat www.tempointeraktif.com.