PARA bos televisi swasta telah nyaris kehilangan akal. Soalnya, kata seorang praktisi penyiaran, berpuluh argumentasi telah mereka keluarkan, sudah berbusa-busa pula mereka menjelaskan betapa Rancangan Undang-Undang Penyiaran hasil godokan parlemen dan pemerintah itu aneh bin ajaib dan cuma bakal mematikan pertelevisian nasional. Toh, tetap saja Menteri Syamsul, dan terutama para wakil rakyat, bergeming.

Karena itulah, masih kata sumber itu, ujung-ujungnya mereka dipaksa mafhum bahwa sekadar adu argumentasi memang tak cukup, bahwa disusunnya berbagai pasal galak itu memang sekadar upaya pasang harga supaya para pemilik stasiun TV segera datang melobi untuk mengadakan "transaksi di bawah meja".

Tersudut, para pengusaha penyiaran—yang terancam gulung tikar jika pasal-pasal gawat itu jadi diloloskan parlemen November depan—akhirnya tak melihat pilihan lain. Para bos besar tiap stasiun segera merapatkan barisan dan langsung turun tangan mencari jalan keluar. Untuk mengoordinasikannya, telah dibentuk dua organisasi lobi di tubuh ATVSI, yaitu Forum Direktur Utama dan Forum Pemilik. "Supaya negosiasi bisa lebih efektif," kata sumber itu.

Berbagai jurus dan jalur pendekatan langsung digelar. Frekuensinya pun diintensifkan. Hampir tiap hari para pelobi dari asosiasi itu bergerilya ke gedung parlemen dan kantor Menteri Komunikasi dan Informasi. Belakangan, salah satu pelobi andalan barisan ini yang terlihat sibuk ke sana kemari adalah putri seorang konglomerat yang menjabat eksekutif di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Tapi hal itu dibantah Ketua Umum ATVSI, Karni Ilyas. Menurut dia, lobi yang dilakukan pihaknya sebatas diskusi dan bertukar pikiran. "Selama saya yang pegang, tak ada negosiasi rupiah sepeser pun," tuturnya. Menteri Syamsul Mu'arif pun membantah sinyalemen tak sedap itu. "Saya sudah mengingatkan anak buah agar tidak macam-macam," katanya dengan mimik serius. Begitu pula dengan para wakil rakyat. Effendi Choiri, anggota panitia khusus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengaku pernah diperantarai untuk bertemu dengan direksi televisi swasta. Tapi ia pun keras menyanggah anggapan miring bahwa parlemen tengah memperdagangkan beleid kontroversial ini.