DALAM tempo kurang dari setahun, Desa Sukasari dan Cileunya bersalin wajah. Kini dua desa di Kecamatan Cimahi, Kuningan, Jawa Barat itu terlihat hijau dengan ribuan pohon jati. Tingginya memang masih 1,5 meter, pertanda belum genap setahun ditanam di sana. Di antara kerimbunan jati itu ditanam tanaman keras seperti mahoni dan kemiri, juga tanaman tumpangsari seperti kacang kedelai, kacang tanah, pisang, ubi jalar, maupun cabe.

Inilah buah kepercayaan yang diberikan Perhutani Kabupaten Kuningan kepada masyarakat yang dibantu oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Kanopi. Administratur Perhutani Djoko Sutrisno tidak membangun tembok untuk memagari hutan milik negara itu, tapi menawarkan uluran tangan kepada rakyat. Kini, dari 38 ribu hektare lahan hutan yang dimiliki Perhutani Kuningan, 22 ribu hektare di antaranya telah dimanfaatkan bersama.

Kebersamaan itu baru terjalin dalam beberapa tahun terakhir, ketika Perhutani tersadar bahwa mereka tak bisa sepenuhnya menjaga hutan. Konflik antara Perhutani dan masyarakat memang memuncak sejak tahun 1997, ketika warga menjarah hutan yang selama ini terlarang untuk dimasuki. Akhir tahun 2001, proyek pengelolaan hutan bersama masyarakat dimulai.

Untuk pengelolaan hutan itu, beberapa LSM mengandalkan dari dananya sendiri. "Tanpa bantuan dari Perhutani, kami akan tetap jalan," ujar Ma'mun Samsudin dari Kanopi, penggagas program tersebut. Agar tak ada pihak yang tersinggung, "Kita mengambil jalan tengah, yaitu manajemen kolaborasi dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan Perhutani," kata Budi Rahardjo dari LSM lain, Lembaga Alam Tropis Indonesia. Masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan awal, seperti merencanakan jenis tanaman, perawatan, pengawasan, dan bagi hasil tanaman pangan, kayu, dan hasil hutan lainnya.

Perubahan ini semula tak berjalan mulus. Para aparat birokrasi di Pemerintah Daerah Kuningan—yang selama ini hanya mendapat pemasukan Rp 300 juta per tahun dari penghasilan hutan—awalnya tidak setuju bila masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan. "Mereka masih berpikir bahwa pengelola hutan itu, ya, Perhutani," ujar Budi. Kepercayaan karyawan pemerintah daerah pada warga akhirnya tumbuh juga setelah diadakan sosialisasi terus-menerus. Pemerintah daerah bahkan berencana mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan hutan antara Perhutani bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kuningan, awal tahun depan.

Alangkah baiknya bila antusiasme Pemerintah Daerah Kuningan ini menular ke kolega mereka di daerah lain. Nyatanya itu tak terjadi. Proyek hutan bersama di Sukabumi hingga kini masih belum terlaksana. Alasannya klise: Pemerintah daerah tidak percaya masyarakat mampu mengelola hutan bersama Perhutani.

ASR, Ivansyah (Kuningan)