Pada TEMPO Edisi 9-15 September 2002, halaman 32-33, di bawah judul Bara di Bawah Paninsula, ditulis: ”Di Sekber-64—begitu kelompok ini disebut—bergabung para pentolan kelompok induk organisasi (dulu disebut Kino) seperti Kosgoro, MKGR, SOKSI, dan beberapa organisasi kepemudaan. Di era Akbar, kelompok ini tersingkir dari lingkaran inti Golkar yang didominasi HMI.” Selanjutnya digambarkan dalam berita tersebut: ”Eks Kino Golkar termasuk Kosgoro mengecam kebulatan tekad ala Peninsula, dan mempertahankan Akbar Tandjung secara membabi buta akan membuat Golkar kian babak-belur.” Berkaitan dengan tulisan ini, kami ingin menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

Sejak musyawarah pimpinan nasional Kosgoro 1998 ditegaskan bahwa Kosgoro adalah organisasi kemasyarakatan yang independen dan mandiri. Keputusan ini dikukuhkan lagi pada musyawarah besar Kosgoro pada 2000. Saat ini Kosgoro lebih mencurahkan perhatian dan kegiatannya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta sosial-kemasyarakatan lainnya. Di bidang politik, kader-kader Kosgoro telah berada di hampir semua partai politik yang ada, dan secara kelembagaan Kosgoro tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Karena itu pula, Kosgoro tidak dalam posisi mencampuri urusan internal partai politik mana pun, termasuk Partai Golkar. Kedudukan Akbar Tandjung, yang telah dipidana selama tiga tahun, sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan masalah internal Partai Golkar.

Hanya, sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Kosgoro menyatakan harapan yang sungguh-sungguh kepada Saudara Ir. Akbar Tandjung agar mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Secara kode etik dan moral, sudah seharusnya Akbar Tandjung menjaga kehormatan dan kewibawaan DPR, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

HAYONO ISMAN
Jakarta