PULUHAN anggota masyarakat dan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keabsahan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 11 September, dengan mendatangi Departemen Dalam Negeri, Jumat pekan silam. Menurut mereka, temuan penebalan huruf di kertas suara menunjukkan adanya politik uang. Jadi harus diusut, dan bila terbukti benar, pemilihan bisa batal.

Akhirnya perwakilan mereka diterima Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Dalam Negeri, Mahyuddin. Abdul Azis Matnur, satu dari dua anggota DPRD yang ikut, menanyakan jawaban departemen ini tentang laporan Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Bulan Bintang, dan Fraksi Partai Keadilan tentang penebalan huruf, yang disampaikan beberapa hari setelah pemilihan.

Sayangnya, Mahyuddin tak bisa memberi jawaban memuaskan. Katanya, Departemen Dalam Negeri tidak bisa memutuskan sah-tidaknya pemilihan gubernur, karena Menteri Hari Sabarno sedang tidak di tempat. ”Kami hanya bisa menampung aspirasi,” katanya.

Situasi pun menghangat. ”Kami mau jawaban,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan. Matnur lalu menyerahkan untuk kedua kali surat laporan kasus penebalan huruf. Rombongan itu berjanji akan kembali Senin ini.

Bina Bektiati, Tempo News Room, Verrianto Madjowa (Manado)