TAK ada rotan, akar pun jadi. Tak dapat (kontrak) Guangdong, (kontrak) Fujian pun oke. Analogi seperti inilah yang menyeruak ketika penandatanganan kontrak jual-beli gas Tangguh ke Provinsi Fujian, Cina, diberitakan Kamis lalu. Kegagalan Indonesia merebut kontrak pasok gas ke Guangdong memang tak akan terungkap—Cina menyimpan alasannya rapat-rapat—namun berbagai hal tentang kontrak jual-beli gas Tangguh pun masih samar-samar. Suka tak suka, kita disodori dua teka-teki yang rumit dan secara bersamaan menggedor-gedor pintu hati dan akal budi kita.

Menurut hitung-hitungan di atas kertas, seharusnya Cina memilih Indonesia untuk kontrak Guangdong, dan bukan Australia. Alasannya, jarak angkut lebih dekat, sehingga harga bisa lebih murah. Australia sendiri tampaknya juga tidak berusaha keras untuk menang. Justru Indonesialah yang "berkeringat", setidaknya untuk lawatan ke Beijing dan Shanghai. Dan juga untuk beberapa menit melantai bersama Presiden Ziang Jemin. Lalu di mana letak "kebodohan" Indonesia sehingga Australia yang tidak berkeringat bisa menang dengan mudah?

Mungkin kita tidak "bodoh", tapi sedang tidak mujur. Situasi keamanan di sini masih rentan, sementara posisi tawar Indonesia juga lemah karena kinerja ekonominya begitu buruk. Dua hal itu bisa dijadikan senjata oleh Cina untuk mendikte Indonesia dalam soal harga. Namun dua hal itu saja tak bisa dijadikan alasan untuk menyingkirkan Indonesia dan memilih Australia. Pasti ada alasan lain, yang mungkin tak ada kaitannya dengan kondisi politik-ekonomi Indonesia. BP Australia agaknya lebih tahu tentang sebab-sebab kekalahan Indonesia ini, kekalahan yang membuat kita benar-benar kehilangan muka.

Masalahnya, kemenangan di Fujian juga tidak otomatis mengembalikan harga diri dan martabat Indonesia. Yang terjadi sebaliknya: setelah berhasil mendapat kontrak, Indonesia lagi-lagi kehilangan muka. Berita ini memang tak sedap, tapi benar. Soalnya, Indonesia melepas gas Tangguh pada harga US$ 2,4 per mmbtu, sedangkan gas Australia dibeli Cina sekitar US$ 3,1 per mmbtu—70 sen dolar lebih mahal. Perbedaan harga ini terlalu besar dan membuat kita merasa sangat tidak nyaman.

Apalagi kalau kita coba-coba menjustifikasi harga gas yang murah dengan alasan bahwa pasar gas dunia dilanda pasok yang melimpah. Kalau itu yang dijadikan alasan, harga gas Australia tidak mungkin US$ 3,1, tapi harus di bawah US$ 3. Maka alasan Purnomo Yusgiantoro tentang buyer's market gugur dengan sendirinya.

Dengan harga gas yang murah, perolehan Indonesia diperkirakan kecil sekali, bahkan jika dibandingkan dengan perolehan BP Indonesia yang menanamkan modalnya di sana. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa harga murah gas Tangguh telah merusak pasar. Buktinya, investor dari Hong Kong telah menawar gas Bontang seharga US$ 2,4, padahal Jepang membelinya US$ 3,5 per mmbtu.

Tampaknya Indonesia bukan cuma salah langkah, tapi sudah terperangkap. Semoga ini tidak benar, namun masih ada hal lain yang membuat kita kian khawatir saja. Misalnya kesediaan BP Indonesia untuk melepas 12,5 persen sahamnya di kilang Tangguh kepada China National Offshore Oil Corp. (CNOOC)—perusahaan yang mewakili Cina dalam pembelian gas Tangguh. Dalam bisnis, hal itu bisa dilakukan, tapi gara-gara perubahan kepemilikan, posisi Indonesia di Tangguh semakin terjepit.

Kalau mau jujur, kita bahkan telah mengundang bencana, atau sudah menggali kubur untuk masa depan gas yang prospeknya diperkirakan akan gilang-gemilang. Dalam hal ini kita pantas mencurigai BP—yang juga berinvestasi di Cina—seraya meragukan niat baik pemerintah Cina. Dan juga sebaiknya dipertanyakan komitmen tim perunding Indonesia. Adakah tim ini benar-benar memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, atau sengaja melapangkan jalan bagi Cina agar bisa dengan mudah dan murah menguasai cadangan gas Indonesia yang luar biasa kaya?