SEBUAH bahaya besar mengancam Presiden Megawati. Bahaya ini bukan datang dari Al-Qaidah, juga bukan dari kelompok radikal mana pun, melainkan dari dirinya sendiri: tidak suka mendengarkan kritik. Setidak-tidaknya hal ini terlihat dalam soal perjalanannya ke luar negeri.

Pers mengkritik soal prioritas perjalanan Presiden—misalnya mengapa ia lebih memilih terus keliling ke Hongaria dan Aljazair dan lainnya ketimbang pulang untuk menengok Nunukan. DPR juga senada. Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Cabinet Watch, mengkritik dana yang dipakai selama perjalanan—menurut Cabinet, sekali jalan lebih dari Rp 200 miliar ludes, tapi Sekretariat Negara mengatakan jumlahnya separuh angka Cabinet. Tapi Presiden Megawati memilih jalan terus dengan rencana luar negerinya. Akhir Oktober mendatang ini ia akan pergi 17 hari untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Meksiko, lalu terus ke pertemuan negara-negara G-15, mungkin mengunjungi beberapa negara Amerika Selatan, dan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja.

Seorang presiden jelas harus menyusun agendanya sendiri. Tapi ada kerugian yang nyata jika ia tidak mendengarkan kritik. Dia bisa meleset menetapkan prioritas. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa di Kopenhagen, yang tidak diikuti Mega, sebagai salah satu contoh, jelas lebih urgen dan bermanfaat ketimbang kunjungan ke Hongaria, Mesir, atau Bosnia. Bukankah Eropa banyak kita harapkan untuk meningkatkan investasi di negeri ini?

Ada kerugian yang lain bagi Megawati jika ia mengabaikan kritik: dia bisa kehilangan kepekaan terhadap kondisi negeri yang dipimpinnya. Dia bisa kehilangan sense of crisis. Misalnya dalam soal jumlah rombongan ke luar negeri. Selama ini Megawati kerap kali membawa rombongan melewati 100 orang dalam lawatannya. Kalau jumlah rombongan bisa dihemat, bukankah dana penghematan itu sangat berguna untuk TKI yang terlunta-lunta di Nunukan?

Selain berbiaya besar, efektivitas setiap anggota rombongan itu juga sepantasnya dipertanyakan. Kita patut bertanya, apa saja yang dikerjakan rombongan besar itu selama KTT Pembangunan Berkelanjutan di Afrika Selatan, yang dihadiri 100 pemimpin dunia, sampai-sampai Presiden Megawati hanya sempat mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin empat negara. Seorang anggota DPR yang ikut rombongan berkesimpulan, setidak-tidaknya sepuluh pemimpin negara semestinya bisa ditemui Megawati ketika itu. Kita juga patut kritis, mengapa selama 12 hari kunjungan kemarin itu hanya satu pertemuan bisnis—soal rencana impor minyak dari Aljazair—yang bisa dilakukan Megawati.

Di depan masyarakat Indonesia di Aljazair, Presiden mengibaratkan dirinya sales woman yang harus keliling menjajakan barang, walau ia mendengar banyak kritik dilontarkan soal kunjungannya. Pernyataan Megawati sama sekali tidak salah. Persoalannya lagi-lagi adalah prioritas pekerjaan. Mana yang harus didahulukan: mengundang investor masuk sekarang ketika risiko berdagang di negeri ini (country risk) begitu buruknya, atau memberesi soal-soal dalam negeri lalu mengundang investor masuk?

Semestinya soal di dalam negeri yang diprioritaskan. Bukankah korban yang terus jatuh di Aceh, Nunukan, Poso, Papua merupakan reklame yang buruk untuk menarik investor ke negeri ini? Bukankah angka investasi asing yang sampai Juni lalu merosot 40 persen dibandingkan tahun lalu sudah bicara banyak: investor berpikir seratus kali sebelum masuk dalam kondisi negeri kita seperti sekarang ini?

Kendati Presiden sama sekali tidak membaca artikel ini—misalnya karena orang-orang dekatnya enggan menyampaikan kepadanya—majalah ini akan terus menyumbangkan kritik. Siapa tahu itu menyelamatkannya dari bahaya tak mau dikritik tadi. Bukankah itu lebih penting ketimbang menganggapnya tengah berlomba rekor perjalanan keliling dunia dengan presiden yang digantikannya?