Suap, money politics, atau sogok buat pejabat bukanlah fenomena Ibu Kota semata. Itu terjadi di mana-mana, di pelbagai daerah. Sudah menjadi rahasia umum, kata orang. Sementara para wakil rakyat di Jakarta dihebohkan dengan skandal uang pelicin proyek divestasi, DPRD seolah tak mau kalah. Berikut ini beberapa kasus suap yang pernah mencuat di beberapa lembaga legislatif daerah.

Februari lalu, DPRD Yogyakarta ribut lantaran dua anggotanya disuap. Ini menyangkut proyek Yogyakarta Expo Center (JEC). Dua orang anggota dewan, Agus Subagyo (Fraksi PDIP) dan Khaerudin (Fraksi Partai Golkar), mengaku masing-masing menerima Rp 5 juta dari pemimpin proyek JEC, Djendra Supranawa. Trans-fernya dilakukan melalui nomor rekening salah satu anggota dewan pada akhir Desember 2001, saat pencairan tahap kedua proyek itu.

Kasus ini akhirnya berkembang. Menteri Dalam Negeri juga mengizinkan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Yogya memeriksa Nur Achmad Affandi (wakil ketua DPRD) dan Bugiakso (anggota komisi C). Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka, yakni anggota Komisi A DPRD Yogya dari Fraksi Persatuan dan kontraktor PT Adhi Karya. Sang kontraktor pernah mentransfer dua tahap ke rekening tokoh Fraksi Persatuan itu. Tahap pertama sebesar Rp 100 juta, sedangkan tahap kedua Rp 50 juta.

Untuk memuluskan pengambilalihan Pekan Raya Jakarta (PRJ) oleh Jakarta International Trade Fair (JITF), presiden direkturnya, Edward Soeryadjaya, dikabarkan menyuap anggota Pansus PRJ di dewan rakyat DKI masing-masing Rp 20 juta. Panitia khusus yang dibentuk awal Maret 2002 itu bertugas menyelidiki berbagai penyimpangan yang terjadi saat pengambilalihan PRJ oleh JITF dan rencana penjualan 10 hektare lahan PRJ kepada PT Griya Nusa Pradana sebagai kompensasi pelunasan utang JITF sebesar Rp 1,5 triliun. Aroma suap itu diungkapkan anggota komisi B, Ugiek Sugihardjo. Ia mengaku menerima dana Rp 20 juta yang dititipkan lewat seorang pejabat balai kota.

Di Kendari, Selawesi Tenggara, angin suap juga terjadi. Pemberian angpau diduga melibatkan ketua dan 25 anggota DPRD Kota Kendari. Suap ini berkaitan dengan strategi pengamanan laporan akhir bertugas Penjabat Wali Kota Kendari Andi Kaharuddin. Kasus ini ditiupkan oleh anggota DPRD dari Partai Keadilan, Salahuddin, yang mempertanyakan pembagian amplop Rp 5 juta untuk setiap anggota dewan.

Akibat main politik uang dalam pemilihan kepada daerah, April lalu, ketua, wakil ketua, dan sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dicopot dari jabatannya. Surat Keputusan pencopotan itu langsung diteken Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Akibat suap itu, dan setelah didesak ribuan massa, panitia pemilihan akhirnya membatalkan terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati, Djasri dan Hadi Supeno.

Sedikitnya 500 orang mahasiswa di Bengkulu yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Amanat Rakyat (Gempar), 18 April lalu, mendemo kantor DPRD. Gempar menuntut agar para anggota dewan mengembalikan dana Rp 1,1 miliar yang mereka terima dengan alasan untuk meningkatkan kinerja wakil rakyat. Mahasiswa menuding 43 anggota dewan itu disuap Gubernur Bengkulu Hasan Zen untuk memuluskan laporan akhir dinasnya pada tahun 2000 lalu.

Seru dan juga kontroversial. Itulah kasus suap yang melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Abdul Gafur dan Yamin Tawari. Meski mereka meraih suara terbanyak, hasil itu tidak disahkan oleh DPRD setempat. Pada saat yang sama, seorang anggota dewan, M Sahafin, menyatakan secara tertulis bahwa pemilihan itu diwarnai money politics. Ia mengaku bahwa Gafur memberinya dana Rp 66 juta. Pemilihan itu akhirnya dibatalkan.

Dewan lalu bikin rapat khusus pada 11 Juli tahun lalu. Mereka sepakat menyerahkan masalah ini ke tingkat pusat. Presiden Megawati Sukarnoputri mengizinkan Markas Besar Kepolisian RI memeriksa gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara, Abdul Gafur, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana suap. Namun, hingga kini, nasib putusan terhadap Gafur ini masih terkatung-katung.

Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, secara diam-diam berangkat ke Cina bersama sejumlah anggota DPRD, Agustus tahun ini. Studi banding itu menghabiskan dana Rp 500 juta yang diambil dari APBD 2002. Perginya rombongan itu dikritik bukan untuk studi banding, melainkan hanya rekreasi—karena mereka merencanakannya secara diam-diam. Namun Ketua DPRD Kabupaten Malang, H.M. Ali Hasan, mengatakan bahwa lawatan itu atas undangan Duta Besar RI di Cina untuk melihat ekspo dagang.

Aksi menghambur-hamburkan uang juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi, Nonon Sonthanie, dan beberapa anggota DPRD berkunjung ke Australia. Menurut Qishas Rahman, anggota dewan Bekasi dari komisi A, mereka akan melihat pengelolaan sampah yang dilakukan Center for Application of Solar Energy (CASE). Kunjungan itu atas undangan CASE. Akibat mereka sering jalan-jalan, anggaran biaya tambahan tahun 2002 diplot terus meroket.

Delapan anggota DPRD Jawa Barat, dipimpin Wakil Ketua A.M. Kurdi, bertugas ke Australia, Januari silam. Program ini kabarnya terkait dengan sektor peternakan yang sudah diagendakan dewan tahun 2001 tapi baru bisa terealisasi sekarang. Menurut Kurdi, kunjungan itu merupakan salah satu program aplikasi pemahaman globalisasi. Anggaran studi banding diambil dari dana rutin sebesar Rp 1,3 miliar.

Demam studi banding juga dilakukan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Februari silam. Mereka memilih Thailand. Menurut Bupati Kediri, Sutrisno, kunjungan itu hanya untuk menyamakan persepsi antara anggota dewan dan pemda. Ia membantah ajakan ke luar negeri itu untuk meredam daya kritis anggota dewan. Biayanya telah dialokasikan dalam APBD 2002, yang totalnya Rp 192 juta.

Demo sekelompok mahasiswa di Padang, Sumatera Barat, rupanya cespleng. Para anggota dewan akhirnya membatalkan niatnya pergi ke luar negeri—Thailand dan Singapura—pertengahan September lalu. Keterangan dari DPRD Sum-Bar menjelaskan, rencana kunjungan ditunda hingga pembahasan perubahan APBD 2002 rampung. Batalnya kunjungan sisa rombongan ini (kloter sebelumnya sudah sampai di luar negeri), kata Wakil Ketua DPRD Sum-Bar, Titi Nazif Lubuk, merupakan hasil keputusan rapat pemimpin. "Masyarakat jangan buru-buru menilai kunjungan ini tak berguna. Kami bukan cuma jalan-jalan atau berwisata," katanya.

Fajar W.H., TNR