TEMPAT parkir di basement itu tak ubahnya ruang pamer mobil mewah. Berbagai jenis sedan yang jarang terlihat di jalan Ibu Kota bisa ditemukan di bagian bawah gedung parlemen itu. Masuknya tak bisa sembarangan, mesti pakai pas khusus. Ada Mercedes jenis S-500, sebuah sedan berkelas yang tak kalah gaya dengan tongkrongan tipe New Eyes yang jadi favorit kalangan berduit. Harga second-nya saja mencapai Rp 600 juta.

Masih ada yang lebih keren. Di bagian lain, berderet mobil keluaran Jerman lainnya yang juga, ehm, pasti mahal. Di antara deretan seri keluaran dua tahun silam, yang berharga hampir Rp 500 juta, terselip sebuah BMW seri 7 paling anyar yang harganya semiliar rupiah. Dengan duit sebesar itu, 400 ribu gembel Jakarta, yang tumplek di empat stadion sepak bola sebesar Senayan, bisa barengan makan sepiring bubur ayam hangat.

Tunggangan ini bukan perkara sepele, tapi menjadi perkara penting buat anggota DPR di zaman kini. Meskipun jalanan Jakarta sedemikian semrawut dan penuh kemacetan, mobil yang lencir lajunya dan licin bodinya tak dinyana bisa membuat stamina mereka seperti tak pernah habis. "Habis, capek banget jadi anggota Dewan," kata Rizal Djalil dari Fraksi Reformasi. Anggota Partai Amanat Nasional ini sering pakai jip Nissan Terrano. "Jangan salah paham, ini mobil termurah dan sudah tercatat di Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara."

Mobilnya itu memang bikin badannya segar. Kondisinya yahud. Lagi pula AC-nya suejuk. Energinya bisa diirit. Anggota komisi keuangan dan perbankan—yang dikenal sebagai komisi paling basah di parlemen—ini mengajak TEMPO mengukur jadwal kerjanya yang padat. Pagi-pagi sekali, ia menyempatkan diri berolahraga ringan, bersepeda statis, dengan peralatan fitness yang komplet di rumahnya, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Siang istirahat sejenak, lalu rapat lagi. "Kalau tidak pandai-pandai menjaga stamina, bisa ambruk di kantor," katanya.

Ada juga misi lain. Kendaraan mewah itu pula yang membuatnya tidak merasa minder tiap kali kongko dengan para kolega. Rizal memang selalu menyambangi tempat mangkal para anggota DPR. Namun modal itu juga belum cukup. Penampilan juga patut dijaga. Alhasil, saban hari tubuhnya dibungkus pakaian bermerek. Tengok saja saat dia akan berkumpul dengan koleganya di sebuah kafe terkenal di Hotel Hilton, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Wakil rakyat Jambi ini berpenampilan perlente. Ia berkemeja merek Pierre Cardin plus celana hitam yang diikat sabuk kulit Gucci. Sepatunya mengkilap seperti juga rambutnya, yang disisir rapi. Angin sepoi-sepoi yang berembus petang itu tiba-tiba menerbitkan bau segar semprotan parfum yang enak baunya. Ia mengaku senang nongkrong di situ. "Selain dekat kantor, juga aman," kata Rizal. Kalau ada keributan? Gampang saja, tinggal keluar dan masuk tol.

Orang bilang anggota parlemen di zaman reformasi sungguh bikin iri. Mereka memang tidak lagi menjadi kumpulan macan ompong seperti yang terjadi di masa orde Soeharto, tapi juga lihai mengumpulkan duit. Catatan laporan kekayaan yang dibuat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tahun lalu menjadi contoh betapa ampuhnya jabatan ini untuk menimbun harta. Seorang politisi yang semula hanya hidup di rumah kontrakan sekonyong-konyong bisa memiliki rumah mentereng berlantai granit. Rekeningnya mendadak gendut.

Bagaimana mereka bisa menghimpun aset? Pertanyaan itulah yang dalam dua pekan terakhir ramai dibahas media massa. Kasusnya menjadi topik hangat talk show radio dan televisi. Lembaga legislatif ini kembali menjadi sorotan sejak dua anggota komisi keuangan dari Fraksi PDI-P, Meilono Suwondo dan Indira Damayanti Bambang Sugondo, mengungkapkan adanya upaya penyuapan yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap anggota komisi yang terkenal basah itu.

Penyuapan itu dilakukan untuk memuluskan proses divestasi 51 persen saham pemerintah di Bank Niaga. Sogokan yang konon berkisar antara US$ 5.000 dan US$ 10.000 (Rp 45 juta-Rp 90 juta) itu dimaksudkan agar BPPN tetap menjadi broker dalam proses divestasi tersebut. Namun, dengan celotehan dua orang itu, belakangan diikuti dengan pengakuan Habil Marati dari Partai Persatuan Pembangunan, hingga kini proses lego sebagian saham bank itu jadi berlarut-larut.

Sejatinya isu suap di kalangan wakil rakyat bukanlah yang pertama. Tahun lalu pernah ramai diperbincangkan soal hibah yang diperoleh sejumlah anggota Dewan. Nilainya, jika dikalkulasi, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ada yang menduga hibah itu tak lain bentuk halus dari suap. Masih terngiang dalam ingatan ketika Senayan juga dihebohkan lantaran sebuah cek perjalanan sebesar Rp 10 juta tercecer dan ditemukan seorang petugas kebersihan.

Belakangan ketahuan bahwa cek itu milik Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritonga. Tujuannya disebut-sebut akan diberikan kepada Aberson Marle Sihaloho dari PDI Perjuangan, yang duduk di panitia anggaran. Meski Anshari membantah, diduga cek tadi diberikan kepada kerabat dan bekas bosnya itu untuk memuluskan rapat-rapat dengan para legislator. Kebetulan, di akhir September tahun lalu, Anshari kerap berurusan dengan panitia anggaran untuk membahas dana alokasi umum. Kuat diduga amplop banyak berseliweran untuk mengegolkan segala urusan dengan Dewan (TEMPO, 30 September 2001).

Demam angpau kembali mencuat ketika diungkap Meilono. Para koleganya sesama partai lalu berkisah ihwal cara BPPN menebar sogok. Saat perkenalan dengan ketuanya yang baru, Syafruddin Temenggung, di Hotel Park Lane, Jakarta, tiga bulan silam, mereka juga disangoni. Kala itu, yang diundang masing-masing menerima seribu dolar. "Saya tegas menolak," kata Indira Damayanti. Beberapa anggota Dewan lalu berbisik, jangan-jangan ini sekadar menguji mana yang bisa diajak kompromi, mana pula yang mesti dijauhi.

Meilono, Indira, dan sejumlah rekannya siap disingkirkan. Saking kesalnya, mereka lalu mengontak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, yang juga orang penting PDI Perjuangan. "Kenapa kader partai ternyata busuk-busuk begini?" tanya mereka. Kwik cuma ikut menyesalkan. Sampai kini, kasusnya masih dibiarkan mengambang. Partai terkesan tak mau campur tangan, seolah menutup mata.

Tingkah para anggota parlemen itu mengindikasikan bahwa lembaga ini tidaklah steril uang sogokan. Deretan mobil mewah di lapangan parkir gedung Dewan itu hanya secuil contohnya. Secara logika sulit dipahami bila gaji kotor per bulan anggota Dewan yang cuma Rp 16 juta—belum dipotong dengan berbagai kredit dan sumbangan untuk partai—bisa dipakai untuk membeli mobil mewah (lihat Ada Sabetan Selain Gaji).

Tapi ternyata tak sulit mencari jawabannya. Ibarat sebuah ladang pertanian, lembaga legislatif ini juga punya petak berbeda. Ada daerah gersang di komisi yang urusannya cuma soal pertahanan, keamanan, luar negeri, informasi, hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Di kalangan anggota Dewan, komisi (I dan II) ini dianggap sebagai "komisi air mata" alias kagak ada duitnya. Di lima komisi lainnya, duit seperti tak pernah kering (lihat Pengakuan dari Komisi Mata Air).

Setiap komisi punya kegiatan rutin: menghadiri undangan makan dari berbagai instansi mitra kerja di hotel saat hari-hari menjelang hearing. Lokasi hotelnya berpindah-pindah, tapi yang paling sering di hotel berbintang. "Yang menanggung biasanya instansi pengundang. Kami tak punya dana untuk itu," kata Rizal. Pada saat pertemuan informal yang mahal itulah pengundang akan memberikan uang saku lumayan tebal. "Yang datang sudah pasti disumpal uang yang nilainya bervariasi," kata sumber TEMPO di Senayan. Tergantung bonafiditas tuan rumah serta penting-tidaknya topik yang akan dibahas.

Tak aneh bila sabetan ini bisa menebalkan dompet. Belum lagi soal servis lainnya. Beberapa di antara mereka doyan berkumpul di tempat-tempat gaul. Berbagai rapat maraton yang bikin otak dan otot jadi kelu bisa dilemaskan di sebuah tempat tak jauh dari Senayan. Ada karaoke di belakang Bursa Efek Jakarta yang jadi langganan. Ada cukong yang siap mensponsori. Menurut seorang pelayan di tempat itu, biasanya anggota DPR datang saat jam istirahat. "Mereka biasanya datang beramai-ramai," katanya. Mereka bebas menyanyi atau melakukan apa saja sepuas hati.

Tapi ada yang jauh dari ingar-bingar dunia gaul itu. Dudhi Makmun Moerad, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengaku jarang pelesir ke kafe, apalagi berlibur ke luar negeri. Bagi Dudhi, waktu luang mending dipakai untuk berkumpul bersama keluarga. "Sungguh mati saya tidak suka ke kafe atau diskotek. Mungkin saya agak kampungan," ujarnya kepada TEMPO. Ia mengaku jarang bertemu dengan kolega dagangnya di masa lalu. "Setiap malam, sebelum tidur, saya harus membaca satu-dua buku," kata Rizal, bekas Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kebayoran, Jakarta.

Seorang anggota Dewan secara blakblakan menyatakan betapa pentingnya acara kongko seperti itu. Berbagai info bisa didapat. Cuma, persoalannya, kembali lagi ke soal gaji, jumlahnya memang tak cukup untuk membiayai pergaulan dari hotel ke hotel itu. Lantas? "Pintar-pintar sajalah cari celah," katanya. Inilah yang justru menjadi celah masuknya angpao. Menurut Alvin Lie, anggota komisi industri dan perdagangan dari Fraksi Reformasi, "Sebagian besar anggota DPR, pada saat pertama kali masuk, pikiran dan hatinya bersih. Tapi faktanya, biaya politik di Senayan tidak murah."

Irfan Budiman, Tomi Lebang, Fajar W.H., Rommy Fibri, TNR