Joseph E. Stiglitz
Guru besar ekonomi dan keuangan di Universitas Columbia dan pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001

SKANDAL Enron dan Arthur Anderson di Amerika Serikat telah memusatkan perhatian pada permasalahan akuntansi di dunia swasta. Namun korupsi gila-gilaan di sektor niaga ini sepatutnya tak membuat permasalahan di bidang akuntansi sektor publik terabaikan. Terutama karena cukup banyak kecurangan juga terjadi.

Aturan akuntansi dirancang untuk membangun kerangka acuan agar posisi keuangan sebuah perusahaan atau negara dapat dicermati. Kerangka akuntansi yang buruk akan menghasilkan informasi yang keliru dan ini akan bermuara pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dengan konsekuensi-konsekuensi jangka panjangnya. Dalil ini berlaku bagi dunia swasta maupun publik.

Skandal Enron ataupun yang lain telah menunjukkan bahwa aturan akuntansi dapat dibengkokkan hingga menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah perusahaan. Pemerintahan Bush, seperti tak mau ketinggalan, telah menunjukkan bagaimana aturan akuntansi publik juga dapat disalahgunakan hingga memberikan informasi yang keliru tentang keadaan ekonomi negara yang sebenarnya.

Bahkan boleh jadi apa yang terjadi tahun lalu dapat digolongkan sebagai penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah karena surplus raksasa US$ 3 juta triliun untuk tahun 2002 hingga 2011 ditransformasi menjadi defisit US$ 2 triliun.

Seperti yang terjadi pada Enron, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dampak penipuan Bush menjadi jelas. Sementara itu, pemerintahan Bush akan menyalahkan lesunya ekonomi, nasib sial, serta ketidaksengajaan kesalahan perhitungan sebagai alasan menghilangnya surplus.

Amerika Serikat tak sendirian dalam soal penggelapan akuntansi resminya. Di negara-negara Amerika Latin dan negara berkembang lainnya, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menerapkan kerangka akuntansi yang tak hanya tak jelas manfaatnya, tapi juga mengakibatkan terjadinya pengetatan fiskal yang berlebihan. Di beberapa negara termiskin di dunia—yang berarti sangat bergantung pada bantuan luar negeri—IMF telah menyatakan bahwa bantuan luar negeri tak boleh dimasukkan ke dalam neraca anggaran pemerintah sebagai penerimaan.

Alasan IMF berbunyi seperti ini: sebuah negara tak dapat bergantung pada pinjaman luar negeri karena sifatnya yang tak stabil. Kenyataannya, bantuan luar negeri lebih stabil ketimbang pendapatan pajak di negara miskin. Dengan logika IMF ini, berarti pendapatan pajak ataupun pinjaman luar negeri tak boleh masuk dalam anggaran. Jika ini dilakukan, semua negara di dunia berada dalam kesulitan besar.

Absurditas logika ini adalah bahwa semua bantuan luar negeri harus dijumlahkan sebagai cadangan. Padahal semua negara donor ingin agar dana yang mereka kucurkan dipakai untuk membangun sekolah atau klinik kesehatan. Mereka tak ingin dana itu digunakan sebagai penambah dana cadangan negara yang dibantu.

Pemerintahan di negara yang dibantu sebenarnya punya jawaban yang jitu tentang masalah ketidakstabilan pendapatan, yaitu keluwesan pembelanjaan. Bangun sekolah-sekolah saat ada bantuan luar negeri dan berhenti membangun saat pinjaman tak ada. Sudah bertahun-tahun para ekonom Bank Dunia berupaya meyakinkan IMF agar menerima logika ini tanpa kemajuan yang berarti.

Praktek akuntansi IMF lainnya, termasuk tentang bagaimana memperlakukan belanja modal pada badan usaha milik negara, juga menimbulkan kegusaran. Jika sebuah badan usaha pemerintah di Amerika Latin berminat melakukan pinjaman dalam melakukan investasi, hal itu diperlakukan sebagai tambahan defisit. Padahal, jika sebuah perusahaan swasta membeli aset senilai US$ 1 miliar dengan uang US$ 500 juta, neraca berimbangnya akan bertambah US$ 500 juta.

Namun, menurut logika IMF, apa yang harus terlihat dalam neraca adalah peningkatan belanja dan pinjaman, bukan nilai aset yang dibeli. Akibatnya, para investor mungkin hanya akan melihat memburuknya posisi fiskal negara itu, lantas menuntut tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Tentu saja para investor menyenangi logika IMF ini: perusahaan pemerintah ditempatkan pada posisi sulit karena kemampuan investasi mereka dibatasi sehingga tak lagi punya kemampuan untuk melakukan akuisisi.

Distorsi akuntansi kedua IMF adalah dalam soal dana stabilisasi. Ini adalah dana nasional yang, pada tahun-tahun baik, mendapat penerimaan dari penjualan sumber daya alamnya yang dicadangkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ini masuk akal. Namun akuntansi IMF melarang penggunaan dana ini untuk menstabilkan ekonomi ketika melalui masa pembelanjaan fiskal kontrasiklikal.

Menurut para pejabat Cile dan Meksiko yang mendiskusikan persoalan ini dengan saya, pembelanjaan dari dana stabilisasi diperlakukan seperti peminjaman oleh pemerintah, hingga meningkatkan defisit. Padahal justru pada saat ekonomi lesu kebanyakan pemerintah khawatir dengan peringkat kredit mereka. Jadi, sikap IMF dalam hal ini sangat merugikan. Kerangka akuntansi IMF bukannya memberikan sinyal yang bermanfaat bagi pasar, tapi malah menyediakan informasi terdistorsi yang mendramatisasi permasalahan ekonomi yang dihadapi negara itu.

Tentu saja tak ada kerangka akuntansi yang sempurna, tapi sejumlah kerangka memberikan distorsi secara sistemis. Bahkan agenda terselubung acap kali hadir saat sebuah kerangka akuntansi dipilih. Tidak membukukan opsi saham pada kerangka akuntansi menguntungkan kepentingan korporasi AS dan para pucuk pemimpinnya. Kerangka akuntansi IMF yang tidak adil dan menimbulkan distorsi mungkin juga punya agenda terselubung: memaksa pemerintah mengurangi belanjanya. Namun banyak biaya ekonomi dan sosial yang harus dibayar demi agenda ini, yang jangkauannya jelas melampaui mandat IMF.

- Hak cipta: Project Syndicate, September 2002