R. William Liddle
Profesor ilmu politik The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

Sebagai pengamat politik Amerika tentang dunia muslim, saya semakin yakin bahwa pemerintahan George W. Bush sudah mengambil keputusan untuk menyerang Irak. Yang belum diputuskan hanya waktu dan cara. Terus terang saja, perkembangan ini mengejutkan dan mengecewakan saya sebagai warga negara Amerika Serikat. Pemerintah saya, atau pemerintah apa pun, tidak berhak menyerbu negara lain tanpa provokasi atau bukti nyata bahwa negara tersebut akan menyerbu kami dalam waktu dekat. Setidaknya, begitulah pengertian saya yang paling dasar tentang hukum internasional.

Seandainya terjadi, serangan Amerika di Irak pasti akan berdampak buruk bagi posisi kita di dunia, khususnya di negara muslim dan yang sedang berkembang. Perjuangan banyak orang selama puluhan tahun untuk meletakkan sendi-sendi komunitas internasional yang baru, tanpa kekerasan dan tindakan sepihak, akan mengalami kemunduran berat. Apa yang sedang terjadi di Afganistan akan terulang di Irak, tanpa alasan yang jelas dan bisa dibenarkan.

Yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa Presiden Bush tidak didorong dari bawah, oleh kekuatan masyarakat luas yang ingin menaklukkan Saddam Hussein. Justru sebaliknya, rakyat Amerika pada umumnya mengambil sikap acuh tak acuh terhadap Irak. Tentu kami memaklumi bahwa Saddam masih membenci pemerintah Amerika dan mau membalas dendam setelah tentaranya dikalahkan dalam perang Kuwait sepuluh tahun lalu. Kami ingat pula bahwa dia pernah memiliki senjata kimia dan biologis serta berbagai peralatan dan materi yang bisa dipakai untuk membuat bom nuklir.

Namun, selama pemerintahan Bill Clinton (1993-2001) kami cenderung meremehkan ancamannya. Cukup direspons dengan embargo ekonomi, pengintaian dan pengawasan dari udara, dan sekali-sekali dengan pengeboman fasilitas militernya. Lagi pula, badan intelijen pemerintah seperti CIA dan FBI sampai sekarang belum menemukan tanda kongkalikong antara Al-Qaidah dan Saddam, seperti terjalin dulu dengan pemerintahan Taliban di Afganistan.

Mengingat bahwa Amerika adalah negara demokratis, kalau rakyat Amerika masih bersikap acuh tak acuh, kenapa pemerintahan Bush sudah berani memutuskan untuk menyerang Irak? Padahal para pejabat pasti tahu bahwa yang akan membayar ongkos perang, berupa materi dan nyawa, adalah rakyatnya sendiri. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena ada beberapa faktor yang terkait dan para pemain utama tidak selalu mengungkapkan dengan jujur motivasi mereka.

Misalnya, meskipun buktinya kurang, saya percaya bahwa salah satu faktor penting adalah pengalaman beberapa pejabat tinggi seperti Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz di bawah pemerintahan Presiden Bush pertama (1989-1993). Mereka masih menyesal bahwa Saddam tidak finished off, ditumbangkan saja, pada waktu perang Kuwait. Di belakang penyesalan itu, saya mencium sebuah pandangan umum atau weltanschauung tentang politik internasional yang menekankan peran kekuatan militer di atas semua faktor atau pertimbangan lain.

Filsafat mereka adalah kira-kira sebagai berikut: AS adalah negara yang terkuat di dunia, dan pemerintahannya harus memanfaatkan kekuatan itu untuk mengajukan kepentingan bangsanya. Visi ini berbeda sekali dengan visi pemerintahan Clinton ataupun pemerintahan Bush pertama, yang jauh lebih multilateral, bersedia bekerja sama dengan negara lain, termasuk merumuskan tujuan bersama. Harap diingat bahwa Bush pertama mengandalkan sebuah koalisi besar, yang dibangunnya sendiri dengan sabar selama beberapa bulan, untuk mengusir Saddam dari Kuwait. Ketika koalisi itu dibentuk, Bush berjanji kepada mitranya bahwa ia tidak akan menumbangkan Saddam. Ia menepati janji itu.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya checks and balances dalam sistem demokrasi Amerika, khususnya mengenai kebijakan luar negeri dan pada masa krisis seperti kami alami sejak 11 September 2001. Atau, untuk bahan perbandingan, yang kami alami dulu ketika Perang Vietnam berkobar di bawah Presiden Lyndon Johnson dan Richard Nixon. Presiden AS memiliki terlalu banyak sumber daya politik yang bisa digerakkannya untuk menguasai panggung politik dalam negeri.

Sumber daya politik yang paling ampuh adalah kekhawatiran politisi lain—dalam kasus kini sebagian besar dari pemimpin nasional Partai Demokrat—bahwa mereka akan dicap unpatriotic, tidak patriotik, oleh presiden dan pemimpin lain dari Partai Republik yang sedang memegang cabang eksekutif. Kaum Demokrat lebih cemas lagi menjelang pemilu nasional, yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini. Taruhannya memang besar: seluruh 435 kursi di Kongres atau House of Representatives dan sepertiga dari 100 kursi di Senat.

Para pemimpin nasional Partai Demokrat pada umumnya tidak ingin berperang dengan Irak. Mereka juga terperangah oleh "Doktrin Bush" yang membenarkan preemptive strikes, serbuan awal untuk (konon) mencegah serbuan musuh, untuk pertama kali dalam sejarah Amerika. Tetapi mereka tidak berani melawan doktrin tersebut. Sebab, masyarakat Amerika sudah terbiasa dengan kepercayaan yang berlebihan kepada peran presiden yang menentukan pada masa krisis internasional. Menurut sebuah ungkapan yang diterima tanpa refleksi oleh hampir semua politisi, politics stops at the water's edge, percaturan politik berakhir di tepi pantai.

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Amerika dengan lembaga presiden yang kadang-kadang lepas kendali? Di Amerika sendiri, saya berharap supaya kami masih bisa menghindari sebuah tragedi di Irak seperti yang terjadi di Vietnam seperempat abad lalu.