Sumit Mandal
Sejarawan dari Malaysia

BURUH Indonesia, tanpa disadari, telah membuat peta perjalanan buruh migran di kawasan ini berubah secara mendasar. Dalam dua dasawarsa terakhir, buruh dari segala pelosok kepulauan Indonesia menyeberang ke Malaysia. Mereka telah menghilangkan perbatasan negara karena terdesak untuk mencari penghidupan di negeri seberang.

Penyeberangan berjuta buruh itu seolah-olah mewujudkan masyarakat lintas perbatasan yang menunjukkan ketergantungan dua negara jiran itu. Namun, pemimpin politik negara masing-masing tetap belum memahami anjakan sejarah ini. Mereka meremehkan persoalan dengan kebijakan yang terlalu sederhana. Padahal, kedua negara mendapat keuntungan besar dari buruh migran, walaupun tanpa mengakui dan menghargai jasa mereka.

Sumbangan buruh migran Indonesia untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur Malaysia tak tepermanai. Mayoritas buruh di Malaysia adalah orang Indonesia. Selama jasa mereka dibutuhkan, legalitas tidak dipersoalkan. Buruh masuk tanpa dasar peraturan yang benar. Halal atau tak halal sepertinya tidak jadi masalah.

Kalau Malaysia baru-baru ini memutihkan buruh migran ilegal itu, tindakan itu bisa diterima. Soalnya kemudian: apakah cara yang diterapkan itu efisien dan beradab? Apakah hukum cambuk bisa dipertahankan, baik secara praktis maupun manusiawi, untuk mencegah buruh yang masuk secara haram? Selama keadaan ekonomi-politik Indonesia tidak menunjukkan kemajuan yang nyata bagi wong cilik, kemungkinan besar masuknya buruh haram tidak bisa dicegah sepenuhnya.

Termasuk oleh hukum cambuk. Hukum warisan kolonial itu merupakan satu bentuk hukuman yang menyiksa dan sekaligus menghina. Menurut pihak pemerintah Malaysia, hukum cambuk terutama dipakai bukan karena kesalahan buruh migran yang ditangkap, melainkan sebagai peringatan kepada mereka yang berhasrat masuk secara gelap. Tersirat dalam pernyataan itu pengakuan bahwa yang ditangkap sebenarnya tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukumannya.

Hukum cambuk tidak praktis, tidak manusiawi. Tidak perlu meraih-raih alasan nasionalis demi membantahnya. Malah alasan seperti itu kebablasan dan sering kali diperalat oleh tokoh politik untuk meningkatkan profil dirinya sendiri. Dalam pertempuran lidah antara para pemimpin Indonesia dan Malaysia baru-baru ini, jelas kelihatan unsur nasionalisme yang bukan-bukan. Hukum cambuk memang tidak menjatuhkan "martabat bangsa Indonesia", tetapi tidak masuk akal dan menghina kehidupan demokratis di mana saja.

Hukuman dan tindakan keras tidak akan mengatur ketergantungan kedua negara pada buruh migran dengan baik. Selama kedua pemerintah tidak menghargai masyarakat buruh lintas perbatasan dan kepentingannya, kedua negara jiran itu akan tetap mengelak dari tanggung jawab bersama.

Dalam kasus ini, organisasi masyarakat sering mendahului negara dalam memahami dan menggarap perubahan mendasar di sekitar buruh migran. Kerja sama antara organisasi seperti Solidaritas Perempuan di Jakarta dan Tenaganita di Kuala Lumpur membantu buruh migran—baik yang legal maupun ilegal—menghadapi pelbagai masalah. Misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan, pemerasan, dan penipuan terhadap buruh migran di Malaysia dan di dalam penampungan di Indonesia.

Usaha pelbagai aktor sosial itu, juga hubungan baik yang terjalin antara banyak pengusaha kecil dan besar Malaysia dan Indonesia, memang belum dominan dalam hubungan kedua negara. Eksploitasi buruh masih tetap dominan mendasari hubungan itu. Walaupun begitu, buruh migran berjaya menjalin hubungan sosial yang sering tidak terduga. Hubungan itu mempengaruhi kehidupan lokal di luar persoalan ekonomi semata-mata.

Sebagian buruh migran sudah lama menetap dan berkeluarga di Malaysia dan menjadi bagian dari masyarakat lokal. Banyak pengusaha kecil muncul dari kalangan mereka, walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai macam tantangan—baik dari preman sipil maupun yang berseragam. Daerah Chow Kit di Kuala Lumpur kini terkenal karena banyak pengusaha berasal dari Indonesia. Belum lagi pembantu rumah tangga, juga pekerja lain dan pelajar, yang hidup, berbakti, dan berinteraksi dengan lingkungan keluarga Malaysia.

Pengalaman dan interaksi itu mengubah kepribadian buruh migran, yang rata-rata berasal dari daerah pedalaman di Indonesia. Mereka melihat—kalaupun tidak menikmati—pola-pola kehidupan yang bisa dikatakan lebih maju, sekurang-kurangnya dari segi materi.

Tuntutan kerja dan segala pengalaman di Malaysia membentuk buruh Indonesia sebagai makhluk kosmopolit dalam banyak hal. Karakter kosmopolit ini memang tidak dimiliki kelompok terdidik dan berposisi tinggi saja. Bahkan, dalam persoalan regionalisasi, bisa saja diawali oleh buruh sebelum oleh kelompok elite.

Sayang, potensi para buruh itu sama sekali tidak bisa tergambar melalui grafik sederhana perjalanan pulang buruh dari Malaysia ke Indonesia yang ditampilkan media massa. Banyak keruwetan yang tidak terbayangkan. Potensi buruh sebagai manusia lintas perbatasan tidak tampak. Hubungan rapat antara warga dua negara, yang seharusnya dikelola pemerintah dua negara, juga tidak kelihatan di sana.

Apa yang disebut sebagai persamaan "rumpun Melayu", yang sering diutarakan dalam pertemuan resmi, menghilang ketika berhadapan dengan krisis yang sebenarnya. Kerumpunan dipakai untuk memaparkan persaudaraan bila menguntungkan, tetapi menghilang bila kepentingan negara terancam. Akhirnya, yang sangat terasa: ide serumpun itu diperalat untuk menegakkan rasialisme, dan bukan dipakai memperkukuh budaya serantau.