Stanley Prasetya
Peneliti peristiwa 1965

TRAGEDI berdarah itu, Gerakan 30 September, sudah 37 tahun lewat. Tapi sebuah acara pada Senin pekan lalu seolah mengembalikan ingatan kepada peristiwa hitam masa silam itu. Putra-putri dari para jenderal yang terbunuh pada malam 30 September 1965 meluncurkan buku berjudul Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Inilah kumpulan pengalaman mereka menyangkut peristiwa G30S. Apakah cerita ini membantu membuka tabir misteri kejadian dini hari 1 Oktober 1965? Atau memberikan dimensi baru bagi pemahaman tentang peristiwa yang banyak versinya itu? Atau sekadar pleidoi untuk bapak mereka?

Terus terang, tulisan putra-putri Pahlawan Revolusi (atau cerita yang ditulis oleh wartawan?) ini dapat menimbulkan empati yang mendalam pada pembaca. Ketika Letjen A. Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen M.T. Harjono, Brigjen S. Parman, dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo dibunuh, anak-anak mereka rata-rata berusia antara 4 tahun dan 20 tahun. Beberapa di antara bapak mereka dibunuh di depan mata anak-anaknya yang masih bocah atau remaja.

Tulisan "para korban"—bila anak-anak itu disebut sebagai korban—ini disusun berdasarkan kegalauan keluarga Pahlawan Revolusi akan fakta yang (menurut mereka) diputarbalikkan oleh para pelaku, saksi mata, dan terutama oleh media (televisi dan surat kabar—lebih-lebih setelah masa reformasi). Termasuk munculnya sejumlah wawancara dengan orang yang berkategori sebagai "antek" atau "pelaku" peristiwa G30S.

Pertanyaannya: apakah buku ini menjawab rasa ingin tahu masyarakat akan kebenaran peristiwa 1965? Ternyata tidak. Buku ini hanya memuat penuturan, sama sekali tanpa argumentasi. Celakanya lagi, keterangan pada sejumlah bagian dari buku ini kontras dengan pernyataan sebelumnya. Sebagian dari penuturan dalam buku ini berisi fakta dan kesaksian asli, tapi di bagian lain lebih merupakan opini dan penyimpulan yang bersifat post factum.

Misalnya, para penutur menyatakan, ketika peristiwa 1965 terjadi, kebanyakan dari mereka cuma anak-anak yang masih lugu dan tak tahu apa-apa: "…pada dasarnya pengetahuan politis kami sangatlah dangkal, sangatlah tak seberapa." Mereka hanya tahu dari "gelagat". Namun, pada tiga alinea sebelumnya, penutur menyatakan bahwa PKI telah menyusup ke mana-mana, termasuk ke barak-barak militer, yang membuat kompleks militer tak lagi aman.

Di bagian lain, penutur mengatakan, "Kami cuma bisa meraba-raba untuk memahami persoalan seperti itu. Seandainya ibu-ibu dan ayah-ayah kami cukup terus terang, keadaan kami mungkin akan menjadi sedikit berbeda." Cerita yang mengejutkan juga muncul dari anak-anak Pak Yani, yang menyatakan bahwa hubungan keluarga mereka cukup akrab: "Kami sekeluarga biasa bersantap siang atau malam secara bersama-sama…. Di sela-sela mengunyah hidangan, dialog antara sang ibu dan sang ayah kerap kali bergulir." Namun, di halaman berikutnya, muncul cerita bahwa hubungan antara Yani dan istrinya "agak sedikit" mendingin karena hadirnya orang ketiga.

Hubungan "agak sedikit" mendingin memang sulit ditakar, kecuali jika kita membaca cerita tentang penyergapan dan penembakan Pak Yani oleh pasukan Cakrabirawa. Saat itu, Ibu Yani sedang tirakatan di Taman Suropati. Tirakatan tersebut bisa dibaca sebagai aksi mutung perempuan Jawa karena mengetahui suaminya punya kekasih baru. Semua orang tahu bahwa saat itu Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Yani punya hubungan dengan seorang perempuan Indo-Manado berinisial H yang selalu diperkenalkannya di mana-mana. Sepeninggal Yani, perempuan ini diperistri seorang jenderal bernama HS.

Cerita lain yang berkesan berlebihan adalah kisah tentang pelarangan para gadis mengenakan rok ketat sebatas lutut. Pelanggarnya akan digelandang ke kantor polisi atau "digunting" di depan umum sebagai sensor pemerintah atas desakan organisasi kiri. Sejak 1970-an, operasi seperti ini justru kerap dilakukan Orde Baru, termasuk terhadap pemuda berambut gondrong atau mereka yang mengenakan celana komprang lebih dari 30 sentimeter. Artinya? Sweeping kebudayaan bukan monopoli organisasi semacam PKI.

Kontradiksi lain tampak dari pengakuan para penutur bahwa kehidupan keluarga dan ayah mereka tergolong sederhana. Di bagian lain, justru tergambar mereka suka mendengarkan musik dan lagu ngak-ngik-ngok, yaitu lagu Barat yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah di masa itu. Juga muncul cerita tentang Jenderal Yani yang hobinya main golf dan punya bar di rumah.

Putra-putri Pahlawan Revolusi juga menilai Presiden Sukarno cuma tukang pidato yang hendak membariskan seluruh kekuatan nasional di belakang skenario besarnya. Di bawah sistem demokrasi terpimpin yang berlaku saat itu, Sukarno menurut mereka adalah pemilik kekuasaan yang utuh, tunggal, dan mutlak. "Itu berarti, sekali langkah dan kebijakan yang ia inginkan menjadi terang-benderang, maka seluruh negeri pun tak punya pilihan lain kecuali mesti bergerak gencar dalam sebuah dinamika tunggal yang selaras dan seirama dengan angan-angan raksasa sang Proklamator," tulis mereka.

Jika betul itu hanya kesimpulan berdasarkan kesaksian lugu para bocah dan remaja, barangkali bisa diterima. Tapi, kalau itu penilaian yang dibuat berdasarkan analisis saat ini, jelas pernyataan itu meremehkan berbagai studi dan buku yang ditulis sarjana (dalam dan luar negeri) bahwa Sukarno gagal dalam upaya menyatukan kekuatan politik.

Masa demokrasi terpimpin yang secara efektif hanya berlangsung 6 tahun (sejak dekrit 1959) membuktikan Sukarno berada di bawah tekanan politik tentara. Sukarno menggunakan PKI sebagai alat penyeimbang politik. Meminjam karya klasik Herbert Feith, Sukarno hanya bisa menjalankan politiknya dengan cara berdiri di atas keseimbangan kelompok tentara (dalam hal ini Angkatan Darat), kaum agama, dan PKI.

Buku ini juga menguatkan pembuktian bahwa para pembunuh Pahlawan Revolusi tak lain adalah tentara. Tepatnya pasukan Cakrabirawa, yang secara jelas mengatakan mengundang para jenderal menghadap Presiden Sukarno. Dan memang ada rencana Sukarno mengundang para jenderal guna menanyakan isu Dewan Jenderal. Artinya, benar kesimpulan sementara yang pernah dilansir dalam Cornell Paper bahwa G30S adalah masalah internal tentara, dalam hal ini Angkatan Darat.

Bagian lain dari buku ini yang menarik untuk dikaji adalah cerita bagaimana Yani melarang anak-anaknya menyetel Radio Australia dan Malaysia. Menurut Yani, kedua stasiun radio itu didominasi oleh kecenderungan pro-Malaysia dan anti-Indonesia, antara lain dengan menyiarkan berita-berita yang menyudutkan Bung Karno dan mengagung-agungkan Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri Malaysia 1957-1970). Cerita ini lebih menarik bila kita mengetahui bahwa ketika Sukarno, Nasution, dan Yani bersepakat melawan negara boneka Malaysia, Soeharto secara diam-diam telah melakukan upaya perdamaian dengan Tunku.

Di antaranya dengan menggunakan sejumlah tokoh pelarian PRRI seperti Des Alwi dan jaringan Ali Moertopo, yang kemudian mengirimkan Benny Moerdani dalam sebuah operasi rahasia. Buku ini sebetulnya bisa ditulis lebih bagus dan rapi. Antara lain dengan memisahkan fakta (kesaksian) dan opini (kesimpulan pribadi yang bersifat post factum). Buku yang diangkat dari sisi "korban" ini sebetulnya berpotensi memiliki kekuatan menggugah. Namun kecerobohan dan inkonsistensi menimbulkan berbagai tanda tanya besar terhadap kesahihan buku ini.

Misalnya cerita tentang Jenderal Harjono yang pulang malam hari 30 September 1965 sambil membawa tas keresek berisi jambu air. Jelas pada saat itu tas keresek belum ada. Teknologi pada saat itu belum mengenal pengolahan dan pengemasan bahan plastik secanggih saat ini. Saat itu semua bahan plastik dikenal dengan sebutan "atom", misalnya sisir atom, sabuk atom, dan sandal atom.

Kontradiksi muncul di sana-sini, antara lain penyebutan G30S diselingi sesekali dengan penyebutan G30S-PKI, yang akan memiliki konsekuensi dan penafsiran yang berbeda satu sama lain. Cerita tentang keseharian keluarga, terutama figur ayah, tetap tak muncul. Padahal sejumlah saksi sejarah menggambarkan bahwa kehidupan para jenderal itu bergelimang fasilitas dan penuh foya-foya. Sebuah sumber menyebutkan, kecuali Soetojo dan Harjono yang sederhana, jenderal lainnya punya sejumlah fasilitas yang tak wajar. Umpamanya mobil Mercy putih—konon pemberian "agen imperialis". Contoh lain, salah satu jenderal mengambil komisi cukup besar saat menandatangani pembelian senjata.

Soetojo bersama S. Parman, Pandjaitan, dan Soehario dari Angkatan Darat adalah anggota Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI). Sebuah sumber pernah menuturkan, Soetojo—dia seorang auditur militer—pernah berniat membawa salah satu jenderal rekannya ke mahkamah militer dengan tuduhan korupsi.

Ada baiknya pembaca buku ini juga membaca kembali Dokumen CIA (edisi Indonesianya telah diterbitkan dengan judul Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965). Juga perlu disimak buku induk doktrin perjuangan TNI Tri Ubaya Cakti. Penuturan putra-putri para korban dalam buku ini menunjukkan mereka sepertinya steril dan tak tahu-menahu bahwa ada sejumlah jenderal yang memang berniat melakukan kudeta dan bekerja sama dengan CIA.

Di pihak lain, dalam sebuah seminar Angkatan Darat pada 2-9 April 1965, Jenderal Yani dan pemimpin Angkatan Darat lainnya menyatakan secara tegas kedudukan dan peran Angkatan Bersenjata sebagai bagian dari kekuatan sosial politik. Dan militer tak lain adalah bagian dari kekuatan nasional-progresif-revolusioner yang berporoskan Nasakom (Mukadimah Tri Ubaya Cakti). Doktrin yang dicetuskan oleh pemimpin Angkatan Darat ini di kemudian hari diralat 180 derajat oleh Soeharto.