Percayakah Anda bahwa di Indonesia terdapat jaringan teroris Al-Qaidah? (20 - 27 September 2002)
Ya
	64,5%	1.210
No
	32,4%	808
Tidak tahu
	3%	57
Total	100%	1.875

BUKTIKAN, jangan hanya ngomong! Saya akan melawan!” Begitu kata-kata tegas Abu Bakar Ba’asyir, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, terhadap tudingan pemerintah Amerika Serikat yang menyebut dirinya teroris. Ulama berkumis dan berjanggut perak itu bersikukuh dirinya tak tahu-menahu organisasi Jamaah Islamiyah, yang disebut-sebut Amerika terkait dengan Al-Qaidah dan akan dimasukkan ke dalam daftar teroris internasional.

Bukti, itulah yang kini dituntut banyak orang terhadap tuduhan adanya orang Indonesia yang terlibat jaringan teroris Al-Qaidah. Sebab, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam di Indonesia pekan lalu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Ralph L. Boyce, menyatakan sebaliknya. Meski pemerintah AS menemukan indikasi jaringan Al-Qaidah di Indonesia, menurut dia, anggotanya bukan warga Indonesia. Ketidaktegasan seperti itu memancing reaksi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu pun bersuara, ”Kasih kami bukti, jangan hanya bilang nama si Ba’asyir, si Amat, si Ali. Itu namanya bercanda.”

Bagaimana dengan Umar Al-Faruq? Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengakui, penangkapan Umar melibatkan intelijen Kopassus yang diperbantukan ke Badan Intelijen Negara (BIN). Pihaknya juga menemukan video tentang aktivitas para warga negara asing dalam melatih, mempersenjatai, dan melakukan penyerangan di Poso dan Maluku. Tapi, ”Kami belum tahu apakah itu jaringan Al-Qaidah. BIN akan menelusuri lebih lanjut,” katanya.

Jika dalam kasus Ba’asyir dan Umar belum ada bukti konkret tentang keterlibatan mereka dengan Al-Qaidah, wajar jika sejumlah orang, termasuk Wakil Presiden Hamzah Haz, membantah adanya jaringan teroris Al-Qaidah di Indonesia. Tapi pembaca TEMPO ternyata punya pendapat berbeda. Jajak pendapat yang dilakukan www.tempointeraktif.com menunjukkan mayoritas responden, yakni 64,5 persen dari 1.875, percaya di negeri ini ada jaringan Al-Qaidah.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Bara panas yang dilempar politisi PDIP, Meilono Suwondo, tentang skandal suap dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke anggota Komisi Keuangan DPR terus menggelinding. Bermula dari perkenalan dengan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung di Hotel Park Lane sekitar 3 bulan lalu, anggota kelompok Fraksi PDIP di Komisi Keuangan DPR yang hadir mendapat angpau US$ 1.000. Bagi-bagi duit ala BPPN ternyata terus terjadi, termasuk dalam pembahasan divestasi Bank Niaga. Besarnya, menurut sejumlah sumber Tempo News Room, hingga US$ 10-15 ribu per amplop. Luar biasa! Dituding menyuap, Syafruddin dan Ketua Komisi Keuangan DPR, Max Moein, membantah. Hal yang sama dilakukan Dudhie Makmun Murod, yang disebut-sebut membagikan amplop kepada koleganya dari PDIP. Menurut Indira Damayanti, yang juga mengembalikan amplop dari BPPN, bantahan itu terlalu tergesa-gesa ”Peristiwa ini terjadi di depan mata saya,” ujarnya. Nah, menyikapi pro-kontra kasus itu, Anda bisa ikut berpartisipasi dan memberikan pendapat lewat www.tempointeraktif.com. Pertanyaannya: percayakah Anda telah terjadi suap dari BPPN ke sejumlah anggota Komisi Keuangan DPR?