TAK kurang dari enam nota kesepahaman ditandatangani oleh delegasi Indonesia dan Cina, Rabu lalu, di Nusa Dua, Bali. Nilainya mencapai ratusan juta dolar AS. Tapi itu belum seberapa. Sebab, Kamis esoknya, ditandatangani pula kontrak pasokan gas dari lapangan Tangguh di Papua ke Provinsi Fujian di tenggara Cina. Nilai kontraknya US$ 8,5 miliar untuk jangka waktu 25 tahun.

Kontrak jual-beli gas Tangguh itu tidak mendapat sambutan meriah. Soalnya, yang dikejar Presiden Megawati adalah pasokan gas ke Guangdong dengan harga sekitar US$ 3,6 per mmbtu. Tapi, sesudah itu, Indonesia dengan mudah dikalahkan Australia, sehingga kontrak Guangdong pun lepas dari tangan kita.

Di tengah kemendongkolan itulah kontrak jual-beli gas Tangguh ke Fujian ditandatangani. Peristiwa ini disusul banyak rumor seputar kontrak tersebut. Pihak Beyond Petroleum (BP) Indonesia—yang menjadi kontraktor gas Tangguh—rupanya merasa terusik dan segera mengemukakan bantahannya.

Rumor itu pada intinya meniupkan kecurigaan bahwa kemenangan Australia di Guangdong sebenarnya diatur oleh kantor pusat BP di London lewat BP Gas Marketing. Skenarionya kira-kira begini. Jika Australia menang di Guangdong, Indonesia yang tak mau kehilangan muka pasti akan mengobral harga gasnya. Setelah itu, Cina pun akan leluasa menekan Indonesia agar menjual gasnya semurah mungkin. Perkiraan ini tak meleset karena harga murah itulah yang disepakati untuk gas Tangguh. Sumber di Pertamina menyebut bahwa gas Tangguh cuma dihargai US$ 2,4 pe mmbtu—jauh di bawah harga gas Bontang, yang US$ 3,5 per mmbtu.

Dilihat dari kepentingan BP—yang notabene adalah kontraktor utama gas Tangguh—skenario itu tidak merugikan. Sebab, bukankah kontrak gas Guangdong sudah dikantongi BP Australia? Sementara itu, harga murah gas Tangguh cepat beredar ke segala penjuru. Pacific Oil and Gas Ltd., yang berdomisili di Hong Kong, tiba-tiba berminat membangun train gas I di Bontang, Kalimantan Timur, dengan syarat harganya setara dengan harga gas Tangguh. Tak syak lagi, harga Tangguh mematikan pasaran gas Bontang yang kini US$ 3,5 per mmbtu itu. Logis memang. Sebab, bila harga gas semurah itu, kenapa tak membangun kilang saja di Bontang, yang investasinya pasti lebih murah?

Berapakah harga gas yang pantas? Menurut pengamat migas, Kurtubi, harga gas alam cair (LNG) ditentukan oleh harga minyak mentah. Jika harga minyak US$ 28 per barel, harga jual gas menjadi sekitar US$ 4,5 per mmbtu. Lalu, ditambah tingkat inflasi dan kurs dolar terhadap euro, dibuatlah formulasi harga. Jika harga gas Tangguh di bawah US$ 3, Kurtubi menilainya terlalu murah. Apalagi harga minyak kini sedang bagus-bagusnya.

Ahmad Farial dari Komisi Pertambangan dan Energi DPR mengungkapkan, jika informasi yang menyebut ongkos proyek (cost recovery) dari BP bernilai US$ 2 miliar, plus konstruksi dan eksplorasi, bagian pemerintah menjadi amat kecil. Apalagi ia mendengar rencana BP mengajukan biaya carried over, yakni uang yang dikeluarkan saat mengambil alih beberapa lapangan milik kontraktor lain di Teluk Bintuni. Plus biaya lobi tender Guangdong—termasuk biaya delegasi Taufiq Kiemas—total US$ 5,5 miliar. Jadi, cuma tersisa US$ 3 miliar yang akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Jika ini benar, pemasukan gas Tangguh tak lebih dari Rp 80 miliar setahun.

Kepada TEMPO, Wakil Presiden BP Indonesia, Satya Wirayudha, membantah semua isu yang menurut dia angkanya "turun dari langit." Ditegaskannya bahwa cuma pemerintah Cina yang tahu mengapa Indonesia dikalahkan di Guangdong. "Dibandingkan dengan Qatar yang gigit jari, Indonesia jelas lebih beruntung," ujarnya menghibur. Diingatkannya bahwa pasar gas kini memang luber oleh produsen, sementara pembeli sedikit. Harganya tentu jatuh. Menurut Satya, perkiraan investasi yang dikeluarkan BP adalah US$ 2,84 miliar, plus ongkos operasi yang US$ 600 juta—total US$ 3,44 miliar. Itu berarti masih tersisa sekitar US$ 4,56 miliar yang akan dibagi antara pemerintah dan BP.

Dalam kontrak production sharing (KPS) memang disebutkan nilai cost recovery bisa mencapai 60 persen dari nilai total penjualan. Tapi, kata Satya, jumlah itu akan dihitung kembali oleh Badan Pelaksana Migas, sehingga hasilnya bisa lebih kecil. Lagi pula jumlah itu dikeluarkan untuk membangun 2 kilang LNG yang kapasitasnya 7 juta ton per tahun, jadi bukan cuma kilang pemasok Fujian. Sisa gas yang 4,5 juta ton kelak akan dicarikan pasarnya.

Saat ini GN Power dari Filipina sudah meneken nota kesepahaman untuk membeli gas Tangguh 1,5 juta ton per tahun. Menurut hitungan BP, sampai tahun ketujuh, 80 persen hasil penjualan gas akan dipakai untuk membayar investasi kontraktor. Sedangkan 20 persen sisanya akan dibagi dua: 60 persen untuk Indonesia dan 40 persen untuk BP. Nah, baru pada tahun kedelapan diterapkan bagi hasil KPS untuk lapangan gas, yakni 70 : 30. Bagian pemerintah dibagi dua: 30 persen ke pusat dan 70 persen untuk Papua. Halo, Pak Gubernur Jap Solossa, setujukah Anda?

I G.G. Maha Adi