Menteri Dalam Negeri Amir Machmud membuat berita. Di depan Komisi Hukum dan Dalam Negeri DPR ia memperingatkan bahaya kembalinya PKI. ”Saya tidak ngarang. Semua informasi diperoleh dari pemeriksaan bekas anggota PKI,” katanya. Anggota partai terlarang itu, kabarnya, aktif menjalin koordinasi dan diskusi di Solo serta Jakarta, dan berusaha menyusup melalui organisasi Islam. ”Saya mohon perhatian dari Fraksi PPP dan umat Islam seluruhnya,” kata Menteri Amir Machmud ketika itu.

Reaksi terhadap pernyataan ini beragam. Ada yang percaya, ada yang mengangkat alis. Soalnya, Amir Machmud dikenal sebagai pejabat yang gemar memberi peringatan. Apalagi dalam keterangannya kepada pers, Panglima Kodam Jakarta, Mayor Jenderal Norman Sasono, mengatakan di wilayahnya tak ada indikasi bekas tahanan PKI melakukan kegiatan. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Sudomo, bahkan menjamin keadaan aman terkendali.

Gertak Amir Machmud ini dibaca sebagai upaya Departemen Dalam Negeri untuk menekan kelompok Islam. Tujuannya untuk memecah konsentrasi Partai Persatuan Pembangunan—satu-satunya partai berafiliasi Islam—menjelang Pemilu 1982. ”Ini pernyataan tersirat agar kelompok Islam, terutama PPP, diawasi,” kata Husnie Thamrin, Wakil Sekjen PPP.

Telah lama isu PKI menjadi komoditi pemerintah untuk menekan kelompok yang berseberangan. Tapi zaman berubah. Dan peristiwa G30S kini bisa ditulis dan ditafsirkan ulang—baik oleh simpatisan maupun penentang PKI. Seperti yang terjadi pekan lalu: sejumlah anak jenderal pahlawan revolusi meluncurkan buku yang merekam pengalaman pribadi mereka tentang tragedi 37 tahun silam itu.