Arswendo Atmowiloto
Budayawan dan penulis

SEBAGAI bangsa, kita ini susah bangga dan kurang bersyukur. Punya gubernur baru stok lama, kita masih bertanya-tanya dan berusaha menunda. Padahal kurang apa yang namanya Sutiyoso ini? Namanya lebih meyakinkan dibandingkan dengan Suti Karno, atau bahkan Suntilanak sekalipun. Pengalaman sebagai gubernur meyakinkan. Paling tidak, empat presiden dilayani. Sehingga bisa akrab dengan presiden sampai keluarganya. Pengalaman berkarir di militer juga encer, pernah menjabat komandan korem, kepala staf kodam, panglima kodam. Sehingga bisa akrab dengan para petinggi militer seangkatannya—baik yang masih menjabat resmi maupun yang masih berkuasa. Pengalaman dikritik, dicaci, juga biasa, termasuk disebut "haji maksiat". Sehingga Bang Yos memilih hobi berkaraoke. Dalam karaoke, penyanyi memuaskan diri dan tak perlu digubris. Demikian juga mereka yang berdemo dan menggalang anti kepadanya. Dibiarkan, tapi juga tak diperhitungkan.

Dilihat dari kacamata "intertekstual" model kritik sastra—dibandingkan dengan tokoh lain—juga enggak jelek-jelek amat, dalam artian yang lain lebih busuk. Misalnya karena posisinya masih tetap sebagai tersangka dalam kasus 27 Juli. Kan, enggak apa-apa kalau yang sudah jelas terpidana saja bisa bicara belum resmi salah dan menyalahkan mereka yang berprasangka buruk karena tak memiliki praduga tak bersalah. Kasus 27 Juli sendiri malah bisa menunjukkan kepatuhan seorang bawahan yang bisa menjalankan perintah tanpa instruksi resmi. Lagi pula apa sih istimewanya kasus 27 Juli sehingga diributkan? Kasus Tanjung Priok yang membawa korban banyak juga tak terkuak. Dan janganlah dibandingkan dengan Bang Ali. Sebab, Bang Ali memang pribadi lain dan tak bisa difotokopi. Lagi pula Bang Yos agaknya sadar bahwa ia jenderal yang menjadi gubernur, dan bukan "gubernur jenderal" seperti penguasa zaman kompeni dulu.

Ada memang pers yang menunjukkan bahwa "angka rapornya merah" selama lima tahun menjabat sebagai gubernur. Tapi itu justru menguntungkan posisinya karena sekarang tren warna memang merah. Sehingga anggota PDIP, yang simbol partainya memakai warna dasar merah, dari DPRD Jakarta malah dengan taat, seraya takut dipecat, segera memilihnya. Kalaupun dibilang ia kurang layak, itu berarti yang memilihnya juga kurang layak duduk di kursi wakil rakyat daerah. Bukan Sutiyoso yang memilih. Ia yang dipilih. Dan itu semua bukan karena dukungan Presiden atau Wakil Presiden. Bukan. Sebab, pejabat tertinggi tak mungkin mendukung bawahannya. Paling hanya merestui dan/atau memberikan instruksi.

Jadi, apa lagi kurangnya?

Para pengamat bersemangat mengurai pendapat bahwa masa lima tahun mendatang berat, karena perolehan suara yang nyaris, karena banyak yang anti kepadanya. Ini juga keberuntungan bagi Sutiyoso. Kalau ia gagal, itu karena banyak yang menjegal, banyak yang mengganjal. Merekalah yang salah, yang malah bikin bubrah.

Sebagai bangsa, kita tak pernah jera bertanya: kenapalah di Bangkok, yang jalanannya juga macet, tak ada "Pak Ogah"? Kenapa pula di warung makan, para pengamen bisa mojok di suatu tempat dan tak mendatangi pembeli dari meja ke meja? Kenapalah di Singapura, yang juga banyak perokoknya, warganya hati-hati membuang puntungnya? Kenapa pula bus kota bisa terasa nyaman dan pada malam hari lampu di dalamnya dinyalakan? Kenapalah di Kuala Lumpur, pedagang warung kaki lima tak mengambil trotoar tempat pejalan kaki? Kenapalah di New York, kota yang sangar dan seronok itu, tak ada pencuri yang dibakar massa?

Masalah utama dan terutama adalah tak mampu membedakan sebab utama dan sebab rekayasa. Tak mampu membedakan apakah yang dikemukakan alasan utama, kambing putih, atau rasionalisasi alasan—mencari dan menemukan kambing hitam.

Tak bisa membedakan sikap tulus dengan mengandalkan fulus. Tak membedakan dirinya pemilih atau pemilik. Tak tahu bedanya partai dengan rakyat. Karena itu, lebih terpaku pada sistem dan prosedur: begitulah sistem demokrasi. Rakyat memilih partai, partai menempatkan wakil, wakil memilih. Dan para pemilih merasa dirinya adalah pemilik kuasa. Begitu seterusnya, sehingga Sutiyoso dipasangkan dengan Mandra atau yang lain sudah masuk dalam paket. Sehingga kalau ada kecurigaan pada tulisan tangan dalam kotak suara, akan dikembalikan dalam ada atau tidak aturannya. Yang tertulis menjadi jaket pelindung, imbauan menjadi instruksi, semuanya dalam bentuk harga supermarket—tak bisa ditawar karena sudah ada diskon. Dengan kata lain, kalaupun yang dipaketkan buat Sutiyoso pun misalnya pasangan penarik becak dan tukang dongeng, bisa saja terpilih. Bahkan kalau dimungkinkan model pernikahan darurat, calon yang dimunculkan berupa keris atau ondel-ondel pun bisa menang, dan pastilah lolos dari uji publik.

Alhasil, dalam situasi seperti ini, alasan yang sama bunyinya bisa menjadi kekuatan walau bisa menjadi kelemahan. Kasus 27 Juli atau "penyimpangan aset pemda" bisa menjadi kelemahan tapi juga kekuatan—kalau yang terakhir ini dibagi dan sebagian merasakan kenikmatan.

Dan kalau kacamata mana pun tak bisa membedakan kambing hitam dan kambing putih, jangan terlalu berharap mendapatkan yang diinginkan dan/atau meratap karena kecewa. Toh, pemimpin memiliki legitimasi bukan karena dicintai rakyatnya, melainkan dari "wahyu" atau pulung dari langit.