Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) membaik lebih cepat dari yang direncanakan dalam Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Data Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pada akhir tahun ini, rasio utang pemerintah, yang mencapai US$ 134,8 miliar terhadap PDB, sudah di bawah 70 persen. Bandingkan dengan rasio yang ditargetkan pemerintah—dalam Undang-Undang Propenas—yang 76,3 persen. Penurunan rasio terjadi karena utang luar negeri yang baru makin kecil dan rupiah kian kuat, sementara pendapatan nasional kita terus meningkat. "Jangan hanya melihat sisi gelap pemerintah. Kita juga punya sisi terang yang layak disyukuri," ujar Anggito Abimanyu, staf ahli Menteri Keuangan, dalam diskusi terbatas di Bogor, Sabtu dua pekan lalu.

Kendati demikian, rasio utang yang rendah tak menjamin Indonesia sudah bebas krisis. Argentina membuktikan hal itu. Meskipun rasio utang pemerintahnya terhadap PDB hanya 53 persen, toh Argentina tak luput dari serangan krisis yang menyebabkan perekonomiannya amburadul. Karena itu, pemerintah mesti mempercepat restrukturisasi utang sektor swasta yang juga tak kalah berat, yakni sekitar US$ 67 miliar. Dan tak bisa dimungkiri bahwa serangan terhadap rupiah sering datang dari sektor swasta. Biasanya serangan itu berdampak buruk terhadap yang lain, terutama sektor perbankan dan dunia usaha. Dan pengalaman juga sudah menunjukkan bahwa restrukturisasi utang swasta jauh lebih sulit ketimbang utang pemerintah. Lihat saja utang Asia Pulp and Paper, milik Sinar Mas, yang berutang US$ 13,8 miliar. Sampai kini urusan tersebut belum kunjung tuntas.