MALAYSIA adalah negeri impian. Itu yang dibayangkan Berti bin Anton saat masih berada di kampung halamannya, di Lembata, Flores, tujuh tahun silam. Seorang tetangga membujuknya pergi ke negeri seberang itu. Ia diiming-imingi gampang mendapatkan pekerjaan di sana. "Sehari bisa mendapat 30 ringgit, 40 ringgit, malah 60 ringgit," kata Berti menirukan bujukan tetangganya. Saat itu satu ringgit senilai Rp 1.000. Bagi Berti, yang tidak lulus sekolah menengah, jumlah itu sangat besar.

Maka Berti, yang saat itu baru 15 tahun, mengumpulkan uang hingga Rp 1 juta. Sebanyak Rp 300 ribu ia berikan kepada tetangganya yang memberikan bujukan itu untuk mengurus perjalanan. "Untuk membayar tiket kapal Awu," katanya. Kapal motor Awu mengambil rute Nunukan-Maumere, Flores. Temannya jelas telah memanfaatkannya karena ongkos perjalanan dengan kapal itu sekarang pun, untuk kelas dek, hanya Rp 225 ribu.

Kurang ajarnya si tetangga, yang rupanya seorang calo, menghilang begitu mereka sampai di Nunukan. Si calo hanya memasrahkan Berti ke seorang calo lainnya, yang akan membuatkan kartu tanda penduduk dan pas lintas batas?semacam paspor untuk warga lokal yang hanya sekadar melawat. Tentu saja ia harus membayar. Berti merogoh sisa uangnya dan menukar dengan ringgit. Ia mengeluarkan 250 ringgit alias Rp 250 ribu.

Pas lintas batas ini "lebih sakti" dibandingkan dengan paspor. Pembawa surat itu, misalnya, tidak perlu membayar fiskal. Biaya pembuatannya pun lebih murah. Tidak aneh jika "setiap tahun ada sekitar 50 ribu pemohon KTP di Nunukan," kata Eddy Purwanto, yang memimpin divisi bantuan hukum Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia. Padahal penduduk kota itu hanya sekitar 34 ribu jiwa.

Jeleknya, kartu ini tidak bisa digunakan untuk bekerja dan, mestinya, hanya dikeluarkan untuk penduduk perbatasan. Karena itu, jika sudah berada di wilayah Malaysia, mereka berharap bisa mendapat pemutihan, seperti yang beberapa kali dilakukan pemerintah setempat, atau meminta surat perjalanan laksana paspor dari konsulat di Tawau. Hal itulah yang dilakukan Berti.

Dengan dokumen "aspal" ini, Berti bisa menyeberangi perbatasan ke Tawau. Yang tidak disadarinya, ia dijebak. Berti dijual ke kontrek atau pemakai buruh kontrak untuk menjadi buruh kebun kelapa sawit yang kondisinya terkenal buruk itu. Alhasil, ia terpaksa cukup puas dengan menjadi buruh kasar, pekerjaan yang rata-rata memberinya uang 10 ringgit setiap hari dan berakhir dengan razia polisi sebelum dideportasi.

Meskipun dibayangi para calo yang terkadang membuat celaka, rute yang digunakan Berti dengan kapal motor Awu menjadi favorit orang Flores. Soalnya, kapal yang sekarang sudah 10 tahun beroperasi itu mampu membawa 915 penumpang dek serta sekitar 50 penumpang kelas satu dan dua, serta terjadwal pasti dua minggu sekali. Kapal milik Pelni itu berangkat dari Maumere dengan singgah di Makassar, Pare-Pare, dan Tarakan sebelum merapat di Nunukan. Kapal ini mengisi rute yang dibuka para pelaut Bugis sejak abad ke-19. Warga Bugis di Sabah malah banyak yang memegang paspor Malaysia dan menjadi pengusaha sukses. Belakangan, orang Flores memanfaatkan jalur ini.

Riwanto Tirtosudarmo, dosen pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus peneliti mobilitas penduduk di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyatakan kapal ini membuat wilayah Malaysia menjadi dekat dengan Flores. "Hampir di setiap keluarga di Kabupaten Flores Timur, ada yang bekerja di Sabah," katanya.

Rute ini juga digunakan sebagian warga Jawa Timur, termasuk para pelacur yang diperdagangkan ke Tawau. Mereka menggunakan kapal Pelni yang setiap hari hilir-mudik Surabaya-Makassar. Dari Makassar, mereka berusaha mencapai Pare-Pare untuk mendapatkan kapal yang akan membawa ke Nunukan.

Jumlah orang yang melewati Nunukan, menurut perkiraan Wahyu Susilo, sekretaris eksekutif Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, bisa mencapai 3.000 orang per malam pada saat ramai. Jumlah yang kira-kira sama menggunakan rute lain dengan bus antarpulau ke Sumatera. Tidak hanya penduduk Jawa, warga Nusa Tenggara Barat, yang hanya dibatasi sebuah selat dengan Nusa Tenggara Timur, juga lebih sering menggunakan bus ke Sumatera.

Para calon pekerja ini membayar calo Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. "Kira-kira separuh dikantongi calo sendiri," kata Wahyu. Sisanya dipakai para calo tidak hanya untuk membayar transportasi, tapi juga untuk menyuap para aparat yang sering menjadikan rombongan pekerja ini sebagai sasaran pemerasan. Aparat suka meminta uang terutama di pelabuhan penyeberangan seperti Padang Bay atau Gilimanuk, Bali. Besarnya, menurut Wahyu, "Seratus ribu per orang." Akibatnya, tarif calo menjadi mahal karena harus mengucurkan uang itu.

Para calon pekerja itu, kata Riwanto, "Biasanya transit di Pekanbaru." Dari sini mereka mencari pelabuhan yang memiliki jalur penyeberangan ke Malaysia, meskipun tanpa fasilitas pas lintas batas nan sakti itu. Terkadang mereka berada di tempat transit ini berbulan-bulan, menunggu lampu hijau dari tekong?semacam calo darat di Malaysia. Sering para tekong di Pekanbaru itu melarikan diri sehingga pekerja terkatung-katung.

Jika beruntung dan lampu hijau menyala, para pekerja akan menyelusup masuk ke Semenanjung Malaysia lewat Bengkalis, Tanjung Pinang, atau Batam. Sebagian lagi menggunakan dermaga di Kuala Tungkal, Dumai, dan Belawan sebagai pangkalan.

Terkadang perahu yang digunakan untuk menyeberang hanya sepanjang enam meter dengan lebar dua meter, sehingga cukup berbahaya. Dengan kapal yang besar pun terkadang nasib nahas menyergap. Pada Agustus dua tahun silam, misalnya, kapal Bunga Kelana dari Dumai dengan tujuan Malaysia terbalik sehingga menewaskan setidaknya 25 orang calon pekerja.

Jalur ramai satunya adalah pos perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat. Ini menjadi pintu gerbang bagi orang yang hendak masuk Serawak. Seperti di tempat mana pun, ancaman tekong melarikan diri juga selalu ada. Tahun lalu, 22 orang dari Jawa Tengah dibawa ke Pontianak oleh dua orang calo yang menjanjikan kerja di Malaysia. Gaji 750 ringgit atau Rp 1,5 juta per bulan dijanjikan asalkan mereka mau membayar Rp 1,8 juta sebagai ganti transportasi dan biaya paspor. Di Pontianak, bukannya membawa menyeberang, dua calo itu malah menghilang.

Jalur para pekerja resmi, tentu saja, berbeda. Lain dengan Berti yang dokumennya tidak beres, banyak di antara mereka yang menggunakan pesawat untuk terbang ke Malaysia.

Sementara itu, Berti kini hanya bisa mengumpati teman sekampungnya yang memberikan gambaran indah soal Malaysia itu. Dia hanya berharap pemerintah mau memberinya tiket gratis kapal motor Awu, yang akan membawanya dari Nunukan ke kampung halamannya di Flores.