RUMAH di pojok Jalan Taman Suropati itu seperti jambangan bunga raksasa. Di jalan masuk, sisi-sisi pagar, dan pinggiran teras, kembang warna-warni bermekaran. Juga di balkon lantai atas, di antara pilar yang menyangga atap, ros merah hati berjejal-jejal, seperti bersaing memamerkan keelokannya. Dan di sepanjang halaman, belasan krans berserakan, menjadikan rumah di kawasan elite Jakarta ini seperti sedang berbahagia.

Penghuni rumah kuno itu memang sedang berbunga-bunga. Di tengah aksi protes yang keras, Sutiyoso dipilih kembali oleh DPRD menjadi Gubernur Jakarta, Rabu pekan lalu. Bagi orang yang ditempa dalam kehidupan militer seperti Sutiyoso, kemenangan ini amat penting sebagai arena pembuktian bahwa ia tidak terkalahkan. Tapi, selain itu, jabatan Gubernur Jakarta merupakan posisi bergengsi yang, sulit dibantah, menjanjikan penghasilan dan kenyamanan yang luar biasa.

Ditilik dari gaji pokoknya, sesungguhnya posisi "bos" Jakarta ini tak istimewa. Besarnya tak lebih dari gaji sarjana baru yang bekerja di perusahaan swasta. Tapi, jika ditambah pelbagai tunjangan, pendapatan Sutiyoso langsung meninju langit: Rp 200 juta sebulan, setara dengan gaji sepuluh orang menteri anggota kabinet. Jumlah ini hampir sama dengan dua kali lipat gaji bersih presiden direktur perusahaan top seperti raksasa mobil Astra International dan pabrik mi terbesar dunia Indofood Sukses Makmur. Seorang eksekutif puncak hanya geleng-geleng mendengar jumlah penghasilan Sutiyoso. "Uenak bener, ya...," katanya seperti tak percaya.

Dari mana semua itu berasal? Korupsi? Jangan cepat menuding. Pendapatan resmi Gubernur tercatat Rp 2 miliar lebih per tahun. Penghasilan terbesar berasal dari dana pungutan yang jumlahnya tergantung pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta. Ini merupakan jatah resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pembagian lima persen PAD (berasal dari pelbagai pajak dan retribusi) untuk pejabat daerah. Sebagai kepala daerah, jatah Sutiyoso pasti paling besar.

Tak seperti pegawai lain yang gajinya masuk kantong kiri tapi keluar deras dari kantong kanan, pendapatan Sutiyoso praktis utuh, tak perlu bocor sesen pun. Bagaimana tidak: hampir semua kebutuhannya mulai dari urusan dapur, baju yang dipakai, sampai uang saku perjalanan dinas menjadi tanggungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tahun ini saja dana APBD Jakarta yang dialokasikan sebagai belanja Sutiyoso mencapai Rp 7,8 miliar.

Jika dirinci, bagian terbesar uang belanja Sutiyoso dipakai untuk kegiatan masyarakat, yang jumlahnya mencapai Rp 3,3 miliar. Namun belanja untuk fasilitas Gubernur juga tidak kecil—jika dijumlah, besarnya hampir Rp 1,6 miliar. Yang terbesar dihabiskan untuk ongkos rumah dinas Rp 360 juta, perjalanan dinas Rp 350 juta, dan pemeliharaan rumah Rp 280 juta. Fasilitas lain yang juga dibiayai adalah pakaian dinas (jangan kaget, besarnya sampai Rp 65 juta), pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, obat-obatan, dan pembelian inventaris rumah jabatan.

Bukan itu saja. Gubernur juga punya wewenang menunjuk daerah yang bisa dipasangi papan iklan. Jangan anggap remeh kewenangan yang tampak sepele ini. Untuk membiayai renovasi Bundaran Hotel Indonesia, misalnya, Sutiyoso berhasil melego sembilan titik iklan dengan harga Rp 14 miliar lebih. Tentu saja, seperti kecurigaan banyak orang dalam kasus Hotel Indonesia, hasil penjualan yang tak lewat tender ini bisa saja "dimainkan". Gurih, bukan?

Dengan penghasilan dan fasilitas yang luar biasa seperti itu, Gubernur Jakarta mestinya tak perlu korupsi untuk menjadi kaya raya. "Duduk manis dan berpangku tangan saja dia bisa kaya," kata Muchayat.

Tak mengejutkan jika jabatan ini menjadi rebutan banyak orang, mulai dari tukang becak, politisi, seniman, hingga bekas tentara, termasuk Sutiyoso. Juga tak mengherankan jika untuk meraih posisi ini, orang rela mengeluarkan modal hingga puluhan miliar.

Edy Budiyarso, Candra Dewi