Jalan Pedang bagi Sutiyoso Ia kembali memimpin Jakarta diiringi gencarnya isu sogok. Bagaimana deal-nya dengan PDI Perjuangan? |
SIANIDA pada seonggok roti, semburan air dari kanon polisi, ingar-bingar demonstran, dan hujan skors di persidangan memang bukan sekadar dekorasi. Semuanya punya misi tersendiri. Racun buat demonstran dan benteng pertahanan petugas tentunya bertujuan melempengkan jalan buat Sutiyoso, calon kuat Gubernur DKI. Sebaliknya, ribuan pendemo?kontra-pengunjuk rasa bayaran di seberang sana?niatnya jelas menghadang pensiunan jenderal yang berambisi menjabat bos Jakarta kedua kalinya itu.
Kemarahan pendemo bukan kepalang. Mereka tumplek memenuhi jalanan utama di sekitar Kebon Sirih, Jakarta, tempat gedung wakil rakyat Ibu Kota, yang punya hajat memilih gubernur, Rabu pekan lalu. Semprotan air deras mereka tangkis dengan tolakan tangan kosong dan lemparan bambu tak beramunisi. Satu-dua orang malah duduk bersila di tengah jalan, mengatur gerakan bak bermeditasi, apa pun yang terjadi. Massa pengunjuk rasa, di antaranya mahasiswa, LSM, dan gerakan Islam, menerjang hingga merobohkan pagar gedung. Ada yang sukses menembus balkon.
Sutiyoso dalam kawalan berlapis. Sang kandidat terkuat mengenakan jas abu-abu, berkacamata hitam, berdasi merah menyala?bak simbol keberanian. Ia diselundupkan ke ruang utama, diantar dengan helikopter polisi. Sejumlah anggota dewan ada yang disusupkan menggunakan kendaraan lapis baja, ada yang terpaksa diterbangkan dengan heli. Skors sidang berkali-kali saat pemilihan? Ada yang bilang itu cuma sandiwara. Setidaknya menunda kemenangan barang beberapa jam saja. Break terakhir, selain dipakai salat asar, rupanya jadi ajang rapat pimpinan. Diputuskan: ruang sidang harus steril dari tamu tak diundang.
Sidang pun steril dari teriakan "huuuu?". Hasilnya pun tak meleset dari perkiraan banyak orang. Berduet dengan Fauzi Bowo, pasangan ini meraup 47 dari 84 suara anggota DPRD Jakarta, sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bila Presiden Megawati Sukarnoputri menyetujui, Bang Yos akan sah menjadi Gubernur Jakarta periode 2002-2007. Ia akan dilantik pada 7 Oktober kelak. "Kenyataannya, sekarang saya dan Fauzi Bowo yang terpilih. Jadi, forget it yang sudah lewat. Sudahlah. Mari kita bersatu bangun Jakarta," katanya seusai pemilihan.
Inilah pertama kalinya gubernur Ibu Kota dipilih di alam reformasi. Cuma, rakyat tak punya hak memilih langsung. Mandat diberikan melalui anggota dewan di provinsi yang jadi barometer nasional ini. Sejak awal pemilihan, dari pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, tiga bulan silam, muncul perlawanan menentang terpilihnya kembali Sutiyoso. Ini dilakukan bertubi-tubi baik di dalam gedung Kebon Sirih maupun di jalanan. Suara Bang Yos kali ini sedikit merosot dibandingkan dengan pada 1997, di zaman Presiden Soeharto. Saat itu ia sukses meraih 62 suara dari 85 anggota dewan.
Tapi kemenangan sudah tergambar sejak dua hari menjelang pemilihan. Ceritanya tak lepas dari kandang Fraksi Banteng. Para anggota fraksi terbesar di DPR Jakarta ini dikarantina di lantai 17 Hotel Borobudur, Jakarta. Senin malam itu, mereka bikin acara khusus mengundang dua figur penting yang mereka calonkan: Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Konsolidasi partai disetir oleh Mangara Siahaan, Ketua PDIP, dan Sekretaris Jenderal Sutjipto. Tiga orang tak datang, termasuk Tarmidi Suhardjo, yang nekat ikut mencalonkan diri meski berlawanan dengan garis partai.
Tatap muka berlangsung di Ruang Ambon. Deal politik diplot selama dua jam, lalu dibuatlah sejumlah kesepakatan. Pihak PDIP menuntut agar Yos dan Bowo berjanji memenuhi beberapa hal: sekolah gratis, perbaikan permukiman kumuh miskin, dan perbaikan transportasi. Pokoknya, bila Sutiyoso menggelar laporan pertanggungjawaban pada 2003, biaya sekolah untuk SD dan SMP sudah harus sama sekali gratis. Sutiyoso, kabarnya, menyanggupi. "Harga kemenangan Sutiyoso tinggi. Kalau sampai tidak ada perubahan, dia habis," kata Totok Ismunandar, anggota Fraksi Banteng. Ia mengaku tak suka Sutiyoso, tapi harus taat pada perintah partai.
Pertemuan Borobudur juga membahas strategi fraksi saat coblosan. Mangara dan Sutjipto kembali mengingatkan surat Megawati Sukarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP, agar mengamankan kebijakan partai, yaitu memilih Sutiyoso. Mega memang menjagokan pria kelahiran Semarang itu sedari dulu. Pengalaman mantan Pangdam Jaya mengamankan Pemilihan Umum 1999 dan mengendalikan Ibu Kota, yang dilanda banyak kerusuhan, merupakan pertimbangan utama. Alasan itu dikemukakan sang Presiden RI saat mengundang anggota Fraksi PDIP ke rumah dinasnya di Teuku Umar, Juni lalu.
Dialog partai dengan bos besar berlangsung satu setengah jam. Ada juga yang mencoba menyela menyangsikan kebijakan ini. Tapi Mega balik bertanya, "Kalau bukan Sutiyoso, lalu siapa?" Ada pula salah seorang anggota fraksi yang menanyakan bagaimana bila massa pemilih menolak Sutiyoso dan malah antipati terhadap PDIP. Mega kontan meradang. "Itu tugas Anda meyakinkan pemilih," katanya, seperti ditirukan salah seorang tokoh partai yang hadir di sana. Sejarah mencatat, kala menjabat Pangdam Jaya, Sutiyoso dianggap ikut berperan dalam penyerbuan kantor PDI pro-Mega, 27 Juli 1996 lalu. Kantor rusak, banyak korban mengalami luka.
Tapi Mega rupanya tak mau peduli dengan "masa lalu" itu. Ia tetap serius memilih pensiunan tentara yang gemar berkaraoke itu. Maka, fraksi menghitung cermat kemungkinan perolehan suara untuk pasangan Sutiyoso-Bowo. Setelah dikalkulasi, Fraksi Banteng hanya bisa mengumpulkan 27 suara. Tiga sisa suara, yaitu Tarmidi Suhardjo, Ugiek Sugihardjo, dan Dadang Hamdani, secara terbuka menolak Bang Yos.
Tambahan 15 suara lainnya?untuk memenuhi 50 persen plus 1?dicari dari fraksi lain. Di atas kertas ada Golkar (8 suara), TNI/Polri (9 suara), PPP (12 suara), dan PKP (1 suara). Agung Imam Sumanto, Ketua Fraksi PDIP, bertugas melakukan lobi kanan-kiri.
Simulasi juga dilakukan. Anggota dewan dari PDIP latihan menulis nama Sutiyoso dan Fauzi Bowo di atas kertas dengan baik dan benar, lengkap dengan titel mereka. Sebab, dalam pemilihan, nama dan pangkat kandidat harus ditulis dengan tepat. Bila ada "modifikasi" seperti salah ejaan, gelar, atau malah tambahan "yes", "oke", kertas suara itu dianggap tidak sah. Menurut Totok Ismunandar, menulis nama seperti itu memang harus dilatih agar tidak salah-salah. "Wong, mengisi blangko yang seharusnya disilang saja bisa keliru dengan contengan 'V'," kata Totok, tergelak.
Bagaimana dengan tawar-menawar lainnya? Soal uang sogok untuk jabatan paling bergengsi di balai kota? Rumornya memang santer. Ada tokoh dari fraksi non-Banteng yang menduga politik uang itu ditandai dengan penebalan huruf-huruf tertentu saat menulis nama Sutiyoso. Kebetulan Agung Imam Sumanto bertindak selaku panitia pemilihan yang terus meneriakkan nama kandidat setelah kertas suara dibuka. Tapi Yos membantah. "Saya tak perlu neko-neko begitu, wong kans saya menang sudah jelas. Itu tindakan very stupid," kata Sutiyoso. Ia mengaku didukung 129 organisasi, dan tak gentar meski didemo ribuan kali selama menjabat.
Tapi, coba dengar pengakuan Mahfudz Djaelani, seorang calon gubernur yang cuma mendapat tiga suara. Pengusaha biro perjalanan haji dan umrah ini mengaku sudah dua setengah tahun melobi anggota fraksi untuk menyukseskannya menjadi gubernur. Sedikitnya sudah Rp 200 juta yang ditaburnya untuk 40 anggota dewan. Bahkan, rencananya, jika gol jadi gubernur, ia akan melipatgandakan sogokannya jadi Rp 2 miliar. "Ternyata hasilnya mengecewakan," kata Mahfudz yang sudah 23 kali naik haji itu. Ia minta kembali semua duitnya. Jika tak diberi, ancamannya serius: membongkar siapa saja yang disuapnya. "Saya juga pernah ditawari sejumlah uang agar mundur dari pencalonan," ujarnya. Sinyal penting buat polisi, yang perlu segera menelusuri.
Bina Bektiati, Tjandra Dewi, Dimas Adityo, Priandono
|