BELUM jelas berapa nilai aset Badan Urusan Logistik saat ini. Begitu kata Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Widjanarko Puspoyo. Namun, nyatalah bahwa asetnya tak sedikit. Gudang berasnya saja ada 1.600 buah—tersebar di tiap kabupaten hingga kota kecil di perbatasan seperti Kalimantan dan Papua, dengan kapasitas total 4 juta ton.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non-departemen, awalnya Bulog mendapat tugas melakukan tata niaga sembilan barang kebutuhan pokok. Tugas yang "basah" itu kini dipangkas pemerintah. Hanya stabilisasi harga beras di dalam negeri yang diurus. Bulog adalah tambang emas pemerintah Orde Baru yang menggarap pelbagai proyek untuk pribadi ataupun Golkar dari dana non-bujeter (off budget)—keuntungan usaha Bulog—karena penggunaannya tidak pernah dilaporkan. Inefisiensi ini berlangsung tak terkendali. Hasil temuan Arthur Andersen, selama periode April 1993-Maret 1998 uang negara yang hilang mencapai Rp 6,7 triliun—Rp 2,1 triliun di antaranya dari dana non-bujet yang tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Tahun berganti, perilaku di Bulog tak juga membaik. Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengaudit Bulog untuk periode 2000 hingga semester I tahun 2001, kembali menemukan inefisiensi jumbo sekitar Rp 4,4 triliun.

Sampai hari ini Bulog masih hidup dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk tahun ini, Rp 89 miliar telah dianggarkan pemerintah sebagai subsidi, yang menurut Kepala Bulog Widjanarko hanya cukup untuk membayar gaji pegawai yang berjumlah 6.000 orang. Untuk menjalankan usahanya, Bulog juga melakukan pinjaman komersial dengan nilai bunga mencapai Rp 1 miliar-2 miliar per hari. Sedangkan jumlah bunga yang harus mereka bayar tahun lalu mencapai Rp 800 miliar. Dari usaha stabilisasi harga beras itulah Bulog punya omzet Rp 9,5 triliun-9,7 triliun.

Sebagai perusahaan umum, Bulog akan punya dua kaki: bisnis publiknya berdagang beras dengan bantuan subsidi pemerintah seperti yang terjadi hingga saat ini, dan sisi komersialnya—seperti disebutkan dalam draf peraturan pemerintah—diberi hak berdagang komoditi pertanian yang masih tergolong impor, seperti jagung, kedelai, beras, dan gula. Untuk meningkatkan modal, Kepala Bulog berharap pemerintah akan menyertakan modalnya dalam bentuk penyertaan modal pemerintah. "Minimal Rp 1 triliun," tuturnya.

Konsekuensi adanya perubahan ini jelas besar. Jangan harap lagi ada dana non-bujeter nangkring di perusahaan umum, karena semua akan dilaporkan secara terbuka, termasuk keuntungan dari perdagangan beras yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Bosnya juga berganti dari presiden ke Menteri Negara BUMN. Perusahaan umum anyar ini tak bisa ongkang-ongkang kaki saja. Mereka harus melakukan trading komoditi hingga ke mancanegara sebagai perusahaan trading milik negara alias state trading enterprise seperti Bernas milik Malaysia.

Kepala Bulog bertekad nantinya program yang mendapat prioritas adalah pembangunan jaringan informasi online realtime, dengan cara menghubungkan semua gudang dan kantor Bulog melalui komputer sehingga informasi soal jumlah stok beras dapat dicek setiap hari. Perusahaan umum itu juga akan membuka on budget online terhadap informasi keuangan perusahaan berupa informasi rekening mereka di Bank Bukopin. Sehingga, kalau dianggap perlu, tiap bulan neraca keuangannya dapat disajikan kepada publik. Satu lagi agaknya lupa ia sebutkan, padahal inilah yang paling berat: mengubah mental anak buahnya agar bersikap seperti layaknya pengusaha profesional.

IG.G. M.A.