SETIAP hari buka koran, saya deg-degan. Ada Buloggate I, Buloggate II, ini kan bikin pusing," begitu kata Widjanarko Puspoyo, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), lima bulan lalu. Widjanarko kini tak perlu pusing lagi. Badan yang dikepalainya akan segera bersalin baju. Bulan depan akan keluar rancangan peraturan pemerintah yang mengubah status hukum Bulog menjadi Perusahaan Umum Logistik Pangan Nasional (Perum Pangan).

Perubahan yang bakal berlaku Januari tahun depan ini sesuai dengan janji pemerintah Indonesia kepada IMF, yang tertuang dalam letter of intent, Januari 2000. Sebenarnya, ide untuk mengubah jadi perusahaan umum ini sudah muncul sejak lima tahun lalu, tapi macet pada zaman Beddu Amang menjabat Kepala Bulog. Baru ketika Rizal Ramli menggantikannya, sekali itu ia sejalan dengan kemauan IMF untuk mengubah status hukum Bulog.

Sepanjang dua tahun sejak perjanjian itu, Bulog gonjang-ganjing dengan munculnya kasus Bulog I, yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid karena dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 35 miliar. Lalu kasus Bulog II sebesar Rp 40 miliar, yang menyeret Akbar Tandjung jadi terdakwa. Dana off balance sheet yang bergunung-gunung ini juga yang digunakan oleh Orde Baru untuk melakukan aktivitas yang menurut Widjanarko tak ada hubungannya dengan kegiatan Bulog, seperti mendirikan Pusat Kanker Rumah Sakit Harapan Kita atau Museum Purnabhakti Pertiwi. Status hukum baru ini akan memaksa Perum lebih transparan, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi kasus Bulog III dan seterusnya—paling tidak kalaupun kasus seperti ini tetap ada, namanya sudah berubah jadi Perum Pangan-gate.

Di lain pihak, perubahan ini juga mengharuskan terjadinya perombakan besar mental karyawan Bulog yang kini jumlahnya mencapai 6.000 orang. Dari kasir pemerintah yang bergelimang harta, mereka mesti menjelma jadi seorang pengusaha yang aktif mengail untung dengan berdagang beras, jagung, kedelai, dan gula, sembari tetap disubsidi pemerintah dalam urusan stabilisasi harga beras.

Namun, sementara belum jadi Perum, sikap lama Bulog agaknya masih tertinggal. Ini terlihat dari tak adanya transparansi dalam anggaran persiapan pembentukan Perum. Semula biaya panitia yang beredar di media massa mencapai Rp 32,99 miliar dan sudah disetujui Widjanarko dengan surat tertanggal 20 Agustus. Jumlah sekian tetap saja menimbulkan tanda tanya karena dianggap terlalu besar. Telkom, misalnya, hanya butuh Rp 6 miliar saat mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Dari anggaran Rp 32,99 miliar, sosialisasi berupa iklan di televisi membutuhkan Rp 15 miliar, rapat dan koordinasi dengan instansi lain butuh Rp 4,9 miliar, dan kesekretariatan sampai Rp 23 miliar. Hebat.

Sebagai badan yang punya dana nonbujeter, selentingan berita pun beredar. Kata sumber TEMPO, meski panitia baru terbentuk, dana itu telah ditarik dari rekening Bulog di Bank Bukopin dan diletakkan dalam rekening khusus sejak beberapa bulan lalu. Dengan perhitungan bunga deposito saat ini sekitar 14 persen setahun, dalam 16 bulan ke depan—masa transisi—uang sejumlah Rp 7,9 miliar akan mengalir ke kantong pribadi anggota panitia.

Benar? Widjanarko membantahnya. "Itu cuma kerjaan pengangguran," katanya kepada TEMPO. Ia menengarai isu itu ditiupkan oleh orang dalam Bulog yang menganggur karena beban pekerjaannya berkurang ketika Bulog tak diizinkan berjualan komoditi selain beras. Menurut Widjanarko, anggaran sudah dapat ditekan menjadi Rp 26 miliar. Ongkos-ongkos disunat: biaya konsultan, launching, biaya koordinasi hingga pembuatan logo. Yang terakhir ini cuma keluar 300 juta perak—ini sangat murah dibandingkan dengan logo Garuda yang sampai Rp 5 miliar.

Membandingkan persiapan Telkom dengan Bulog, menurut Widjanarko, tidak seimbang karena telah terjadi kenaikan berbagai harga barang. Bekas anggota DPR itu tak khawatir soal dana tersebut. Sebab, katanya, meski jumlahnya besar, alokasi dana persiapan dapat diterima karena Bulog adalah perusahaan besar yang beromzet sekitar Rp 9,6 triliun. Agar Bulog bisa bersaing dengan Cargill atau Sogo Sosha—dua perusahaan trading besar dunia—biaya yang dibutuhkan memang besar. Benarkah dana itu sudah ditarik dan ditempatkan jadi rekening khusus atas nama Kepala Bulog? "Uang itu masih ada di rekening Bulog," ujarnya tegas. Menurut Widjanarko, yang sudah dipakai panitia hingga pekan lalu besarnya Rp 900 juta, untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas ke daerah. Ia siap mempertanggungjawabkannya dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan semester kedua tahun ini.

Namun bukan audit itu yang diminta ekonom Sjahrir. Yang diperlukan, ujarnya, adalah audit menyeluruh. Ini bisa dilakukan oleh auditor yang mempunyai reputasi internasional. "Jika tidak, pembentukan Perum Pangan ini bisa dinilai sebagai upaya menutupi keburukan manajemen keuangan Bulog," katanya. Bagaimana, Pak Kabulog, eh Pak Kaperum Pangan....

I G.G. Maha Adi