Jakarta punya gubernur baru. Oktober 1982, R. Soeprapto dilantik menggantikan Tjokropranolo. Banyak yang menyambut gubernur baru dengan gembira, terutama karena Tjokro dianggap sebagai pejabat yang lamban. Tapi tak sedikit yang cemas. Terutama tukang becak, yang di bawah Tjokropranolo menikmati keleluasaan beroperasi. ”Pak Tjokro diganti? Waduh, bagaimana nasib kita, nih,” kata Sarwo, seorang tukang becak di kawasan Bungur, Jakarta Pusat.

Tapi pergantian gubernur bukan cuma masalah Sarwo. Di DKI, sejumlah masalah menumpuk, dari kemacetan, sampah, pengangguran, hingga meningkatnya kejahatan. Soeprapto punya keuntungan. Ia pernah 6 tahun menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri sehingga dianggap punya pengalaman. Ia dikenal sebagai administrator yang cakap. Tapi Soeprapto bukan tokoh yang ”revolusioner” seperti Ali Sadikin. Ia tak berjanji akan membersihkan aparat pemda yang korup. Prinsip yang dipegangnya: siapa pun bisa dipakai. ”Meski alatnya tidak baik, kalau dipakai secara benar, lama-lama akan benar juga,” kata Soeprapto.

Mungkin karena prinsip itulah birokrasi pemerintah DKI hingga kini tak bisa bersih dari korupsi. Rabu pekan lalu, kondisi itu memburuk: Sutiyoso, gubernur yang dituding korup, terpilih menjadi gubernur untuk yang kedua kalinya.