CERITA pencari kerja Indonesia di negeri orang selalu saja mengiris hati. Ada yang diperkosa, ada yang tenggelam di laut akibat kapal bobrok sarat manusia. Yang terakhir kita dengar, sekitar 450 ribu tenaga kerja ilegal asal negeri ini diusir dari Malaysia. Ironis. Kepedihan itu terjadi di balik pagar "rumah kita", di negeri yang tidak saja kita sebut jiran dekat, tapi juga saudara serumpun.

Bahwa Malaysia sejak 1 Agustus memberlakukan undang-undang tenaga kerja yang baru, suka atau tidak, harus dihormati. Kalau ada yang harus ditanyakan, mungkin ini: akankah pengusiran pendatang haram alias ilegal itu dilakukan begitu kaku? (Lihat Nasional: Hujan Batu di Negeri Orang).

Bayangkan. Pendatang ilegal—yang umumnya dibayar lebih murah dari tenaga yang legal—yang masih ada di sana setelah 1 Agustus akan ditangkap, dihukum cambuk dengan rotan enam kali, dipenjara lima tahun, didenda sepuluh ribu ringgit.

Sudah bisa diduga, yang paling kena aturan baru itu adalah buruh dari Indonesia, yang jumlahnya terbanyak dibandingkan dengan yang lain. Data yang resmi sukar dicari, tapi ditaksir sedikitnya ada tiga juta manusia Indonesia—baik yang legal maupun ilegal—yang kini bekerja di Malaysia.

Ada pendapat bahwa perkebunan kelapa sawit di Sabah dan Serawak, sektor konstruksi dan bangunan di Semenanjung Malaysia, bahkan ekonomi Malaysia, bisa lumpuh tanpa buruh asal Indonesia. Setidak-tidaknya pendapat ini dikemukakan Alfitra Salamm dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dengan peran sepenting itu, pertanyaan yang segera terlontar: mengapa Mahathir melansir aturan yang begitu keras? Suara miring mengabarkan bahwa Datuk Mahathir tengah mencari simpati kalangan Cina dan India. Sebuah analisis yang masih perlu dipertanyakan, apalagi jika benar Datuk Mahathir akan segera mundur dari politik.

Ada yang mengaitkan tindakan pemulangan ini dengan kerusuhan yang belakangan marak di Malaysia dan melibatkan tenaga kerja Indonesia. Apalagi, ada saja yang mengaitkan kerusuhan itu dengan gerakan radikal Islam di sana. Rupanya, inilah yang membuat Datuk Mahathir gusar. Padahal, setidaknya pendapat Salamm, soalnya sederhana. Perlakuan para juragan Malaysia (umumnya warga etnis Cina) kurang terpuji dan itu membuat para TKI marah.

Yang patut disesalkan, pemerintah Indonesia tak juga "pandai" menarik pelajaran dari kasus pengiriman TKI yang sudah dimulai sejak 1970 itu. Perundingan demi perundingan dilakukan, tapi kisruh TKI timbul tenggelam, tak pernah selesai. Sejak Menteri Tenaga Kerja Sudomo berunding dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Musa Hitam pada 1984, entah sudah berapa kali utusan kedua negara bertemu dan bersepakat. Kita tahu, masuknya tenaga kerja Indonesia tanpa izin ke Malaysia tetap terjadi akibat minusnya lapangan kerja di sini.

Harus diakui, hukum pasar rupanya sudah mengalahkan segala kesepakatan itu. Selama demand tenaga kerja di Malaysia terbuka lebar, selama itu juga supply dari Indonesia akan mengalir. Apalagi, secara ekonomi, pengiriman TKI adalah bisnis besar yang sangat menguntungkan calo buruh Malaysia dan Indonesia. Jika per kepala yang dikirim bisa memberikan untung Rp 2-3 juta, bayangkan besarnya bisnis ini. Pihak Departemen Tenaga Kerja menaksir lebih dari Rp 600 miliar yang sudah dikirim para TKI itu ke kampung halamannya pada tahun 2001.

Kami menyarankan Presiden Megawati menyampaikan kepada Datuk Mahathir, di Jakarta pekan depan, agar bersikap lebih luwes dalam soal buruh ilegal ini. Tidak perlu sampai menggertak untuk perang seperti Bung Karno dulu, tapi Mega harus berani menyampaikan keberatan jika Malaysia bertindak keras terhadap TKI.

Setelah itu, pekerjaan rumah Mega bisa satu per satu diselesaikan. Buruh yang terampil tapi tak berdokumen segera dibekali dokumen yang sah, yang tidak terampil dilatih untuk kemudian dikirim kembali. Yang terpenting, jangan sampai urusan dokumen ini membuat para pahlawan devisa itu diperas dan dihisap birokrat jahat yang korup.