Setiawan Djody me-ngejar ”mainan baru”. Minggu lalu, pengusaha kapal tanker yang suka menyanyi dan main gitar ini resmi mengajukan penawaran kepada pemerintah untuk mengoperasikan PT Merpati Nusantara Airlines. Melalui sebuah konsorsium, Djody menawarkan kerja sama operasi (KSO) dalam upaya memperbaiki kinerja maskapai yang dulu diharuskan menerbangi jalur kurus ini.

Dalam proposal yang diajukan kepada Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, konsorsium akan menyetor US$ 10 juta untuk melunasi utang Merpati di BPPN. Setelah aset Merpati dialihkan, konsorsium akan kembali menyetor US$ 10 juta ke pundi-pundi pemerintah. ”Kami akan menyelamatkan Merpati. Utang-utangnya akan dilunasi,” ujar Setiawan Djody, tegas.

Masalahnya, apakah US$ 20 juta itu sudah memadai. Apalagi kondisi keuangan Merpati sangat buruk dan perlu suntikan dana yang tidak tanggung-tanggung. Perusahaan dengan 4.500 karyawan itu bahkan beberapa kali diisukan akan ditutup. Tahun lalu, Merpati membukukan kerugian Rp 50 miliar. Selain itu, utang-utangnya pun segunung. Perusahaan yang hanya memiliki aset sekitar Rp 813 miliar itu memikul utang Rp 1,7 triliun. ”Keuangan kami payah. Perbankan dan suntikan modal pemerintah tak bisa diharapkan,” kata Dirut Merpati, Wahyu Hidayat.

Bila tawaran Djody diterima, Merpati tentu akan mengudara lagi. Tapi pemerintah akan kehilangan satu maskapai penerbangannya yang dulu layak diandalkan. Selain itu, pemerintah akan jadi pemilik minoritas dengan jatah saham hanya 10 persen. Ada lagi? Nah, pemerintah juga akan mendapat fee $ 0,5 untuk tiap tiket yang laku dijual. Untuk berapa lama privilege ini berlaku, nah itu masih tanda tanya.