Hasjim Djalal
Mantan duta besar, pengamat luar negeri yang aktif dalam Pusat Studi Indonesia-Australia di UI

KUNJUNGAN Perdana Menteri Australia, John Howard, pada 6-8 Februari lalu amat penting artinya bagi Indonesia. Australia adalah tetangga terdekat di selatan Indonesia, sementara di kawasan selatan dan timur itu kita memiliki banyak titik sensitif. Misalnya, Irian Jaya berbatasan darat dengan Papua Nugini, Maluku berbatasan laut dengan Australia, begitu juga Timor dan Nusatenggara. Praktis, hampir seluruh wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur berbatasan laut dengan Australia, sebuah negara yang punya posisi penting di Asia-Pasifik.

Bagi Australia sendiri, Indonesia juga menduduki posisi yang sama pentingnya. Ada dua hal yang membuat Australia bergantung pada Indonesia. Pertama, untuk mengamankan laut dan udara yang memisahkan negaranya dari Indonesia. Dan kedua, mengamankan dan melindungi kepentingan Australia agar jalur laut yang menuju negara mereka dari Asia Timur dan Pasifik tidak terganggu. Jalur laut yang dipakai kapal Australia melintas di Indonesia adalah Laut Maluku, Laut Banda, Laut Sawu, Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Dari sini jelaslah bahwa, dari segi politis, geopolitis, dan maritim, kedua negara mempunyai kepentingan yang sangat vital dan karena itu hubungan antarmereka amatlah sensitif.

Sebenarnya, hubungan Indonesia dengan Australia tidaklah seburuk seperti yang banyak ditulis orang. Pada level teknis dan perdagangan, pertalian itu tidak mengalami masalah yang pelik. Pertukaran mahasiswa ataupun peneliti, misalnya, terus berjalan tanpa ada gangguan. Pada level security, hubungan itu agak kurang efektif karena masih adanya masalah yang mengganjal di masa lalu. Sedangkan di level pemerintahan, ada keinginan baik dari keduanya untuk mempererat pertalian itu.

Yang agak mengecilkan hati, pada level media massa (terutama di masa lalu), perwakilan rakyat, dan partai politik, hubungan ini kurang berjalan. Contohnya, tidak akrabnya hubungan antara parlemen kita dan Australia. Ketidakakraban dan tidak lancarnya komunikasi itulah yang mencuat dalam kunjungan Perdana Menteri Howard pekan lalu. DPR, MPR, ataupun DPRD Yogyakarta tidak bersedia bertemu dengan tamu negara tersebut.

Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dikerjakan? Pertukaran pikiran akan lebih banyak dibutuhkan, bukan pertukaran cacian. Mencaci jelas lebih gampang daripada berdialog, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau ada rasa tidak puas di kalangan legislatif—dan itu wajar terjadi di antara dua negara—bisa disalurkan dengan cara yang diplomatis dan elegan sehingga tidak menjadi perdebatan terbuka yang dapat mengganggu suasana atau diberi interpretasi macam-macam dari kedua belah pihak.

Keinginan Howard datang ke Jakarta adalah suatu hal yang patut kita hargai dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Kunjungan itu dapat digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan. Bila selama ini berkembang dugaan bahwa Australia punya desain tertentu atas Indonesia, terutama setelah lepasnya Timor Timur dari Indonesia, dugaan itu bisa dijernihkan. Howard sendiri sudah menegaskan bahwa mereka menghargai integritas Indonesia. Bagaimanapun, perpecahan Indonesia tidak akan menguntungkan Australia karena hal ini akan mengakibatkan timbulnya berbagai rezim yang berkuasa di laut Indonesia, yang belum tentu aman bagi mereka.

Kita juga bisa menjelaskan kepada mereka mengenai posisi Indonesia dalam kasus imigran gelap. Kalau Howard pernah menuduh Indonesia terlibat dalam masuknya imigran tersebut ke Australia, kita bisa menjelaskan bahwa laut kita begitu luas dan sulit kita jaga seluruhnya, di samping orang memang bebas transit melalui laut tersebut. Selama ini Australia menginginkan agar Indonesia menampung dan memproses imigran tersebut. Hal ini jelas akan menambah beban negara. Akan lebih baik bila Australia membantu kita meningkatkan pengawasan untuk mengamankan laut sehingga wilayah tersebut tidak menjadi tempat lewatnya para imigran ilegal. Hal-hal seperti ini bisa dirundingkan. Contohnya sudah ada. Meskipun banyak bajak laut di Indonesia, ada saja negara-negara yang kapalnya selalu melintas di perairan Indonesia yang bersedia membantu agar aksi perompak ini bisa ditekan.

Kesepakatan seperti ini bisa tercapai lewat dialog. Lebih baik katakan terang-terang ketidaksukaan kita kepadanya. Seorang tamu yang datang ke Indonesia sepatutnya dihormati. Kalau kita tak suka, katakan saja di dalam rumah, dan bukan bersorak-sorak. Pendulum politik Indonesia saat ini memang sedang bergerak dari kekuasaan pemerintah yang kuat di masa lalu ke arah partai politik dan parlemen, sehingga wajar bila mereka ingin menyuarakan sikapnya. Bahwa suara mereka dianggap menyuarakan suara rakyat, itu wajar. Tapi wajar juga bila ada orang lain yang tersinggung. Yang penting, bagaimana kita menyatakan suara itu.

Sikap DPR ini bisa bergaung. Saya berharap publik, parlemen, ataupun partai politik Australia bisa memahami situasi politik Indonesia saat ini. Untuk itu, memang diperlukan kematangan berpikir agar tak larut dalam emosi, dan saya percaya Australia bisa menghadapi keterusterangan seperti ini. Barangkali justru budaya kita yang belum terbiasa mendengar dialog yang rasional dan blak-blakan seperti itu.