Perlukah Sutiyoso mundur dari kursi Gubernur DKI Jakarta karena gagal mengatasi masalah banjir? (1 - 8 Februari 2002)
Ya
	78,2%	706
Tidak
	20,1%	182
Tidak tahu
	1.7%	34
Total	100%	902

Hujan lebat yang turun sepanjang akhir Januari telah membenamkam sebagian besar wilayah Kota Jakarta dalam genangan banjir. Sebagian bahkan karam total. Air bandang itu juga menggenangi pusat-pusat kawasan bisnis dan pemerintahan di daerah segi tiga emas. Bahkan menggenangi halaman Istana Merdeka. Akibatnya, sejumlah korban jiwa jatuh, ratusan bahkan mungkin ribuan rumah tenggelam dan hancur. Ratusan penduduk pun terpaksa mengungsi.

Ada yang menganggap banjir kali ini lebih disebabkan faktor alam: adanya arus air limpahan dari kawasan Jawa Barat yang diperparah oleh hujan berkepanjangan selama beberapa hari, dengan curah di atas normal. Tapi ada juga yang menilai, banjir timbul pula akibat kegagalan Pemerintah DKI Jakarta menjalankan kebijakan pembangunan prasarana kotanya. Banjir di Ibu Kota punya siklus lima tahunan. Karena itu, mestinya Pemda Jakarta punya rencana strategis untuk menanggulanginya. Itu yang mereka lihat tidak ada.

Dengan argumen seperti itu, para pengritik ini berpendapat, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengundurkan diri sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan tersebut tampaknya disetujui sebagian besar masyarakat.

Bang Yos, begitu Gubernur DKI ini dipanggil oleh masyarakat Betawi, menyatakan siap-siap saja mundur bila dirinya dianggap gagal, meskipun kemudian ia berkelit bahwa banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman Ali Sadikin. Maka, ia beranggapan, dirinya tak sepenuhnya salah dan gagal.

Lepas dari soal pertanggungjawaban atas banjir, masa bakti Gubernur DKI akan habis pertengahan tahun ini. Jadi, ada banjir atau tidak, masyarakat Betawi memang sudah siap-siap mencari pengganti Bang Yos.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Perdana Menteri Australia John Howard datang ke Indonesia pekan lalu. Ini memang bukan kunjungannya yang pertama ke sini, setidaknya tahun lalu ia mampir ke Jakarta, beberapa waktu setelah Megawati diangkat menjadi presiden, menggantikan Abdurrahman Wahid. Tapi ada yang istimewa dalam kunjungan Howard pekan lalu: penolakan DPR atas kunjungan itu. DPR beralasan, Australia tak terlalu menguntungkan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Negara ini dinilai sering terlalu turut campur untuk urusan dalam negeri Indonesia, misalnya dalam kasus Timor Timur. Ironisnya, DPR tidak konsisten dalam menilai Australia. Sebuah kontingen parlemen dilaporkan melakukan studi banding ke Negeri Kanguru ini untuk masalah-masalah penanganan imigran ilegal dan hal lainnya. Pengalaman negeri itu dinilai DPR dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Bagaimana pendapat Anda sendiri? Suarakan pendapat Anda melalui situs www.tempointeraktif.com.