SUATU hari pada tahun 1995, Menteri Pertambangan dan Energi Ida Bagus Sudjana menghadap Presiden Soeharto. Ia melaporkan keberhasilannya memangkas pengeluaran fee alias komisi untuk impor minyak mentah yang harus dibayar Pertamina.

Dari dua perusahaan perantara impor minyak mentah—Perta Oil Marketing Ltd. dan Permindo Oil Trading Co. Ltd.—Pertamina berhasil memotong fee dari 30 sen dolar AS per barel menjadi cuma 5-10 sen. Dengan begitu, perusahaan negara itu berhemat US$ 17 juta setahun.

Yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih mendapat pujian, tuturnya kepada TEMPO, Soeharto malah memarahinya. "Menteri jangan ikut mengurusi dagang," ungkap Sudjana, menirukan ucapan atasannya itu.

Alhasil, tindakannya bukan hanya tak direstui. Belakangan, fee yang harus dibayar Pertamina bahkan naik lagi. Perta dan Permindo kembali mengantongi komisi 30-35 sen dolar per barel untuk impor minyak mentah yang mereka kapalkan dari Timur Tengah. Padahal, Pertamina sebenarnya tak memerlukan kedua perusahaan itu, karena punya armada tanker dan bisa melakukan impor sendiri. Kalaupun kapalnya tak cukup, Pertamina toh bisa menyewa dari negara lain. Apa susahnya?

Rahasianya ada pada satu hal ini: kedua perusahaan itu dimiliki putra-putri sang Presiden. Maka, tak pula perlu diherankan bila Perta dan Permindo tak hanya sukses mendulang fee dari impor minyak mentah. Selain itu, kedua per-usahaan itu pun masih pula mendapat tambahan komisi 10 sen dolar per barel lewat pengangkutan BBM yang mereka bawa ke depot-depot Pertamina dari tempat pengilangan minyak seperti di Cilacap atau Balikpapan.

Sudjana punya hitungan sendiri tentang kerugian negara yang ditimbulkan dari usaha Perta dan Permindo. Tiap hari rata-rata Pertamina menjual 800 ribu barel BBM. Artinya, komisi yang harus dikeluarkan sekitar US$ 250 ribu per hari. Jadi, dalam setahun jumlahnya mencapai US$ 97,2 juta atau sekitar Rp 223,5 miliar, dengan kurs Rp 2.300 per dolar (kurs sebelum krisis ekonomi). Nah, andaikata Pertamina menjual langsung ke konsumen, komisi 10 sen akan masuk kas negara. Jika ditambah fee yang dinikmati dua perusahaan afiliasi itu, Pertamina seharusnya bisa mendapatkan 40 sen dolar per barel.

Bisnis pengangkutan minyak mentah, karena itu, adalah bisnis menggiurkan. Tak kurang presiden saat itu, Soeharto, tergoda karenanya. Setidaknya begitulah pengakuan mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo, seperti diungkapkan dalam bukunya. Alkisah, ketika kekuasaan Ibnu Sutowo mulai surut, ia dipanggil Soeharto, yang memintanya mendirikan perusahaan trader untuk membantu Pertamina. Syaratnya, Ibnu harus memungut fee 10 sen dolar dari tiap barel yang diperdagangkan perusahaan baru itu. Pungutan itu harus diserahkan ke Presiden, entah untuk tujuan apa. Tetapi, seperti cerita Ibnu kepada wartawan Time, ia menolaknya. Dalam bukunya Ibnu mengisahkan bahwa ia merasakan kemarahan Soeharto karena penolakannya itu.

Ketika Ibnu akhirnya lengser, keinginan Soeharto ternyata bisa terwujud. Pada 1976 Pertamina mendirikan Perta Oil Marketing untuk menangani pemasaran minyak Pertamina di luar Jepang, terutama pantai barat Amerika Serikat dan Eropa. Di perusahaan ini Pertamina memiliki saham mayoritas sebesar 99 persen, sedangkan sisanya dimiliki mitranya dari AS. Humpuss dan Nusamba, yang tergiur dengan keuntungan dari emas hitam itu, nyelonong masuk ke Perta dan meminta setengah kepemilikan saham.

Permindo, yang dibentuk pada 1983, juga dikuasai Humpuss dan Nusamba masing-masing 25 persen, sedangkan Pertamina hanya mendapat bagian 30 persen. Sisanya dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina. Taktik memakai nama Pertamina memang jitu, karena jika ada risiko besar dan terjadi kerugian, Pertamina bisa mengambil oper. Buat bank penjamin, nama Pertamina juga dijadikan sebagai jaminan investasi karena mereka bakal digaransi oleh produksi minyak 1,5 juta barel sehari.

Belakangan kelompok Cendana membesarkan sahamnya hingga 65 persen, dengan cara membentuk satu perusahaan minyak, yakni Mindo Petroleum Co. Ltd. Permindo juga mendirikan tiga perusahaan perdagangan untuk produk olahan minyak bumi. Mereka adalah Indo Oil Trading, yang terdaftar di Singapura, Permindo Perlak Oil Energy dan Permindo Ramok Oil Energy, keduanya terdaftar di Kepulauan Cook. Indonesia adalah sasaran penjualan produk olahan ini.

Sepak terjang Cendana tak berhenti sampai di situ. Perusahaan mereka yang lain adalah Mindo dan Samudra Petrindo, yang bergerak di bisnis tanker minyak. Dengan bantuan Wong Chun Sum—seorang pengusaha Hong Kong yang memegang paspor kewarganegaraan Inggris—semua perusahaan itu dikendalikan dari Hong Kong. Sum pernah membantu Soeharto mendirikan dan mendaftarkan Panca Holding Co. Ltd. di Kepulauan Vanuatu. Belakangan, ketika Panca tutup, nama Sum masih terdaftar dalam susunan direksi Permindo. Bahkan ruangan kantor Permindo di Hong Kong awalnya adalah bekas kantor Panca Holding, yakni di Lantai 8 Winner Building, D'Aguilar Street, Hong Kong.

Sukses dengan Permindo, masuklah Tommy Soeharto lewat Perta Oil Marketing Ltd. Kali ini putra bungsu Soeharto itu menggandeng seorang purnawirawan angkatan bersenjata Amerika Serikat berpangkat kolonel, George C. Benson. Ia pernah bertugas di Kedutaan Besar AS di Jakarta (1962-1972) dan kenal baik dengan Ibnu Sutowo serta L.B. Moerdani. Seperti tercantum dalam registrasi perusahaan pada pemerintah Hong Kong tanggal 5 Maret 1985, Permindo mendaulat sang Kolonel sebagai direktur utama perusahaan.

Tak cukup dengan dua perusahaan saja, beberapa perusahaan trader lain segera didirikan oleh keluarga Soeharto, antara lain PT Samudra Petrindo Asia, Pacific Eastern Petroleum, Mindo, dan Figear. Dalam semua perusahaan ini, selalu ada keluarga besar Cendana beserta teman dekatnya di susunan direksi atau komisaris. Sebut misalnya Sudwikatmono, Indra Rukmana Kowara, Nirwan dan Indra Bakrie, Rosano Barrack, Bob Hasan, Maxi Gunawan, dan Charles Nai. Mereka menguasai pemasaran lebih dari 500 ribu barel minyak dan produk sampingannya dalam sehari. Mereka mengekspor minyak Pertamina dan menjual hasil olahannya ke Pertamina. Alhasil, tak satu pun anak perusahaan Pertamina mendapatkan sekadar remah-remah bisnis gemuk itu.

Perusahaan-perusahaan itu pun meraksasa. Padahal, boleh dibilang mereka cuma ber-modal dengkul. Sebut saja Petrindo, yang saat didirikan cuma bermodal Rp 10 juta, tanpa aset apa pun, dan tak punya pengalaman dalam pemasaran minyak, namun kemudian menjadi perusahaan dengan nilai puluhan juta dolar. Kuncinya adalah suntikan pinjaman dari bank-bank besar. Beberapa nama bank besar yang berkantor di Singapura seperti Wells Fargo Bank, Chemical Bank dari AS, dan Cabang Bank Paribas dari Prancis tak ragu menyuntik Petrindo dengan dana jutaan dolar. Secara teoretis membiayai Petrindo mengandung risiko amat besar. Namun, keuntungan perusahaan itu tidak tanggung-tanggung. Apalagi—nah ini dia—dengan dukungan koneksi politik yang kuat ke Soeharto, risikonya menjadi makin kecil lagi.

Dengan cepat Petrindo dan Mindo tumbuh besar dan menjalin hubungan bisnis yang kuat dengan perusahaan trader minyak macam Japan Mitsubishi Corporation, Mistui & Co., dan Koch Industries Inc. dari AS. Tak ada satu pun proyek itu lewat tender. Ketika Menteri Pertambangan dan Energi—ketika itu dijabat Kuntoro Mangkusubroto—menguliti rekanan Pertamina, ternyata 159 perusahaan adalah perusahaan yang berhubungan dengan Cendana dan teman-teman dekatnya.

Berapa yang dikeruk perusahaan-perusahaan itu dari Pertamina? Belum ada perhitungan resmi atau kalkulasi total, karena begitu rapatnya kongkalikong mereka dengan orang dalam Pertamina saat itu. Perhitungan yang pernah bocor ke media massa berasal dari audit PricewaterhouseCoopers (PwC). Disebutkan, kontrak pembelian minyak mentah impor lewat Permindo dan Perta Oil menyebabkan kerugian negara ratusan juta dolar. Pada 1997 kerugian diperkirakan sekitar US$ 56,8 juta dan pada 1998 sekitar US$ 73 juta.

Investigasi Tempo mendapatkan hasil perhitungan bahwa sebagai makelar ekspor impor minyak Pertamina, Permindo meraup sedikitnya Rp 183 miliar per bulan sejak 1993 hingga Juli 1998, atau sedikitnya Rp 11 triliun selama lima tahun beroperasi. Bukan main. Jika uang ini dipakai untuk membangun rumah sederhana tipe 36 seharga Rp 11 juta (harga perkiraan sebelum krisis), satu juta keluarga tunawisma tak perlu tidur beratap langit dan berselimut angin.

Karena desakan reformasi dan takut dianggap melakukan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, pada 1 Juli 1998 Pertamina memutuskan kontraknya dengan semua perusahaan Cendana. Mereka memilih mengimpor sendiri minyak mentah kepada produsernya, seperti Aramco atau Petronas, dan sebagian yang lain dibeli di pasar spot Singapura lewat tender terbuka. Pada 1999 Pertamina membeli kembali semua sahamnya (buy back) di Perta Oil senilai US$ 6,1 juta.

Menurut laporan PwC, langkah itu dianggap tidak berpengaruh apa pun terhadap kinerja Pertamina. Malah timbul dugaan, karena Perta telah diputus kontraknya, pembelian itu cuma akal-akalan agar menguntungkan kelompok Cendana karena mendapat uang kontan dari Perta yang hampir bangkrut. Belakangan, Pertamina mengubah nama Perta menjadi Petral (Pertamina Energy Trading Limited) menggantikan tugas Perta. Sedangkan di Permindo Oil, Pertamina masih memiliki saham 35 persen.

Agaknya semua langkah itu memang belum berarti banyak. Pertamina sampai sekarang masih tetap jadi sumber emas para makelar. Meski telah berganti nama menjadi Petral dan sepenuhnya menjadi anak perusahaan Pertamina, nyatanya perusahaan ini tak lantas bisa bergerak lebih leluasa. Pertamina masih dikelilingi para makelar yang belum tentu lebih baik dari anak perusahaannya sendiri.

I G.G. Maha Adi (dari berbagai sumber)