Buya—demikian panggilan akrab Metareum—mengaku selalu prihatin dengan persoalan di Nanggroe Aceh Darussalam, yang tak kunjung selesai. Sejak pencabutan status daerah operasi militer (DOM) di Aceh (1998) hingga saat ini, belum ada penyelesaian damai permanen di Bumi Rencong.

Untuk itulah, meskipun sudah ada berbagai skema penyelesaian atas Aceh, Buya tetap ingin mewujudkan meja Aceh yang mengutamakan pendekatan keagamaan. Tim yang langsung berada di bawah Wakil Presiden Hamzah dan dipimpin Menteri Agama Said Agil Munawar itu akan beranggotakan orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang khatam tentang persoalan Aceh. Singkatnya, tim ini akan selalu terlibat dengan intens dalam setiap langkah penyelesaian damai konflik Aceh, baik dengan rakyat dan elite Aceh maupun dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Desk Aceh memang langsung dituntut bekerja. Sebab, setelah kematian Panglima AGAM Abdullah Syafi'ie, Aceh akan makin riuh. Pembukaan kembali Kodam Iskandar Muda dan perundingan di Jenewa akan terjadi pada Februari 2002 ini juga.

Nah, bagaimana ayah lima orang anak ini menyikapi perkembangan persoalan Aceh yang menantang desk Aceh? Berikut adalah wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO dengan mantan Wakil Ketua DPR RI ini, di rumahnya yang asri di Perumahan Pesona Agung, Lentengagung, Jakarta Selatan, Kamis (24 Januari) dua pekan silam.

Bagaimana ide desk Aceh itu berawal?

Masalah Aceh sudah menjadi keprihatinan sejak dulu. Ide desk Aceh saya sampaikan kepada Menteri Agama, Oktober 2001. Saya sampaikan ke Menteri Agama karena Aceh hanya bisa didekati dengan pendekatan agama. Hal itu disetujui Wakil Presiden Hamzah Haz.

Sebenarnya dulu saya sudah mengajukan ide serupa, berupa pembentukan semacam komisi nasional untuk Aceh. Ide itu diterima dan sempat diumumkan di televisi, tapi sudah dua tahun lewat tidak ada kabarnya.

Ide lokal itu dilupakan, apakah karena pemerintah lebih mengutamakan perundingan dengan GAM di Jenewa?

Hasil perundingan yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan itu yang kita sambut dengan baik. Jeda Kemanusiaan memungkinkan fokus masalah Aceh ditangani oleh komisi nasional itu. Tapi kan gagal juga.

Lalu, apakah Anda optimistis dengan desk Aceh itu?

Hamzah Haz dan Menteri Agama Said Agil Munawar setuju dengan gagasan ini. Bahkan Menteri Said secara spontan juga menerima penunjukannya sebagai ketua.

Pendekatan agama cocok untuk orang Aceh. Dalam kunjungan ke Aceh (awal Januari), baru pertama kali ada menteri diminta membaca ayat Al-Quran. Saat Said bisa membacakan surat pada Al-Quran dengan sangat baik tanpa teks, masyarakat Aceh senang.

Apa pekerjaan konkret meja Aceh ini?

Kami akan bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan mungkin dengan GAM, mencari jalan keluar bagi penyelesaian Aceh.

Meja Aceh juga akan ikut dalam perundingan-perundingan internasional dengan GAM?

Kami lebih mengutamakan agar setiap perundingan dengan GAM di luar negeri harus mengikutsertakan wise man dari negara ketiga, seperti perwakilan dari Henry Dunant Foundation, Swedia. Kami ingin meningkatkan pembicaraan dengan pihak ketiga itu. Mereka akan ke Jakarta 4 Februari 2002 mendatang. Selain itu, akan hadir juga tokoh-tokoh dari berbagai negara yang memiliki pengalaman di bidang perdamaian internasional ke Jakarta.

Apakah selama ini Anda melihat pihak ketiga dari luar negeri masih netral?

Masih. Kita kan mengajak mereka yang kita nilai bijak. Apalagi mereka memiliki banyak pengalaman dalam perundingan mengatasi konflik bersenjata.

Jika sekadar pertemuan dan perundingan, itu sudah banyak dilakukan, termasuk pertemuan di American University di AS, yang membentuk task force untuk Aceh. Tapi mengapa Aceh tetap tak kunjung damai?

Memang belum ada pembicaraan lebih lanjut dari 10 anggota task force itu. Tapi kami di desk Aceh akan mempertajam konsep task force tersebut.

Selama ini inisiatif damai untuk kasus Aceh datang dari kalangan elite, sementara kekerasan oleh kedua pihak terjadi di bawah dan sulit dikendalikan oleh elite. Bagaimana?

Yang kami kehendaki adalah pendapat dari akar rumput sehingga bagaimana sebaiknya penyelesaian permanen itu dapat terwujud.

Beberapa waktu lalu sudah terjadi kesepakatan antara kelompok militer dan GAM di (Hotel) Kuala Tripa (Banda Aceh) yang memutuskan adanya dua zona damai, yaitu Bireun dan Lhokseumawe. Akan tetapi di tengah jalan orang Jakarta berkata lain, yaitu sudah tidak boleh lagi orang berbicara menyebut GAM, melainkan dengan sebutan lain, gerakan separatis.

Sebutan itu memperburuk keadaan?

Keputusan itu berimplikasi besar di Aceh. TNI di Aceh mulai ketakutan berbicara dengan pihak GAM. Keputusan itu telah membuat berantakan pembicaraan kedua belah pihak yang (semula) sudah baik.

Perubahan angin di Jakarta berdampak pula di Aceh. Padahal berbagai prakarsa untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai merupakan proses yang panjang. Tidak hanya oleh pihak TNI dan GAM, berbagai desakan tokoh masyarakat Aceh, baik di Jakarta maupun di Banda Aceh, sudah berkali-kali dilakukan. Termasuk penerapan butir kedua pertemuan di Pangrango, Bogor (Oktober 2001), yang mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan aksi kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pihak ketiga itu siapa?

Kami juga tidak tahu. Yang jelas, sering terjadi aksi kekerasan yang tidak diakui oleh TNI ataupun GAM. Misalnya, pembunuhan Rektor Universitas Syiah Kuala, yang ditembak persis di depan Kantor Gubernur Aceh. Padahal di daerah itu ramai dan banyak aparat keamanan.

Setelah reformasi, ada tiga presiden: Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Menurut Anda, langkah
siapa yang paling jelas dalam menyelesaikan masalah Aceh?

Pada masa Presiden Habibie, yaitu dengan pencabutan DOM. Waktu itu aksi kekerasan sempat terhenti. Tapi tetap saja belum ada kemajuan yang signifikan sampai sekarang.

Apakah rencana pendirian kembali Kodam Iskandar Muda bisa membantu upaya damai?

Pendirian kodam itu urusan negara, bukan urusan rakyat. Sebab, di mana-mana pembentukan atau pencabutan kodam dilakukan oleh pemerintah. Kalau pembentukan kodam dianggap baik, ya silakan. Tapi kalau dianggap tidak baik, ya jangan.

Anda tidak setuju dengan pembentukan Kodam Iskandar Muda?

Saya tidak mau berdebat soal rencana pembentukan kodam. Aparat negara memiliki kewajiban melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi, ada atau tidak ada kodam tidak masalah.

Pendekatan militeristik menjadi trauma tersendiri bagi rakyat Aceh. Apakah pembentukan kodam membangkitkan trauma itu?

DOM memang sudah menjadi trauma. Jadi, rakyat menolak DOM. Waktu itu sempat terjadi perdebatan di DPR. Menurut pihak aparat, DOM tidak pernah ada.

Apa kesepakatan Badan Musyawarah DPR waktu itu?

Bamus memutuskan mengirim tim DPR ke Aceh, yang dipimpin Hari Sabarno (waktu masih menjadi anggota DPR). Alhamdulillah, kedatangan tim itu berhasil membongkar banyak masalah yang sebelumnya terpendam, seperti kuburan massal. Kerja tim DPR dilanjutkan oleh Tim Komnas HAM, yang diketuai Baharuddin Lopa.

Sedari awal, TNI terlihat enggan membuka kasus-kasus lama itu?

Itu terlihat dari komentar seorang petinggi militer. Kuburan massal disebut sebagai kuburan orang-orang PKI. Itu jelas tidak masuk akal karena di tali pinggang mayat itu ada tulisan Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Korpri baru ada tahun 1981, sedangkan PKI tahun 1965-1966.

Akhirnya DOM benar-benar terbongkar, apalagi banyak LSM dan mahasiswa bergerak turun ke kampung-kampung melakukan penyelidikan. Maka, terbongkarlah kasus penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk kekejaman lain terhadap warga masyarakat di kampung-kampung.

Mengapa diterapkan DOM di Aceh?

Alasan pemberlakuan DOM di Aceh adalah disebut-sebut Aceh merupakan daerah sumber terorisme internasional.

Apakah pengiriman tentara hanya karena motif keamanan, tidak ada motif politik?

Inilah awal kecelakaan bagi warga Aceh. Pada awalnya, pengiriman tentara itu untuk menakut-nakuti orang PPP. Tapi kelewatan. Semua orang dibuat takut karena ada teriakan-teriakan kesakitan dari rumah-rumah yang pernah didatangi tentara. Saking takutnya, tetangga pun tidak berani datang menolong. Setelah para penghuninya disakiti, diperkosa, rumahnya dibakar.

Anda mengatakan target utama DOM adalah untuk menakut-nakuti para pemilih PPP. Maksudnya?

Sebelum Pemilu 1997, PPP selalu menang di Aceh. Karena itulah mereka (pemerintahan Golkar) kewalahan karena tidak pernah bisa menerobos Aceh. Sampai-sampai Gubernur Ibrahim Hasan mengatakan, "Ini ada 27 lampu. Dua puluh enam lampu sudah menyala kuning. Hanya satu di Aceh yang masih padam karena Golkar tidak menang di Aceh."

Adakah teror terhadap para petinggi PPP di Aceh?

Ada. Ketika saya sedang berkampanye pada tahun 1997 di atas mimbar di lapangan di sebuah kecamatan di Aceh, aparat keamanan mendatangi podium. Dia menangkap salah seorang kader PPP saat saya berpidato. Bagaimana saya mau meneruskan pidato kalau ada teman saya dicomot?

Bagaimana komentar Anda tentang tewasnya Panglima AGAM Abdullah Syafi'ie?

Dalam pertempuran, selalu saja ada korban. Korban juga tidak pilih-pilih apakah dia panglima atau prajurit.

Seandainya Anda presiden, apa yang Anda lakukan untuk Aceh?

Menyelesaikan problem semasa DOM dan pasca-DOM, menegakkan hak asasi manusia, merehabilitasi rumah-rumah yang terbakar, merehabilitasi harta rakyat atau harta tentara yang hilang. Jadi, masalah itu harus tuntas lebih dahulu. Pengadilan koneksitas, yang hanya mengadili beberapa sersan dan prajurit, jelas bukan prioritas.